- Anggota DPRD Kota Bekasi H. Suryo Harjo menantang Wali Kota Bekasi memprioritaskan program berkantor di RW yang belum memiliki gedung sekretariat.
- Tantangan tersebut bertujuan memberikan efek kejut agar alokasi APBD untuk pengadaan lahan fasilitas publik segera direalisasikan.
- Fraksi Golkar Solidaritas menyoroti efektivitas kerja Lurah dan kendala demografis Ketua RW yang mayoritas berstatus pekerja swasta.
- Pemkot Bekasi dihadapkan pada tantangan pemerataan pelayanan masif yang tersebar di 1.020 RW, 56 Kelurahan, dan 12 Kecamatan.
RENCANA WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO untuk berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) memantik tantangan kritis dari DPRD Kota Bekasi.
Fraksi Golkar Solidaritas mendesak agar Kepala Daerah justru terjun ke lokasi RW yang belum memiliki kantor sekretariat demi mempercepat penganggaran pengadaan lahan publik. Keberlanjutan pelayanan serta efektivitas Lurah turut menjadi sorotan krusial dalam realisasi program ini.
Polemik Wali Kota Bekasi Berkantor di RW: Fraksi Golkar Tuntut Percepatan Anggaran Lahan
Mengapa DPRD Menantang Wali Kota Bekasi Berkantor di RW Tanpa Fasilitas?
Menanggapi polemik kelayakan fasilitas pelayanan masyarakat, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Solidaritas, H. Suryo Harjo, memberikan perspektif yang berbeda nan tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai langkah Wali Kota Bekasi turun ke wilayah adalah hal yang wajar karena kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat, namun implementasinya harus tetap berpedoman pada strategi yang matang.
”Wajar karena komando ada di tangan rakyat, dengan demikian (Wali Kota) betul-betul merasakan kondisi rakyat. Namun strategi tetap menjadi pedoman, jangan sampai terabaikan, apalagi setiap RW pasti berbeda suasana,” kata H. Suryo Harjo kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (28/09/2026).
Bagaimana Upaya DPRD Memastikan Keberlanjutan Pelayanan Publik Pemkot Bekasi?
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti aspek keberlanjutan dari kunjungan Kepala Daerah tersebut.
Ia mengingatkan Pemkot Bekasi agar standar pelayanan dasar, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan di tingkat RW tidak hanya bagus sesaat atau bersifat seremonial ketika pejabat datang.
”Selanjutnya soal kebersihan dan kenyamanan, jangan hanya saat beliau berkantor di RW tersebut saja, harus dipikirkan keberlanjutannya untuk semua RW,” tegasnya.
Apa Dampak Kunjungan Kepala Daerah Terhadap Percepatan APBD Pengadaan Lahan?
Lebih lanjut, Suryo Harjo melontarkan tantangan khusus agar rencana turun lapangan ini memberikan efek kejut bagi postur anggaran daerah.
Ia mendesak agar prioritas lokasi kunjungan justru difokuskan pada area yang masih belum tersentuh infrastruktur dasar.
”Diutamakan berkantor pada RW yang belum punya kantor sekretariat, jangan berkantor di kantor RW yang sudah ada sekretariatnya. Agar berkantornya di RW lebih terasa di hati masyarakat dan menjadi tantangan buat pemerintah. Bisa berkantor tapi tidak ada kantor, sehingga penganggaran pengadaan lahan bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.
Apa Saja Tantangan Demografis Aparatur Wilayah di Kota Bekasi?
Selain urusan infrastruktur fisik, tantangan status pekerjaan pengurus wilayah menjadi variabel demografis yang harus dihitung cermat.
Mayoritas Ketua RW berstatus sebagai pekerja atau karyawan swasta yang tidak dapat bersiaga penuh di lingkungan melayani warga pada jam kerja administratif.
Kehadiran langsung Wali Kota ke pemukiman ini otomatis memicu evaluasi kritis terhadap efektivitas kerja Lurah sebagai garda terdepan pembinaan wilayah yang seolah “dilangkahi”.
Sebagai landasan pemetaan program di tingkat kewilayahan, Pemkot Bekasi dihadapkan pada skala pelayanan yang amat masif. Saat ini, cakupan operasional pelayanan mencakup:
- Total Rukun Warga: 1.020 RW.
- Cakupan Kelurahan: 56 Kelurahan.
- Jangkauan Wilayah: 12 Kecamatan.
Rencana Wali Kota berkantor di RW ini pada akhirnya menjadi batu uji bagi komitmen Pemkot Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan membumi.
Keberhasilannya kelak tidak hanya bergantung pada intensitas kehadiran Kepala Daerah, melainkan juga pada sinergi birokrasi, kesiapan aparatur kelurahan, dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar.
Silakan bagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat dan sampaikan opini Anda di kolom komentar. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terakurat dan update kebijakan publik terkini di Kota Bekasi, pastikan untuk mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini].
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
