Soroti Hubungan Kekeluargaan dengan Wali Kota Bekasi, DPRD Tuntut Sekda Solikhin Begini

- Jurnalis

Selasa, 3 November 2026 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, saat menyampaikan pandangan dan catatan kritis terkait kinerja birokrasi Pemkot Bekasi di hadapan warga di Kota Bekasi. (Foto: Dok. RakyatBekasi.Com)

Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, saat menyampaikan pandangan dan catatan kritis terkait kinerja birokrasi Pemkot Bekasi di hadapan warga di Kota Bekasi. (Foto: Dok. RakyatBekasi.Com)

  • ​Sorotan Legislatif: Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, memberikan catatan kritis atas terpilihnya Solikhin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi per Selasa (03/11/2026).
  • ​Prioritas Persoalan Kota: Pemkot Bekasi melalui Sekda baru didesak segera menertibkan operasional truk dan bus besar pada jam sibuk, serta menangani banjir, pengelolaan sampah, kemacetan, dan keamanan kota.
  • ​Ujian Integritas: Adanya hubungan kekeluargaan antara Sekda Kota Bekasi Solikhin dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menuntut pembuktian profesionalitas dan objektivitas ekstra dalam memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi.
  • ​Target Pengawasan: DPRD Kota Bekasi siap bersinergi mendorong pembangunan di seluruh kecamatan, namun memastikan fungsi pengawasan berjalan ketat berbasis dampak nyata (outcome) bagi warga, bukan sekadar serapan anggaran atau seremonial.

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI, MUHAMMAD KAMIL SYAIKHU, memberikan catatan kritis atas terpilihnya Muhammad Solikhin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi usai meraih nilai tertinggi dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Kamil menegaskan bahwa jabatan panglima birokrasi Pemkot Bekasi menyimpan beban pekerjaan rumah yang sangat berat.

Ia menuntut Solikhin segera membuktikan integritas, profesionalitas, dan langkah konkret guna menyelesaikan persoalan krusial warga di lapangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Tantangan Besar Sekda Kota Bekasi di Bawah Kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

​Mengawali pernyataannya, Muhammad Kamil Syaikhu menyampaikan apresiasi atas tuntasnya tahapan seleksi terbuka Sekda Kota Bekasi yang berpusat di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi.

Namun, legislator muda asal PKS tersebut mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan tidaklah ringan dan menuntut penanganan serius dari Pemkot Bekasi.

​“Selamat kepada Pak Solikhin. Namun, perlu diingat bahwa pekerjaan rumah Sekda ke depan sangat banyak. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang berhasil melewati proses seleksi, tetapi juga membutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu membuktikan kinerja nyata dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Muhammad Kamil Syaikhu kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (03/11/2026).

​Menurut Kamil, posisi Sekda Kota Bekasi merupakan jabatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seorang Sekda wajib mampu bertindak sebagai dirigen birokrasi yang mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi, memastikan program berjalan efektif, serta menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi pelayanan dan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

​Mengapa Operasional Truk Jam Sibuk dan Banjir Menjadi PR Utama Sekda Kota Bekasi?

​Operasional truk serta bus bertonase besar pada jam sibuk dan ancaman banjir menjadi pekerjaan rumah utama karena menyangkut langsung keselamatan nyawa pengguna jalan serta kualitas hidup warga Kota Bekasi setiap hari.

Kamil menyoroti persoalan keselamatan warga di berbagai ruas jalan protokol—mulai dari wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Medansatria, Rawalumbu, hingga Bantargebang—yang masih kerap dilintasi kendaraan berat saat aktivitas masyarakat sedang tinggi.

​“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kita masih melihat truk dan bus besar melintas pada waktu aktivitas masyarakat sedang tinggi. Ini bukan persoalan sepele karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan dan jatuh korban. Harus ada penertiban, pengawasan, dan penegakan aturan yang konsisten,” tegasnya.

​Selain penertiban lalu lintas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Kamil merinci sederet persoalan akut perkotaan yang wajib segera ditangani Sekda Kota Bekasi secara terpadu:

  • ​Penanganan Banjir: Membutuhkan sinkronisasi infrastruktur drainase dan tata air oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi di titik rawan seperti Kecamatan Jatiasih, Pondokgede, dan Bekasi Selatan.
  • ​Pengelolaan Sampah: Memerlukan pembenahan sistem pengangkutan dari lingkungan warga hingga ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Kecamatan Bantargebang oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.
  • ​Kemacetan Lalu Lintas: Menuntut rekayasa lalu lintas dan penataan transportasi publik yang terintegrasi di jalur padat seperti Kecamatan Mustikajaya, Pondokmelati, dan Jatisampurna.
  • ​Kamtibmas & Pelayanan Publik: Memastikan keamanan, ketertiban masyarakat, serta reformasi birokrasi berjalan cepat dan transparan.

