Dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi nampaknya kembali akan terjadi.
Hal ini terlihat saat 8 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) KNPI Kota Bekasi bersama Ketua Demisioner dan beberapa pengurus menggelar Musyawarah Daerah VII di rumah adat Kranggan, Kecamatan Jatisampurna, Minggu (16/02/2025).
Dalam Musda tersebut, Muhammad Syahril Mubarok terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KNPI Kota Bekasi periode 2025-2028 dari beberapa calon, termasuk Ahmad Fauzi, Muhammad Zahir, dan M. Syahril Mubarok.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Karteker DPD KNPI Jawa Barat, Kemal Yudha Prakasa, turut menyaksikan gelaran Musda KNPI yang sempat ditunda beberapa waktu lalu.
Kemal menyatakan bahwa pemilihan Musda KNPI Kota Bekasi ini merupakan musyawarah pemilihan yang sesuai dengan amanat konstitusional.
“Musda KNPI Kota Bekasi akan menjadi loncatan pertama untuk menggelar musda-musda KNPI seluruh Jawa Barat yang digelar sesuai amanat konstitusional,” ujar Kemal.
Ia menambahkan bahwa seluruh KNPI di Jawa Barat akan dirapihkan secara konstitusional.
“Akan saya rapihkan secara konstitusional seluruh KNPI se-Jawa Barat,” tegasnya.
Sebelumnya, Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII juga pernah dilaksanakan oleh Karteker Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Kota Bekasi di Bandung.
Adelia Sidik terpilih sebagai Ketua KNPI Kota Bekasi secara aklamasi setelah pleno penetapan ketua di pleno ke-IV.
Namun demikian, terpilihnya Adelia dalam Musda di Bandung dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Sekretaris DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi, Agung Sulistyo, mempertanyakan maksud dari Steering Committe yang menurutnya mempermainkan keabsahan DPC GmnI Bekasi sebagai peserta Musda VII KNPI Kota Bekasi dengan tujuan-tujuan tertentu.
“Belum lagi kita melihat alur persidangan saat musda di Bandung, apakah sudah sesuai mekanisme yang benar? Serta temuan dari rekan-rekan media terkait SK organisasi ganda yang dilampirkan oleh Adelia sebagai salah satu persyaratan pencalonan ketua. Hal tersebut tentu perlu ditinjau kembali oleh DPD dan DPP KNPI,” tuturnya.
