50 Tahun Lika-liku Panjang PDI Perjuangan Genggam Kekuasaan

- Jurnalis

Selasa, 10 Januari 2023 - 08:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumentasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019) silam.

Dokumentasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019) silam.

Tepat pada hari ini, Selasa (10/01/2023), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) genap berusia 50 tahun.

Partai berlogo banteng moncong putih ini telah melalui lika-liku panjang dan masa jatuh bangun sebelum berada di puncak kekuasaan hampir sepuluh tahun terakhir.

Hal itu diraih setelah PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 2014 sekaligus mengantarkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang diusungnya bersama sejumlah partai politik (parpol) koalisinya sebagai Presiden dan Wapres RI.

Kegemilangan PDI Perjuangan berlanjut di Pemilu 2019. Partai ini memenangkan lagi pesta demokrasi lima tahunan itu. PDI Perjuangan bersama parpol koalisi dan kembali menempatkan Jokowi sebagai Presiden yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin sebagai Wapres.

Sejarah PDI Perjuangan sendiri dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.

Baca Juga:  Joe Biden Ucapkan Selamat HUT RI ke-77 Kepada Jokowi

Mengutip laman resmi PDI Perjuangan, PNI kemudian bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Diketahui, bergabungnya PNI dengan empat partai politik (parpol) itu merupakan bagian kebijakan Presiden Soeharto.

Baca Juga:  Bawaslu RI: 30 Orang Panwas Pemilu 2024 Meninggal Dunia

Saat itu, Soeharto selaku pemimpin pemerintahan Orde Baru memiliki kebijakan untuk menerapkan fusi parpol dengan alasan menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Laporkan Korbannya
H-6 Pemungutan Suara, Polrestro Bekasi Kota Petakan 15 TPS Ini Rawan Konflik
KPU Imbau Paslon Maksimalkan Momentum Debat Publik Pilkada Kota Bekasi Besok
KH Abdul Hadi meRIDHOi Pilkada Kota Bekasi 2024 Aman dan Damai
Matangkan Kesiapan Sengketa Pilkada, Bawaslu Gelar Diskusi Implementasi Produk Hukum Kepemiluan
KPU Kota Bekasi Siap Gelar Debat Publik Kedua, Berikut Tema, Sub Tema dan Tim Panelisnya
Lima Tahun Tidak Naik, Bawaslu Tuntut Kenaikan Uang Kehormatan Panwascam hingga 100 Persen
Bawaslu Sebut Kekurangan 57 Ribu Lembar Surat Suara Pilkada 2024, KPU Kota Bekasi: Tidak Sebanyak Itu

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 19:03 WIB

Kuasa Hukum Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Laporkan Korbannya

Kamis, 21 November 2024 - 15:29 WIB

H-6 Pemungutan Suara, Polrestro Bekasi Kota Petakan 15 TPS Ini Rawan Konflik

Kamis, 21 November 2024 - 09:18 WIB

KPU Imbau Paslon Maksimalkan Momentum Debat Publik Pilkada Kota Bekasi Besok

Rabu, 20 November 2024 - 15:59 WIB

Matangkan Kesiapan Sengketa Pilkada, Bawaslu Gelar Diskusi Implementasi Produk Hukum Kepemiluan

Rabu, 20 November 2024 - 15:47 WIB

KPU Kota Bekasi Siap Gelar Debat Publik Kedua, Berikut Tema, Sub Tema dan Tim Panelisnya

Berita Terbaru

Tim  Kuasa Hukum Sholihin dari Tim Advokasi Patriot Indonesia.

Pilkada 2024

Kuasa Hukum Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Laporkan Korbannya

Kamis, 21 Nov 2024 - 19:03 WIB