HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi Belum Turun, Pangkalan Diduga Dikutip Deposit Rp500 Juta hingga YAMSI Semprot Disdagperin

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infografis polemik HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi.

Infografis polemik HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi.

  • ​Beredar informasi dugaan pungutan setoran deposit Rp200 juta hingga Rp500 juta oleh Agen Pertamina terhadap 38–40 pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi.
  • ​Hingga Minggu (22/11/2026), Pemkot Bekasi belum menurunkan HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi dari Rp18.750 menjadi setara DKI Jakarta (Rp16.000), sementara harga di masyarakat tembus Rp23.000–Rp25.000.
  • ​Ketua Dewan Pembina YAMSI, Ricky Tambunan, mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berpihak kepada rakyat kecil dan segera merevisi HET produk tahun 2021.
  • ​YAMSI mengecam keras imbauan Analis Perdagangan Disdagperin Kota Bekasi agar warga membeli gas di pangkalan karena dinilai tidak berempati dan memicu antrean serta mematikan pengecer kecil.

POLEMIK TINGGINYA HET GAS LPG 3 KG KOTA BEKASI kian memanas setelah beredar informasi dugaan pungutan deposit Rp200 juta hingga Rp500 juta oleh Agen Pertamina terhadap pangkalan.

Hingga Minggu (22/11/2026), Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum juga menurunkan patokan harga Rp18.750 per tabung tersebut.

Kondisi yang memicu harga eceran tembus Rp25.000 ini langsung menuai kecaman keras dari Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Polemik HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi dan Dugaan Setoran Deposit Ratusan Juta

​Belum tuntas tuntutan publik agar HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi disetarakan dengan DKI Jakarta sebesar Rp16.000 per tabung, persoalan baru justru mencuat di rantai distribusi.

Pedagang pangkalan gas melon di Kota Bekasi dikabarkan wajib menyetorkan dana ratusan juta rupiah kepada Agen Pertamina dengan dalih uang jaminan atau deposit (depo) sebelum diizinkan beroperasi.

​Jika pengelola pangkalan tidak memenuhi kewajiban setoran tersebut, pihak Agen Pertamina disebut tidak akan menyalurkan pasokan LPG 3 kg.

Beban ganda dari tingginya selisih HET hingga kewajiban setoran modal besar ini dinilai menjadi pemicu langsung melambungnya harga gas bersubsidi saat tiba di tangan konsumen rumah tangga.

​Berikut rincian angka yang mencuat dalam pusaran polemik distribusi LPG 3 kg di Kota Bekasi:

  • ​Jumlah Pangkalan LPG 3 Kg di Bekasi: Berkisar 38 hingga 40 pangkalan.
  • ​Dugaan Setoran Deposit/Depo ke Agen: Rp200 juta hingga Rp500 juta per pangkalan (variatif sesuai kapasitas pangkalan).
  • ​HET Pangkalan Kota Bekasi (SK 2021): Rp18.750 per tabung.
  • ​HET Pangkalan DKI Jakarta: Rp16.000 per tabung.
  • ​Harga Jual di Tingkat Masyarakat: Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung.

​Apa Tuntutan YAMSI kepada Wali Kota Bekasi Soal HET Gas LPG 3 Kg?

​YAMSI secara tegas mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk segera memihak masyarakat lapisan bawah dengan menurunkan HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi produk tahun 2021.

Menurut YAMSI, para pemangku kebijakan mulai dari Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, anggota DPRD, hingga jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi tidak merasakan langsung himpitan ekonomi akibat mahalnya harga gas bersubsidi di masyarakat.

​”Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, diminta untuk berpihak ke rakyat kecil di lapisan bawah. Turunkan HET produk tahun 2021 itu, karena ini sangat memberatkan masyarakat kecil, masyarakat marhaen,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI), Ricky Tambunan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Minggu (22/11/2026).

​Ricky menekankan bahwa keberpihakan kepala daerah saat ini sedang diuji di tengah jepitan ekonomi warga.

Ia meminta Wali Kota Bekasi lebih mendengarkan jeritan kaum ibu pengguna gas melon daripada kepentingan pejabat Disdagperin Kota Bekasi, organisasi tertentu, maupun pengusaha Agen Gas LPG 3 kg.

​Mengapa YAMSI Mengkritik Keras Pernyataan Pejabat Disdagperin Kota Bekasi?

​Ricky melontarkan kritik pedas terhadap pernyataan Analis Perdagangan Disdagperin Kota Bekasi, Eko Wijatmiko, yang sebelumnya mengimbau warga membeli gas di pangkalan resmi serta menyebut murahnya harga di Jakarta dipicu subsidi Pemprov DKI Jakarta.

