- Instruksi Utama: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi mencocokkan laporan administrasi dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan menjelang tutup tahun anggaran 2026.
- Akselerasi & Koordinasi: Pekerjaan fisik berprogres besar harus segera dipercepat melalui koordinasi berjenjang di bawah kendali Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten Daerah (Asda), dan Staf Ahli Pemkot Bekasi.
- Efisiensi Anggaran Ketat: Program yang sudah masuk perencanaan namun dinilai tidak lagi relevan atau tidak mendesak dilarang dipaksakan jalan demi mencegah pemborosan APBD Kota Bekasi.
- Tolok Ukur Kinerja: Evaluasi pelaksanaan anggaran akhir tahun 2026 difokuskan pada hasil nyata (output) dan dampak manfaat langsung (outcome) bagi masyarakat di 12 kecamatan se-Kota Bekasi.
WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi untuk segera mencocokkan laporan administrasi dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (09/11/2026).
Langkah ini ditempuh guna memastikan akuntabilitas serapan APBD Kota Bekasi sekaligus mencegah pemborosan pada program yang tidak mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Instruksi Tegas Wali Kota Bekasi dalam Pengawasan APBD Kota Bekasi Jelang Tutup Tahun 2026
Memasuki kuartal terakhir pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemkot Bekasi memperketat pengawasan terhadap capaian kinerja seluruh satuan kerja.
Langkah pengawasan berlapis ini menyasar OPD teknis dengan serapan anggaran fisik maupun layanan publik yang masif, seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, hingga Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
”Saya ingin ingatkan bahwa memasuki akhir tutup tahun. Untuk kemudian dicicil proses pelaporan yang ada. Yakinkan betul. Cocokkan administrasi dengan fisik yang ada,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (09/11/2026).
Mengapa Wali Kota Bekasi Meminta OPD Mencocokkan Laporan Administrasi dengan Fisik Pekerjaan?
Wali Kota Bekasi mewajibkan sinkronisasi dokumen administrasi dan fisik pekerjaan agar setiap laporan pertanggungjawaban OPD mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Seluruh pengguna anggaran di lingkungan Pemkot Bekasi diminta mulai mencicil pemberkasan sejak dini guna menghindari penumpukan dokumen maupun potensi temuan ketidaksesuaian pada akhir tahun anggaran.
Tri Adhianto menilai akurasi data antara dokumen pencairan dan progres nyata di wilayah—mulai dari Kecamatan Pondokgede, Jatiasih, Mustikajaya, Bantargebang, Rawalumbu, Medansatria, hingga Jatisampurna—merupakan kunci utama menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
”Tulis apa yang kemudian kita kerjakan. Bagi yang masih cukup besar, segera lakukan langkah-langkah. Kalau kesulitan, lakukan secara berjenjang,” jelasnya.
Bagaimana Mekanisme Percepatan Proyek Pemkot Bekasi yang Masih Berprogres Besar?
Mekanisme percepatan proyek Pemkot Bekasi yang masih memiliki bobot pekerjaan besar dilakukan melalui pengawasan berjenjang yang dikoordinasikan oleh Asisten Daerah (Asda) bersama Staf Ahli di bawah komando langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi.
Apabila ditemukan hambatan teknis maupun administratif di lapangan, kepala OPD diwajibkan segera melapor kepada pimpinan daerah agar solusi penyelesaiannya dapat diputuskan secara cepat.
Sinergi lintas lini di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi ini dirancang untuk memecah kebuntuan birokrasi sebelum batas waktu tutup buku tahun anggaran 2026 berakhir.
”Saya kira para Asda harus mampu mengoordinasikan, dibantu Staf Ahli, dibawa orkestranya Pak Sekda. Kalau enggak selesai, lapor ke saya. Kita cari solusinya, kita cari way out-nya. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Apa Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemkot Bekasi terhadap Kegiatan yang Tidak Mendesak?
Dampak kebijakan efisiensi anggaran Pemkot Bekasi jelang tutup tahun 2026 adalah penghentian atau pembatalan kegiatan yang dinilai tidak lagi relevan meskipun program tersebut telah tercantum di dalam dokumen perencanaan awal.
Pemkot Bekasi melarang keras jajarannya memaksakan pelaksanaan proyek hanya demi mengejar persentase penyerapan anggaran di penghujung tahun.
”Kegiatan yang tidak lagi diperlukan meskipun telah masuk dalam perencanaan tidak harus dipaksakan untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Sebagai panduan eksekusi bagi seluruh kepala OPD Kota Bekasi, terdapat empat poin utama pengendalian anggaran akhir tahun 2026 yang wajib dipatuhi:
- Verifikasi Silang (Cross-Check) Faktual: Memastikan kesesuaian 100 persen antara nilai klaim administrasi dengan volume fisik riil yang terbangun di lapangan.
- Penyelesaian Laporan Bertahap: Mencicil pemberkasan pertanggungjawaban sejak November 2026 tanpa menunggu tenggat penutupan kas daerah.
- Mitigasi Hambatan Berjenjang: Mengoptimalkan fungsi koordinasi Asda, Staf Ahli, dan Sekda Kota Bekasi untuk mengurai kendala proyek berkapasitas besar.
- Seleksi Ketat Berbasis Manfaat: Memangkas kegiatan seremonial atau program yang tidak berdampak langsung bagi warga Kota Bekasi demi menjaga efisiensi kas daerah.
Selain fokus pada ketertiban administrasi, setiap kepala OPD Kota Bekasi dituntut mempertanggungjawabkan keluaran (output) serta dampak manfaat (outcome) dari setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan.
”Kalau memang sudah masuk dalam jalur, ranahnya efisiensi, walaupun sudah ada, enggak perlu dikerjakan. Bukan hanya sekadar menghambur-hamburkan uang. Lihat betul output, outcome. Perhatikan betul,” tegasnya.
Melalui instruksi tegas ini, Pemkot Bekasi menargetkan seluruh rangkaian program pembangunan tahun anggaran 2026 dapat tuntas tepat waktu, tertib administrasi, serta memberikan manfaat nyata yang terukur bagi masyarakat Kota Bekasi.
Bagaimana tanggapan Anda terkait pengawasan proyek dan efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Bekasi menjelang akhir tahun 2026 ini?
Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini kepada rekan Anda, serta baca liputan mendalam lainnya seputar kebijakan publik Kota Bekasi di portal kami. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru, akurat, dan terpercaya setiap hari.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
