Poin Utama:
- Instruksi tegas penghapusan program non-pelayanan publik, khususnya Kunker DPRD Kota Bekasi.
- Dana APBD didorong untuk dialihkan ke program padat karya guna menekan dampak inflasi.
- Mendorong program urban farming di pekarangan rumah demi menjaga ketahanan pangan warga.
- Konsolidasi struktur Tiga Pilar Partai di tingkat daerah ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan seluruh kadernya untuk segera mengevaluasi APBD Kota Bekasi.
Ia mendesak penghapusan program yang tidak pro-rakyat, seperti kunjungan kerja (kunker) dan studi banding anggota DPRD Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons tajam atas ketidakstabilan ekonomi guna memastikan anggaran daerah terserap maksimal untuk pelayanan publik masyarakat.
Mengapa PDIP Jabar Minta Anggaran Kunker DPRD Kota Bekasi Dihapus?
Penghapusan anggaran kunker dinilai sangat krusial mengingat kondisi ekonomi nasional yang terimbas inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Oleh karena itu, postur APBD harus segera diselamatkan dan dialihkan untuk mendanai program padat karya yang mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan secara nyata di lapangan.
”Instruksi DPP partai terkait evaluasi APBD Kota Bekasi adalah untuk menghapus program-program yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Misalnya, kunjungan kerja, studi banding, dan sebagainya,” tegas Ono Surono kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di sela-sela acara konsolidasi partai, Rabu, (03/06/2026).
Langkah strategis ini secara langsung memaksa para wakil rakyat untuk memangkas kebiasaan dinas ke luar kota.
Anggota dewan kini dituntut lebih banyak turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, seperti meninjau kawasan Rawalumbu atau Pondokgede, guna mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga secara riil.
Apa Solusi Pemkot Bekasi Hadapi Inflasi Harga Pangan?
Pemanfaatan pekarangan rumah melalui program urban farming (pertanian perkotaan) menjadi solusi paling logis untuk mengatasi lonjakan harga bahan pokok di wilayah yang minim lahan pertanian.
Strategi mandiri ini sangat relevan untuk diaplikasikan di kawasan permukiman padat penduduk yang tersebar dalam yurisdiksi Pemkot Bekasi.
”Apalagi sekarang harga cabai bisa mencapai 70 ribu rupiah. Kita instruksikan untuk memanfaatkan pekarangan rumah, menanam cabai, tomat, dan sayuran lain yang bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat itu sendiri,” kata Ono.
Program ketahanan pangan mandiri ini diyakini sangat efektif dalam menekan biaya hidup sehari-hari.
Sejalan dengan itu, sepanjang bulan Juni ini kegiatan partai akan difokuskan pada acara yang melibatkan partisipasi masyarakat luas—seperti diskusi dan perlombaan—untuk membumikan kembali ajaran proklamator dalam peringatan Bulan Bung Karno.
Bagaimana Target Konsolidasi Tiga Pilar Partai di Kota Bekasi?
DPD PDIP Jawa Barat menargetkan pembentukan struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting rampung secara menyeluruh pada bulan Juni ini.
Distribusi Surat Keputusan (SK) bagi struktur kepengurusan di 12 kecamatan dijadwalkan akan segera tuntas dibagikan.
Jika struktur akar rumput di wilayah Bantargebang, Mustikajaya, hingga Medansatria telah solid terbentuk, maka instrumen kepartaian akan berfungsi maksimal melayani masyarakat.
Kekuatan politik tersebut akan bersinergi melalui Tiga Pilar Partai yang terdiri dari:
- Struktur pengurus partai dari tingkat DPC hingga Anak Ranting.
- Sembilan perwakilan anggota legislatif di DPRD.
- Posisi eksekutif kepala daerah, yakni Wali Kota Bekasi.
”Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka,” tutur Ono.
Kehadiran partai politik dan pemerintah daerah selayaknya menjadi instrumen perjuangan bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pelengkap birokrasi dan kekuasaan.
Kebijakan anggaran yang menyentuh kebutuhan akar rumput wajib diprioritaskan jauh di atas kepentingan seremonial legislatif semata.
Bagaimana pendapat Anda tentang wacana penghapusan anggaran Kunker DPRD Kota Bekasi ini? Tinggalkan opini kritis Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini agar warga lainnya ikut mengawasi kemana arah APBD kita! Jangan lupa baca juga berita terkini seputar kebijakan publik lainnya hanya di RakyatBekasi.Com.
