BEKASI – Babak baru dalam penanganan kasus dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bekasi mulai terungkap. Dinas Kesehatan (Dinkes) telah memulai investigasi mendalam, sementara dari pihak legislatif muncul desakan kuat untuk menunda sementara operasional dapur penyuplai makanan.
Fakta paling signifikan datang dari laporan guru di SDN Kota Baru 3 yang menyebutkan bahwa salah satu varian menu yang disantap siswa tercium asam sesaat sebelum dikonsumsi.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, merekomendasikan langkah preventif berupa penundaan izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD: Tunda Izin Operasional Demi Kehati-hatian
Menanggapi insiden yang membuat empat dari enam siswa masih dirawat, Wildan Faturrahman mendukung penuh langkah Dinkes untuk mengambil sikap tegas. Ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
”Saya mendukung langkah Dinas Kesehatan agar operasional dapur SPPG yang bertanggung jawab ditunda dulu izinnya,” ucap Wildan saat dikonfirmasi jurnalis rakyatbekasi.com, Jumat (03/10/2025).
Menurutnya, tindakan ini adalah implementasi dari prinsip fundamental dalam kesehatan masyarakat. “Jangan sampai ada anak-anak lain yang menjadi korban hanya karena kita terlambat mengambil sikap. Prinsip utama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati,” tegasnya.
Respons Cepat Dinkes: Uji Sampel dan Fakta di Lapangan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, memberikan keterangan resmi mengenai langkah-langkah yang telah diambil pihaknya.
Sampel Makanan Dikirim ke Labkesda
Satia melaporkan bahwa timnya telah mengamankan sampel untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemkot Bekasi. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga hari ke depan.
”Dinkes sudah mengambil sampel, baik di dapur SPPG maupun sampel sisa makanan dari anak-anak. Kita belum tahu penyebabnya, apakah dari makanan atau kondisi anak,” tutur Satia.
Kesaksian Guru: Varian Menu Terasa Asam
Sebuah informasi krusial diungkap Satia berdasarkan laporan dari pihak sekolah. Menu yang didistribusikan pada hari kejadian adalah Makaroni, Daging Giling, dan Buah.
”Menurut informasi dari pihak guru, ada varian menu MBG yang dirasa asam, hingga sebelumnya sempat diingatkan kepada siswa sebelum mereka mengonsumsi,” ungkapnya.
Biaya Perawatan Ditanggung Penuh Pemkot Bekasi
Di tengah proses investigasi, Satia memastikan bahwa pemerintah hadir untuk para korban. Seluruh biaya perawatan medis siswa yang dirawat di rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bekasi.
”Kita sudah melakukan tindakan, dan untuk biaya kesehatan anak-anak semua nanti dicover dari Pemerintah Kota Bekasi,” terangnya.
Nasib Program MBG Ditentukan Pimpinan Daerah
Ketika disinggung mengenai kelanjutan program MBG di Kota Bekasi, Satia menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan wewenang pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota Bekasi atau Gubernur Jawa Barat.
”Nanti itu kebijakan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur. Tapi, kalau saya pribadi mungkin dilanjutkan saja, karena ini kasusnya tidak besar dan masih kita identifikasi penyebabnya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program MBG selama ini sangat dinantikan oleh para siswa setiap harinya.
Kini, semua pihak menantikan hasil uji laboratorium yang akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab pasti insiden ini dan langkah kebijakan selanjutnya.
Hasil laboratorium akan menjadi penentu. Ikuti terus pembaruan berita ini dalam 2-3 hari ke depan untuk mengetahui penyebab pastinya.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
