- Tokoh masyarakat Bekasi, Babeh Fayadh menyoroti kinerja pejabat daerah dan birokrasi pada peringatan HUT RI ke-81, Senin (17/8/2026).
- Pejabat Pemkot Bekasi dan aparatur daerah didesak untuk turun langsung melihat realitas kemiskinan warga di tingkat kelurahan dan RT/RW, bukan sekadar menerima laporan statistik.
- Kemerdekaan dinilai cacat jika keadilan sosial belum merata dan rakyat kecil masih kesulitan menjangkau pendidikan dan fasilitas publik.
- Mengingatkan bahwa setiap jabatan kenegaraan adalah amanah berbasis syariat Islam yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan sejarah.
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, tokoh masyarakat sekaligus ulama Bekasi, Babeh Fayadh (Kang Faisal), menyampaikan kritik tajam kepada para pemangku kebijakan, tak terkecuali jajaran Pejabat Pemkot Bekasi.
Melalui keterangan tertulisnya pada Senin (17/08/2026), ia mendesak para pejabat untuk keluar dari ruang ber-AC dan melihat langsung penderitaan rakyat jelata di berbagai pelosok kecamatan dan kelurahan.
Peringatan kemerdekaan tahun ini dinilai harus menjadi momentum kebangkitan keadilan sosial, bukan sekadar ajang seremoni belaka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Refleksi HUT RI ke-81: Pejabat Pemkot Bekasi Harus Evaluasi Diri
Mengapa Pejabat Harus Turun Langsung ke Tengah Rakyat Kecil?
Pejabat publik dituntut untuk hadir langsung di tengah masyarakat agar bisa melihat fakta lapangan yang kerap kali tidak tercantum dalam laporan birokrasi di meja kerja Wali Kota maupun instansi lainnya.
Menurut Babeh Fayadh, realitas kehidupan masyarakat kelas bawah—mulai dari warga yang kesulitan membayar biaya pendidikan anak hingga beban berat para petani, buruh, dan pedagang kecil—hanya dianggap sebagai deretan angka di dalam data statistik pemerintah.
”Wahai para Pejabat negeri, Indonesia tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan pidato yang berapi-api. Indonesia tidak serta-merta berubah hanya karena gebrakan meja, suara yang meninggi, atau wajah yang tersenyum manis di hadapan kamera,” kata tokoh masyarakat Bekasi, Babeh Fayadh (Kang Faisal) kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui rilis resminya, Senin (17/08/2026).
Lebih lanjut, ia meminta para birokrat maupun legislator di tingkat Pemerintah Daerah untuk meninggalkan sekat-sekat protokoler dan membumi bersama rakyat kecil di lorong-lorong perkampungan.
”Maka sesekali, turunlah dari gedung-gedung megah dan kendaraan-kendaraan dinas. Datanglah ke warung-warung kecil di pinggir jalan. Duduklah bersama para petani di desa-desa dan pelosok negeri. Wahai para Pejabat, turunlah dan rasakan kehidupan mereka. Jangan hanya datang ketika kamera menyala. Jangan hanya hadir ketika ada seremoni. Jangan hanya mendengar laporan yang sudah disaring oleh meja-meja birokrasi,” tegasnya memaparkan ironi di lapangan.
Apa Makna Kemerdekaan Sejati di Usia ke-81 Republik Indonesia?
Kemerdekaan sejati tercapai ketika rakyat di berbagai penjuru wilayah tidak lagi merasa diabaikan oleh negaranya, dan keadilan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan sosial.
Pada perayaan HUT RI ke-81 ini, Babeh Fayadh mengingatkan bahwa bangsa ini sudah cukup umur untuk bertindak lebih dewasa dan meninggalkan gaya pemerintahan yang sekadar mengandalkan slogan.
Sebab jabatan adalah amanah, bukan kemewahan. Seluruh fasilitas mewah yang melekat pada Wali Kota, anggota dewan, hingga kepala dinas, sejatinya berasal dari kekayaan negeri yang dihimpun dari keringat jutaan rakyat melalui pajak.
”Merdeka bukan hanya ketika bangsa ini terbebas dari penjajahan. Merdeka adalah ketika rakyat tidak lagi merasa ditinggalkan oleh negerinya sendiri; ketika keadilan dapat dirasakan oleh semua; ketika anak-anak miskin tetap memiliki masa depan; dan ketika setiap pemegang kekuasaan sadar bahwa di hadapan Alloh dan sejarah, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban,” bebernya.
Bagaimana Dampak Kekuasaan yang Mengabaikan Suara Rakyat?
Kekuasaan yang abai terhadap jeritan warga, terutama masyarakat akar rumput di wilayah Kelurahan dan RT/RW, akan kehilangan muruahnya dan berubah menjadi beban dosa bagi pemimpinnya.
Mengutip peringatan keras dalam Islam, Babeh Fayadh menjabarkan sejumlah dalil tentang ancaman kehancuran bagi tatanan negara yang diserahkan kepada sosok yang tidak kompeten.
“Dari Abu Hurairah Radhiyallohu Anhu berkata, Rasululloh ﷺ bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab,“Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum”.” (HR. Ibnu Majah).
Ia turut mengingatkan prinsip kepemimpinan yang tertuang dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ lainnya:
- “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya…”. (HR. Bukhari dan Muslim).
- ”Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat (kebinasaannya)”. (HR. Bukhari).
”Kekuasaan yang tidak lagi mendengar suara rakyat akan kehilangan ruhnya. Jabatan yang tidak melahirkan keadilan akan menjadi beban pertanggungjawaban. Dan kemerdekaan yang tidak menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat harus selalu menjadi bahan renungan kita bersama,” pungkasnya merangkum surat terbuka tersebut.
Momentum Hari Kemerdekaan ini sepatutnya menjadi bahan introspeksi kolektif bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan eksekutif, khususnya di lingkungan Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan bersama tanpa membedakan status sosial.
Bagaimana pendapat Anda tentang kinerja para pejabat daerah dan wakil rakyat di Bekasi saat ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [di sini] agar selalu update dengan berita politik dan layanan masyarakat terkini!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
