- Keberatan Pengusaha: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi menilai usulan kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 sebesar 8,01 persen (+Rp480.619,95) menjadi Rp6.480.062,95 terlalu berat dan tidak sehat bagi dunia usaha.
- Angka Ideal: Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menegaskan batas kenaikan upah yang ideal menurut perhitungan dunia usaha hanya berada di kisaran 6 hingga 7 persen.
- Efek Berangkai: Lonjakan upah minimum diprediksi memicu kenaikan biaya lanjutan, mulai dari upah minimum sektoral (UMSK), iuran BPJS, uang lembur, hingga tunjangan makan dan transportasi.
- Langkah Lanjutan: Usai rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) di Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jalan Rawa Tembaga 3 No. 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jumat (20/11/2026) malam, APINDO langsung melayangkan surat aspirasi ke APINDO Jawa Barat dengan tembusan Gubernur Jawa Barat, Mendagri, Menaker, dan Disnaker Jawa Barat.
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BEKASI menolak keras usulan kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 sebesar 8,01 persen menjadi Rp6.480.062,95.
Rekomendasi yang diketok Dewan Pengupahan Kota (Depeko) di Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jalan Rawa Tembaga 3 No. 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jumat (20/11/2026) malam itu dinilai terlalu berat bagi perusahaan.
Kalangan pengusaha pun langsung melayangkan surat aspirasi hingga ke pemerintah pusat agar kenaikan upah ditinjau ulang ke kisaran 6–7 persen.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Beban Berangkai Usulan UMK Kota Bekasi 2027 bagi Dunia Usaha
Mengapa APINDO Menilai Kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 Terlalu Berat bagi Pengusaha?
APINDO menilai lonjakan UMK Kota Bekasi 2027 sebesar Rp480.619,95 tidak hanya memperbesar pos pengeluaran gaji pokok, tetapi juga memicu efek domino pada berbagai komponen biaya ketenagakerjaan lainnya.
Tekanan beruntun ini dikhawatirkan menggerus daya tahan finansial perusahaan yang beroperasi di wilayah Pemkot Bekasi.
”Pasalnya, peningkatan upah minimum tidak hanya berdampak terhadap kewajiban pembayaran gaji pekerja, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan sejumlah komponen biaya ketenagakerjaan lainnya,” kata Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut perhitungan kalangan pengusaha, setiap kenaikan upah minimum secara otomatis mengerek kewajiban finansial perusahaan pada sejumlah pos turunan berikut:
- Upah Minimum Sektoral (UMSK): Berpotensi ditetapkan lebih tinggi di atas standar UMK.
- Iuran Jaminan Sosial: Kenaikan dasar upah otomatis menambah beban iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Upah Lembur: Tarif perhitungan jam lembur pekerja ikut melambung mengikuti upah pokok.
- Tunjangan Operasional: Komponen uang makan dan uang transportasi berpeluang ikut mengalami penyesuaian.
”Berat banget. Para pekerja kan berangkai. Setelah upah naik, berikutnya akan ada upah sektoral lebih tinggi lagi. Berikutnya iuran BPJS naik, uang lembur naik. Nanti bisa uang makan, uang transport, semuanya kan naik. Ini berpengaruh untuk kemampuan perusahaan,” keluhnya.
Berapa Kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 yang Dinilai Ideal oleh APINDO?
APINDO memandang besaran kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 yang paling realistis dan ideal hanya berada pada rentang 6 sampai 7 persen.
Batas tersebut dinilai lebih proporsional mengingat besaran UMK Kota Bekasi sebelumnya sudah menyentuh angka Rp5.999.443 dan masuk jajaran upah tertinggi secara nasional.
Berikut perbandingan data pengupahan antara rekomendasi Depeko dan usulan kalangan pengusaha:
- UMK Kota Bekasi Sebelumnya: Rp5.999.443
- Usulan Depeko Kota Bekasi (Naik 8,01%): Rp6.480.062,95 (+Rp480.619,95)
- Batas Ideal Versi APINDO Kota Bekasi: Kenaikan 6–7 persen
”Dengan adanya usulan kenaikan terbaru, besaran UMK Kota Bekasi pada 2027 berpotensi menembus Rp6,4 juta. Kondisi tersebut perlu ditelaah kembali dengan mempertimbangkan kemampuan serta keberlangsungan dunia usaha di daerah,” sambungnya.
Farid menekankan bahwa penyampaian keberatan secara terbuka ini bukan merupakan upaya banding administratif terhadap hasil rapat pleno Depeko.
Langkah tersebut murni menjadi kanal aspirasi untuk memaparkan realitas kemampuan ekonomi dunia usaha di lapangan.
”Kita tidak banding. Kita hanya menyampaikan bahwa ini kondisi yang terjadi. Dari sisi mana pun, kenaikan yang ideal itu cuma 6 sampai 7 persen,” tegasnya.
Apa Langkah APINDO Usai Depeko Ketok Usulan UMK Kota Bekasi 2027?
APINDO Kota Bekasi langsung mengirimkan surat resmi kepada sejumlah pemangku kebijakan lintas tingkatan, mulai dari Wali Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga kementerian terkait di pemerintah pusat.
Surat tersebut memuat gambaran utuh kondisi industri di Kota Bekasi agar menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan final pengupahan ditetapkan.
Daftar tujuan dan tembusan surat aspirasi APINDO Kota Bekasi meliputi:
- Tujuan Utama: APINDO Provinsi Jawa Barat
- Tembusan: Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat
”Sudah saya kirim tadi malam. APINDO Kota Bekasi mengirim ke APINDO Jawa Barat, tembusannya ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat,” jelasnya.
Farid mengingatkan bahwa penetapan kenaikan upah yang melampaui daya dukung industri hanya akan menekan keberlangsungan operasional perusahaan di Kota Bekasi.
”Ya, itu tidak sehat untuk dunia usaha,” pungkasnya.
Sebagai informasi, usulan kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 sebesar 8,01 persen menjadi Rp6.480.062,95 merupakan hasil pembahasan rapat pleno Depeko bersama unsur Pemkot Bekasi, akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), APINDO, dan serikat pekerja di Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026) malam.
Kini, bola panas penetapan UMK Kota Bekasi 2027 berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menimbang keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan iklim investasi di Kota Bekasi.
Menurut Anda, apakah kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 sebesar 8,01 persen sudah tepat atau lebih ideal di angka 6–7 persen seperti usulan pengusaha? Bagikan artikel ini, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar selalu mendapat pembaruan berita tepercaya seputar Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




























