- Target Implementasi: Peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi diarahkan berlaku efektif pada tahun 2028 menyesuaikan siklus APBD 2028.
- Alasan Penyesuaian Jadwal: Menunggu persetujuan resmi kementerian teknis di tingkat pusat agar penyaluran dana transfer dan program pusat ke Pemkot Bekasi tidak terhambat, meski telah mengantongi rekomendasi Pemprov Jawa Barat.
- Struktur Baru (DPPPAPPKB Kota Bekasi): Dirancang memiliki 1 sekretariat dan 5 bidang teknis yang tetap memisahkan fokus perlindungan perempuan-anak dengan pengendalian penduduk-KB.
- Lokasi & Pengawasan: Pembahasan dimatangkan oleh Pansus 13 DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kamis (12/11/2026).
PANITIA KHUSUS (PANSUS) 13 DPRD KOTA BEKASI mematangkan kajian rencana peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi agar tidak dieksekusi secara tergesa-gesa oleh Pemkot Bekasi.
Penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi ini diarahkan berlaku efektif pada 2028.
Kebijakan yang dimatangkan di Kecamatan Bekasi Timur, Kamis (12/11/2026) tersebut menyesuaikan jadwal persetujuan kementerian pusat serta skema APBD 2028.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kajian Matang Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi Menuju APBD 2028
Langkah perampingan birokrasi di lingkungan Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, menuntut sinkronisasi regulasi vertikal yang ketat.
Ketua Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menegaskan bahwa penyatuan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut baru realistis diterapkan pada tahun anggaran 2028.
”Penyesuaian jadwal implementasi ini dilakukan karena proses penggabungan masih harus menempuh tahapan persetujuan resmi dari kementerian teknis terkait di tingkat pusat, meskipun secara kajian daerah dan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat struktur baru tersebut telah dinyatakan sesuai,” kata Bambang Purwanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (12/11/2026).
Mengapa Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi Tidak Dilakukan Sekarang?
Penundaan implementasi peleburan DPPPA Kota Bekasi dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028 dilakukan untuk mencegah risiko terhambatnya kucuran dana transfer pusat ke kas daerah.
Eksekusi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang belum mengantongi izin tertulis dari kementerian teknis berpotensi mengganggu nomenklatur penganggaran nasional di daerah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai kehati-hatian legislatif dan eksekutif sangat krusial agar program strategis nasional di tingkat lokal tetap memiliki payung hukum yang sah.
”Secara konsep dan pemetaan urusan, usulan penggabungan ini sudah sesuai aturan dan mendapat lampu hijau dari provinsi. Namun, karena berkaitan dengan urusan pusat, kita wajib menunggu persetujuan resmi dari kementerian terkait terlebih dahulu agar tidak berdampak pada penyaluran dana transfer maupun program pusat di daerah,” jelasnya.
Bagaimana Struktur SOTK Baru DPPPAPPKB Kota Bekasi Nantinya?
Rancangan struktur SOTK dinas baru hasil peleburan yang bernama DPPPAPPKB Kota Bekasi akan terdiri atas satu sekretariat dan lima bidang teknis.
Desain organisasi ini disusun agar fungsi pelayanan publik tetap spesifik dan tidak mencampuradukkan urusan teknis di lapangan.
Berikut rincian arsitektur kelembagaan dan fokus kerja yang tengah disiapkan dalam masa transisi:
- Nama Instansi Baru: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kota Bekasi.
- Komposisi Struktural: Mencakup 1 Sekretariat sebagai koordinator administrasi dan 5 Bidang Teknis operasional.
- Pemisahan Fokus Urusan: Memisahkan secara tegas kamar penanganan perlindungan perempuan dan anak dengan urusan pengendalian penduduk serta Keluarga Berencana (KB).
- Integrasi Data: Melahirkan satu basis data keluarga terpadu (single database) di Kota Bekasi guna meningkatkan akurasi intervensi kebijakan Wali Kota Bekasi.
Apa Dampak dan Catatan Kritis DPRD terhadap Pelayanan Publik Saat Transisi?
Dampak masa transisi peleburan dinas ini dikawal ketat oleh Pansus 13 DPRD Kota Bekasi agar sama sekali tidak menghentikan layanan pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak maupun operasional KB di tingkat kelurahan hingga RT/RW. Rentang waktu menuju 2028 dinilai cukup bagi Pemkot Bekasi untuk merampungkan persiapan teknis tanpa mengorbankan hak warga.
Bambang menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan sejumlah catatan krusial yang wajib dipenuhi oleh Pemkot Bekasi sebelum struktur baru tersebut resmi diundangkan.
”Yakni pertama, memastikan tidak terjadi penumpukan beban kerja aparatur maupun tumpang tindih kewenangan antar bidang. Kedua, menjamin fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan Keluarga Berencana (KB) di lapangan tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses administrasi peralihan,” sambungnya.
Selain menjaga ritme pelayanan publik, penempatan aparatur sipil negara (ASN) pada SOTK baru nantinya wajib berbasis sistem merit dan kompetensi objektif pegawai.
”Rentang waktu menuju APBD 2028 ini akan kami manfaatkan untuk mengawal kesiapan regulasi turunan, penataan aset, hingga simulasi penempatan SDM. Prinsipnya, transisi organisasi harus berjalan tertib dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik tanpa ada jeda,” ulasnya.
Pansus 13 DPRD Kota Bekasi berkomitmen terus mengawal penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan SOTK ini bersama tim eksekutif Pemkot Bekasi hingga seluruh prasyarat administrasi dari pemerintah pusat tuntas.
Bagaimana menurut Anda terkait rencana penggabungan dua dinas layanan masyarakat di Kota Bekasi ini? Bagikan artikel ini dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa baca berita terkini seputar kebijakan Pemkot Bekasi lainnya serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu update dengan informasi terpercaya setiap hari!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
