- Agenda & Lokasi: Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar (QRS), menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada 29–30 Oktober 2026.
- 3 Usulan Strategis: Kadin Kota Bekasi mengusulkan sistem National Supply Chain Mapping (rantai pasok), Kadin Industry Talent Demand Database (tenaga kerja), dan Kadin Business Climate Index & Business Problem Database (indeks iklim usaha).
- Target Implementasi: Jawa Barat diusulkan menjadi provinsi pertama penerapan program dengan Kota Bekasi sebagai kandidat lokasi proyek percontohan (pilot project) melalui kolaborasi bersama Pemkot Bekasi.
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BEKASI mengusulkan tiga agenda strategis penguatan ekosistem bisnis berbasis data dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, pada 29–30 Oktober 2026.
Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar (QRS), mendorong integrasi rantai pasok industri, penyelarasan tenaga kerja, serta advokasi kebijakan berbasis bukti nyata.
Langkah ini diajukan sekaligus menawarkan Kota Bekasi sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project) kolaborasi ekonomi di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gebrakan Kadin Kota Bekasi di Rapimnas Kadin Indonesia 2026
Rapimnas Kadin Indonesia 2026 yang mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia: UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas” tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi.
Forum tingkat nasional yang digelar di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat ini dimanfaatkan Kadin Kota Bekasi untuk menyuarakan reformasi struktural guna memperkuat daya saing pelaku usaha daerah.
QRS menilai tantangan ekonomi ke depan tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial, melainkan menuntut kolaborasi terstruktur antara industri skala besar, UMKM, institusi pendidikan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
“Kadin harus mampu menjadi penghubung antara kebutuhan industri dan kapasitas dunia usaha di daerah. Kita perlu mengetahui apa yang dibutuhkan industri, siapa yang mampu memasok, kompetensi tenaga kerja seperti apa yang diperlukan, serta hambatan apa yang harus diselesaikan agar usaha bisa berkembang,” kata Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar (QRS) kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di sela agenda Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Apa Saja Tiga Agenda Strategis yang Diusulkan Kadin Kota Bekasi di Rapimnas 2026?
Tiga agenda strategis yang diusulkan Kadin Kota Bekasi meliputi pemetaan rantai pasok industri nasional, pangkalan data kebutuhan tenaga kerja industri, serta indeks iklim usaha dan persoalan bisnis berbasis data.
Ketiga instrumen ini dirancang sebagai bahan pembahasan utama di tingkat provinsi hingga nasional agar program kemitraan terukur secara objektif.
Berikut rincian tiga instrumen utama yang dibawa Kadin Kota Bekasi ke forum Rapimnas 2026:
- 1. National Supply Chain Mapping (Pemetaan Rantai Pasok Nasional): Sistem pemetaan terpadu untuk mengidentifikasi kebutuhan riil industri besar dan menyambungkannya langsung dengan kapasitas perusahaan lokal, termasuk UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM). Tujuannya agar kemitraan tidak berhenti pada seremoni temu bisnis (business matching), melainkan berlanjut pada integrasi rantai pasok, peningkatan standar mutu, sertifikasi, dan kapasitas produksi.
- 2. Kadin Industry Talent Demand Database (Basis Data Kebutuhan Talenta Industri): Pangkalan data yang diperbarui secara berkala untuk menyelaraskan kebutuhan kompetensi riil perusahaan dengan kurikulum pendidikan vokasi, SMK, politeknik, perguruan tinggi, balai latihan kerja (BLK), hingga lembaga sertifikasi dan rekrutmen tenaga kerja.
- 3. Kadin Business Climate Index & Business Problem Database (Indeks Iklim Usaha & Basis Data Persoalan Bisnis): Instrumen penghimpun kendala riil pelaku usaha di daerah—mulai dari kerumitan regulasi, perizinan, infrastruktur, logistik, ketenagakerjaan, pembiayaan, utilitas, perpajakan, hingga tata ruang—yang dikonsolidasikan dari Kadin tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Mengapa Advokasi Dunia Usaha Harus Berbasis Data yang Terukur?
Advokasi dunia usaha harus berbasis data yang terukur agar penyampaian aspirasi kepada pemerintah tidak sekadar menjadi daftar keluhan normatif, melainkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang presisi dan solutif.
Dengan dokumentasi permasalahan yang sistematis, Kadin di setiap tingkatan memiliki posisi tawar yang objektif saat berdialog dengan regulator.
“Kalau persoalan dunia usaha terdokumentasi dengan baik, advokasi Kadin bisa lebih terarah. Kita tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi membawa data, memetakan masalah, dan mengusulkan solusi yang bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Mengapa Kota Bekasi Diusulkan Menjadi Pilot Project Ekosistem Usaha di Jawa Barat?
Kota Bekasi diusulkan menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) karena memiliki ekosistem ekonomi kawasan metropolitan yang lengkap, mencakup keterkaitan erat antara sektor industri, perdagangan, jasa, logistik, investasi, dan serapan tenaga kerja.
Karakteristik strategis sebagai daerah penyangga ibu kota menjadikan Kota Bekasi laboratorium paling relevan untuk menguji model kolaborasi berbasis data sebelum direplikasi secara nasional.
Melalui skema pilot project di wilayah Jawa Barat dengan Kota Bekasi sebagai titik awal, efektivitas pemetaan rantai pasok, serapan tenaga kerja vokasi, dan penyelesaian hambatan investasi dapat diuji langsung di lapangan.
“Kami ingin gagasan ini bisa diterapkan, bukan berhenti sebagai dokumen. Jika mendapat dukungan, Jawa Barat dapat menjadi titik awal pengembangan model kolaborasi yang menghubungkan industri, pemasok, tenaga kerja, dan pemerintah. Kota Bekasi siap berkontribusi dalam proses tersebut,” ujar QRS.
Bagaimana Dampak Kolaborasi Kadin Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi bagi Pengusaha Lokal?
Kolaborasi antara Kadin Kota Bekasi, Pemkot Bekasi, Kadin Jawa Barat, dan Kadin Indonesia berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan akses pasar UMKM ke rantai pasok industri besar, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Sinergi lintas sektor ini memastikan setiap program penguatan daya saing memiliki dukungan regulasi yang kuat di tingkat lokal.
Menurut QRS, peran Kadin ke depan harus semakin konkret dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan solusi kebijakan yang dapat dieksekusi bersama pemerintah daerah.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas, memperluas peluang kemitraan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing pengusaha nasional. Kadin harus hadir dengan gagasan yang bisa diterjemahkan menjadi program nyata,” pungkasnya.
Usulan tiga pilar digitalisasi data ekosistem usaha dari Kadin Kota Bekasi ini diharapkan mampu menjadi cetak biru baru bagi transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan terukur di tingkat nasional.
Bagaimana pandangan Anda terkait kesiapan UMKM dan industri lokal menyambut program percontohan di Kota Bekasi? Bagikan artikel ini kepada rekan bisnis Anda, tuliskan tanggapan di kolom komentar, baca juga ulasan ekonomi daerah lainnya di RakyatBekasi.Com, serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar selalu mendapatkan pembaruan informasi terkini setiap hari.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