Ia menilai pernyataan tersebut asal bunyi (asbun) dan sama sekali tidak menunjukkan empati terhadap kondisi sosial-ekonomi warga.

​Ricky juga mempertanyakan logika alasan subsidi daerah yang dilontarkan pejabat Disdagperin Kota Bekasi tersebut dalam membandingkan tarif gas dengan ibu kota.

​”Eko juga turut beralasan bahwa rendahnya HET di DKI Jakarta adalah akibat dari subsidi Pemerintah DKI? Lantas Eko mau minta supaya Wali Kota Bekasi menyuntikkan subsidi gas LPG 3 kg, begitu?” tutur Ricky.

​Apa Dampak Jika Warga Diminta Berbondong-bondong Membeli Gas di Pangkalan?

​Menurut YAMSI, memaksa masyarakat membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi justru akan memicu masalah baru berupa kemacetan dan antrean panjang di sekitar lokasi pangkalan.

Selain itu, kebijakan yang mengabaikan rantai warung eceran berisiko mematikan mata pencaharian para pedagang gas eceran kecil yang beroperasi di tengah kawasan perumahan dan perkampungan Kota Bekasi.

​Ricky mendesak Wali Kota Bekasi segera menegur pejabat yang melontarkan imbauan tanpa memperhitungkan realitas di lapangan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penurunan HET resmi jauh lebih konkret untuk meringankan beban ibu rumah tangga ketimbang melempar tanggung jawab kepada konsumen.

​”Jangan minta rakyat ibu-ibu berbondong-bondong antre ke Pangkalan Gas 3 Kg untuk membeli gas atau memasak dengan kayu bakar, seperti zaman baheula? Ini konyol. Pejabat seperti tidak berempati. Berapapun keuntungan yang didapatkan oleh mereka, yakni para pejabat Disdagperin dengan persekongkolan jahat berjamaah ini, sangat memberatkan dan merugikan rakyat pemakai Gas LPG 3 kg,” tegas Ricky.

​Hingga berita ini diturunkan, publik Kota Bekasi masih menanti langkah konkret Pemkot Bekasi dan hasil evaluasi bersama Pertamina terkait tuntutan revisi HET maupun kejelasan informasi dugaan setoran deposit ratusan juta di tingkat agen.

​Bagaimana tanggapan Anda terkait dugaan pungutan deposit pangkalan dan mahalnya harga gas melon di lingkungan Anda? Sampaikan di kolom komentar, simak juga berita terkait alasan Pemkot Bekasi mematok HET Rp18.750 dan pemanggilan Pertamina oleh Wali Kota Bekasi, serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update informasi terbaru seputar Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sabet Juara Umum Porprov Jabar 2026 Tanpa Kolam Renang, Pemkot Bekasi Kebut Bangun Venue di Bantargebang pada 2028
Dinilai Tidak Sehat bagi Dunia Usaha, APINDO Tolak Usulan UMK Kota Bekasi 2027 Naik 8,01 Persen
Alasan APINDO Walk Out di Rapat UMK Kota Bekasi 2027: Pemerintah Tak Konsisten!
Apindo Walk Out Usai Kalah Voting, Depeko Usulkan UMK Kota Bekasi 2027 Tembus Rp6,48 Juta
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas atas Bandung dan Siapkan Bonus Rp40 Miliar
Fisik Rampung tapi Belum Beroperasi, Distaru Kebut Penerbitan SLF JPO Stasiun Bekasi
Sabet Juara Umum Porprov Jabar XV 2026, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Atlet Langsung Tatap Pra-PON 2028
Disperkimtan Targetkan 1.400 Unit Rumah Diperbaiki Tiap Tahun Lewat APBD hingga Kolaborasi Lintas Sektor
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:24 WIB

HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi Belum Turun, Pangkalan Diduga Dikutip Deposit Rp500 Juta hingga YAMSI Semprot Disdagperin

Sabtu, 21 November 2026 - 16:57 WIB

Sabet Juara Umum Porprov Jabar 2026 Tanpa Kolam Renang, Pemkot Bekasi Kebut Bangun Venue di Bantargebang pada 2028

Sabtu, 21 November 2026 - 15:46 WIB

Dinilai Tidak Sehat bagi Dunia Usaha, APINDO Tolak Usulan UMK Kota Bekasi 2027 Naik 8,01 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 15:12 WIB

Alasan APINDO Walk Out di Rapat UMK Kota Bekasi 2027: Pemerintah Tak Konsisten!

Jumat, 20 November 2026 - 23:31 WIB

Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas atas Bandung dan Siapkan Bonus Rp40 Miliar

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x