Poin Utama:
- DPD PKS Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengawasi kinerja Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.
- Pengawasan dilakukan secara terukur melalui keterwakilan kader di berbagai komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi.
- Kasus longsornya TPST Bantargebang menjadi salah satu contoh konkret pengawasan spesifik berbasis Daerah Pemilihan (Dapil).
- PKS mengedepankan kritik yang konstruktif dan solutif demi mempercepat penyelesaian permasalahan warga Kota Bekasi.
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengawal serta mengawasi jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.
Langkah strategis ini akan dimaksimalkan melalui peran aktif seluruh anggota Fraksi PKS yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagaimana Cara PKS Mengawasi Kinerja Pemkot Bekasi?
Pengawasan terhadap Pemkot Bekasi dilakukan secara struktural melalui perwakilan kader PKS yang ditempatkan di berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Hal ini merupakan implementasi nyata dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) legislatif dalam menjaga keseimbangan jalannya pemerintahan daerah.
”Berbicara terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan, tugas utama PKS dan partai-partai lainnya kita punya keterwakilan kita di DPRD untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan di DPRD,” kata Ketua DPRD PKS Kota Bekasi Fendaby Surya Putra kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat acara Silaturahmi Media di Gedung DPD PKS Kota Bekasi, Selasa (17/03/2026).
Siapa yang Berwenang Memberikan Kritik di Fraksi PKS?
Kewenangan memberikan kritik dan masukan kepada Pemkot Bekasi dibagi secara proporsional berdasarkan ranah masing-masing komisi di DPRD.
Fendaby menjelaskan bahwa sistem ini memastikan setiap teguran atau saran yang diberikan bersifat objektif, tepat sasaran, dan diutarakan oleh pihak yang benar-benar kompeten.
”Sesuai dengan nanti kewenangannya di masing-masing komisi. Misalnya ada sebuah permasalahan, makanya dari komisi mana nanti di PKS akan bersuara,” sambung Ketua DPD PKS Kota Bekasi tersebut.
Apa Contoh Pengawasan Nyata DPRD terhadap Isu Lokal?
Salah satu contoh nyata respons cepat dan terukur anggota dewan adalah saat menangani insiden longsornya gunungan sampah di TPST Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Isu spesifik tersebut langsung direspons oleh pihak yang memiliki kapasitas.
Menurut Fendaby, persoalan tersebut langsung disuarakan oleh Ketua Komisi terkait dan anggota dewan dari Dapil Bantargebang.
Dengan pola ini, tidak semua anggota Fraksi PKS berkomentar secara acak, melainkan berfokus pada porsi pengawasan berbasis Dapil atau AKD.
Seperti Apa Bentuk Kritik PKS kepada Pemerintah Daerah?
PKS selalu menekankan pentingnya memberikan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) kepada Pemerintah Daerah setiap kali muncul suatu polemik.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ini menegaskan bahwa tujuan utama pengawasan bukanlah untuk sekadar menjatuhkan, melainkan mencari solusi bersama.
”Kita ingin membangun kebersamaan itu ketika suatu masalah. Jadi ketika melihat DPRD itu juga kompak, kita bisa memberikan perhatian dan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa segera menyelesaikan dari setiap permasalahan yang ada, dan itu yang menjadi concern kita,” imbuhnya.
Sinergi antara fungsi pengawasan legislatif yang kuat dan eksekutif yang responsif diharapkan mampu membawa iklim pemerintahan yang lebih sehat di Kota Bekasi. Transparansi dan komitmen penyelesaian masalah secara kolektif kini menjadi kunci utama pembangunan daerah.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kinerja anggota dewan dari Dapil Anda saat ini? Jangan lupa bagikan artikel ini dan baca terus pembaruan berita politik serta layanan publik seputar Kota dan Kabupaten Bekasi hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