​Kamil menilai berbagai persoalan di atas tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh masing-masing dinas.

Diperlukan koordinasi yang kuat, target penyelesaian yang terukur, serta kolaborasi lintas sektor di tubuh Pemkot Bekasi.

​“Persoalan Kota Bekasi ini saling berkaitan. Penanganan banjir membutuhkan koordinasi antara dinas terkait, persoalan sampah membutuhkan sistem pengelolaan yang baik, kemacetan membutuhkan rekayasa lalu lintas dan penataan transportasi, sementara keamanan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pak Sekda harus mampu menyatukan seluruh kekuatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” jelasnya.

​Bagaimana Dampak Hubungan Kekeluargaan Sekda dengan Wali Kota Bekasi terhadap Integritas Birokrasi?

​Hubungan kekeluargaan antara Sekda Kota Bekasi Solikhin dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi ujian krusial yang harus dijawab dengan pembuktian integritas, objektivitas, dan profesionalitas kerja agar tidak mengganggu tata kelola pemerintahan.

Kamil menekankan bahwa relasi kekerabatan merupakan ranah personal yang sama sekali tidak boleh mengalahkan prinsip good governance di lingkungan Pemkot Bekasi.

​“Terlepas dari adanya hubungan saudara dengan Wali Kota, Pak Solikhin harus mampu membuktikan bahwa dirinya bekerja secara profesional dan berintegritas. Dalam pemerintahan, yang harus dikedepankan adalah kepentingan masyarakat, bukan hubungan personal atau kekeluargaan,” ungkapnya.

​Lebih jauh, Sekda Kota Bekasi dituntut berani bersikap objektif dalam memberikan masukan strategis kepada Wali Kota Bekasi. Selain itu, Sekda harus tegas melakukan evaluasi kinerja seluruh OPD Kota Bekasi serta memastikan setiap kebijakan maupun program pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

​“Justru di sinilah integritas seorang Sekda diuji. Jangan sampai kedekatan personal memengaruhi objektivitas dalam menjalankan pemerintahan. Sekda harus menjadi mitra profesional Wali Kota sekaligus memastikan birokrasi berjalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

​Apa Indikator Keberhasilan Sekda Kota Bekasi Menurut Pengawasan DPRD?

​Indikator keberhasilan utama Sekda Kota Bekasi diukur dari dampak nyata kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian masalah harian warga, bukan sekadar banyaknya rapat, kegiatan seremonial, atau tingginya persentase serapan anggaran.

Oleh karena itu, Kamil mendesak Sekda terpilih segera melakukan konsolidasi birokrasi dan menetapkan skala prioritas penyelesaian masalah kota dengan indikator keberhasilan (key performance indicators) yang terukur.

​“Warga ingin merasakan kotanya semakin aman, tidak terus-menerus dihantui banjir, persoalan sampah tertangani, kemacetan berkurang, dan pelayanan publik semakin baik. Itu ukuran sederhana yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

​Di sisi kelembagaan, DPRD Kota Bekasi menyatakan kesiapannya membangun sinergi bersama Pemkot Bekasi guna mengakselerasi pembangunan daerah.

Kendati demikian, fungsi pengawasan legislatif dipastikan tetap berjalan tanpa kompromi demi mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan publik.

​“Kami tentu siap bersinergi dan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi fungsi pengawasan DPRD juga akan tetap kami jalankan. Harapan kita, Sekda yang baru mampu menghadirkan perubahan melalui kerja nyata. Saatnya membuktikan kinerja, karena masyarakat Kota Bekasi menunggu solusi, bukan sekadar janji,” tutup Muhammad Kamil Syaikhu.

​Publik kini menanti gebrakan nyata Solikhin pada 100 hari kerja pertamanya sebagai motor penggerak birokrasi Pemkot Bekasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menuntaskan sederet persoalan kota.

​Bagaimana pendapat Anda mengenai berbagai pekerjaan rumah yang menanti Sekda Kota Bekasi yang baru? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan ikuti Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan berita terkini seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK Kota Bekasi 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Juta, Komisi 4 Ingatkan Ancaman PHK hingga Keseimbangan Nasib Buruh
Komisi I Evaluasi Dana Hibah Rp100 Juta Program Lingkar RW Beken Kota Bekasi Usai Temukan Belanja Ganda
BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 11:32 WIB

Soroti Hubungan Kekeluargaan dengan Wali Kota Bekasi, DPRD Tuntut Sekda Solikhin Begini

Selasa, 3 November 2026 - 08:20 WIB

UMK Kota Bekasi 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Juta, Komisi 4 Ingatkan Ancaman PHK hingga Keseimbangan Nasib Buruh

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:46 WIB

Komisi I Evaluasi Dana Hibah Rp100 Juta Program Lingkar RW Beken Kota Bekasi Usai Temukan Belanja Ganda

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x