- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mengakui masih banyak aduan warga terkait ketidaksesuaian status desil penerima Bantuan Sosial (Bansos) di lapangan.
- Warga Kota Bekasi yang merasa layak namun belum menerima bantuan, didorong segera mengajukan “sanggah data” melalui aplikasi Cek Bansos atau datang ke kelurahan.
- Proses verifikasi pembaruan data kesejahteraan dilakukan secara berjenjang oleh petugas lapangan dan di-update ke sistem nasional setiap tiga bulan sekali.
DINAS SOSIAL (DINSOS) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengakui masih tingginya keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan status desil kesejahteraan penerima bantuan sosial (Bansos).
Menyikapi polemik ini, warga didorong untuk lebih proaktif melakukan sanggah data agar pendistribusian bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Dinamika data sosial ekonomi warga yang berubah cepat disinyalir menjadi penyebab utama ketidaksesuaian fakta di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi Menyeluruh Desil Bansos Kota Bekasi
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robet Siagian, tidak menampik fakta bahwa sistem pendataan kesejahteraan masyarakat kerap menjadi polemik di tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Banyak warga yang secara kondisi riil layak mendapatkan bantuan, justru tidak masuk dalam desil penerima bansos.
”Keluhan masyarakat yang merasa desilnya belum sesuai tentu masih ada dan terus berjalan. Karena data itu dinamis, selalu bergerak dan harus diperbarui secara terus-menerus,” kata Robert Siagian kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (07/10/2026).
Robet memaparkan bahwa pembaruan data kesejahteraan masyarakat bukanlah proses instan. Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah gencar menjalankan Sensus Ekonomi.
Namun, hasil pembaruan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi untuk penyesuaian desil kesejahteraan di sistem nasional.
”Proses sensus ekonominya sudah berjalan. Tetapi untuk pembaruan desilnya sendiri kita belum melihat hasil akhirnya karena masih berproses,” katanya.
Bagaimana Cara Sanggah Data Bansos di Kota Bekasi?
Menjawab kebingungan masyarakat terkait mekanisme perbaikan data, Pemkot Bekasi telah menyediakan jalur sanggah yang bisa diakses secara digital maupun manual.
Fasilitas ini diperuntukkan bagi warga yang merasa status desilnya tidak mencerminkan realitas ekonomi saat ini.
”Bagi warga yang merasa tidak sesuai desilnya sehingga belum menerima bantuan, bisa melakukan sanggah data melalui aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak paham teknologi, bisa datang ke kelurahan membawa KTP dan KK untuk diajukan oleh operator,” jelasnya.
Langkah selanjutnya setelah pengajuan sanggah adalah proses verifikasi dan validasi langsung ke rumah warga.
Evaluasi ini dilakukan oleh petugas sosial di lapangan, seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
”Nanti akan diverifikasi ke rumah oleh pendamping sosial. Kalau memang ditemukan data yang tidak sesuai, hasilnya akan diinput ke sistem nasional dan menjadi dasar pembaruan data berikutnya,” ungkapnya.
”Update data itu tidak setiap hari. Ada prosesnya dan biasanya pembaruan dilakukan per tiga bulan setelah diverifikasi kembali,” ujarnya.
Mengapa Status Desil Penerima Bansos Bisa Berubah?
Perubahan status desil kesejahteraan sangat bergantung pada fluktuasi roda perekonomian keluarga, yang rentan dipengaruhi berbagai faktor eksternal seperti kehilangan pekerjaan tetap atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
”Bisa saja sebelumnya masuk desil enam, lalu karena di-PHK atau mengalami musibah ekonomi turun menjadi desil satu sampai lima. Sebaliknya ada yang tadinya menerima bantuan, kemudian kondisi ekonominya membaik sehingga bergeser ke desil yang lebih tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Robet menepis anggapan bias bahwa penentuan bantuan hanya diukur dari fisik bangunan rumah semata. Penilaian desil dilakukan secara rigid menggunakan parameter metodologi BPS.
”Penentuan desil tidak hanya melihat rumah besar atau kecil. Ada banyak indikator yang dihitung, mulai dari pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, aset, hingga komponen kesejahteraan lainnya. Semua diolah melalui sistem dan metodologi BPS,” tegasnya.
Sinergi dan kejujuran masyarakat dalam memperbarui kondisi sosial ekonominya kini menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial pemerintah tidak lagi salah sasaran.
”Kami mengajak masyarakat yang merasa datanya belum sesuai untuk segera melakukan sanggah atau pembaruan data. Pemerintah Kota Bekasi melalui kelurahan, kecamatan hingga Dinas Sosial siap memfasilitasi agar data yang digunakan semakin akurat dan tepat sasaran,” paparnya.
Akurasi data kemiskinan menjadi ujung tombak efektivitas program perlindungan sosial di Kota Bekasi. Peran aktif dari masyarakat dan pengurus RT/RW setempat untuk memantau perubahan kondisi ekonomi warganya sangat diharapkan guna menekan angka error dalam distribusi bantuan sosial.
Jangan lewatkan perkembangan informasi terbaru seputar kebijakan Pemkot Bekasi dan layanan publik lainnya. Bagikan artikel ini kepada kerabat yang membutuhkan dan segera ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu mendapatkan berita terpercaya secara real-time!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
