- Fokus Kebijakan: Komisi II DPRD Kota Bekasi menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi terkait pengawasan kendaraan sumbu tiga atau lebih.
- Pemicu Evaluasi: Maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk bertonase besar di ruas jalan arteri Kota Bekasi sepanjang tahun 2026.
- Skema Waktu: Pembahasan dilakukan secara paralel melalui evaluasi akhir tahun pada November–Desember 2026 dan penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2027.
- Peringatan Parlemen: Komisi II DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa pengabaian rekomendasi dewan oleh Pemkot Bekasi dan Dishub Kota Bekasi menandakan adanya kesalahan fatal dalam perencanaan daerah.
KOMISI II DPRD KOTA BEKASI segera melakukan evaluasi pengawasan kendaraan sumbu tiga atau lebih yang kerap melintasi jalur arteri di wilayah Kota Bekasi, Jumat (13/11/2026).
Langkah tegas parlemen ini diambil menyusul maraknya rentetan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan barang bertonase besar dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti secara khusus efektivitas peran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dalam memantau operasional angkutan berat di jalan perkotaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi komprehensif tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026 sebagai landasan perencanaan keselamatan transportasi Kota Bekasi pada tahun 2027.
Urgensi Evaluasi Pengawasan Kendaraan Sumbu Tiga oleh DPRD Kota Bekasi
Rentetan kecelakaan yang melibatkan angkutan barang bertonase besar di sejumlah titik krusial—mulai dari jalur arteri Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kecamatan Bekasi Selatan), Jalan Sultan Agung (Kecamatan Medansatria), hingga Jalan Siliwangi (Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bantargebang)—memicu perhatian serius kalangan legislatif. Lemahnya pengendalian jam operasional dan tonase kendaraan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan raya setiap hari.
Mengapa Komisi II DPRD Kota Bekasi Mengevaluasi Dishub Kota Bekasi?
Komisi II DPRD Kota Bekasi mengevaluasi Dishub Kota Bekasi karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk bersumbu tiga atau lebih di ruas jalan perkotaan sepanjang tahun 2026.
Parlemen menilai fungsi pengawasan dan pemantauan di lapangan harus diperketat agar insiden serupa tidak terus berulang.
Saat ini, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II tengah menggodok mekanisme evaluasi secara internal untuk menentukan langkah penindakan maupun perbaikan regulasi pengawasan di lapangan.
”Kita saat ini juga melakukan rapat di grup, di Komisi II, terkait dengan kejadian ini kita sharing. Kita juga butuh masukan dari teman-teman apakah perlu melakukan evaluasi lebih dini, atau kita sambungkan nanti di perencanaan 2027 di awal tahun. Tapi dua hal itu secara paralel bisa kita lakukan di Komisi II,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (13/11/2026).
Kapan Pemanggilan Dishub Kota Bekasi Terkait Truk Sumbu Tiga Dilakukan?
Jadwal pemanggilan resmi Dishub Kota Bekasi oleh Komisi II DPRD Kota Bekasi, kata dia, masih disesuaikan dengan padatnya agenda kegiatan dewan menjelang penghujung tahun pada Desember 2026.
Kendati demikian, Latu memastikan bahwa rapat evaluasi bersama jajaran Dishub Kota Bekasi tetap dapat digelar sewaktu-waktu sebelum tahun anggaran 2026 berakhir apabila situasi dinilai mendesak.
Fokus utama legislatif adalah membedah rekam jejak pengawasan angkutan barang secara utuh selama satu tahun penuh.
”Evaluasi terhadap kejadian kecelakaan selama 2026 penting dilakukan agar DPRD memiliki gambaran mengenai persoalan pengawasan kendaraan sumbu tiga atau lebih, termasuk catatan kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan tersebut,” tuturnya.
Bagaimana Skema Evaluasi Pengawasan Kendaraan Sumbu Tiga untuk Tahun 2027?
Skema evaluasi pengawasan kendaraan sumbu tiga dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Bekasi melalui dua tahapan paralel yang mengintegrasikan audit kinerja tahun berjalan dengan penyusunan program tahun depan.
Hasil evaluasi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi parlemen kepada Pemkot Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi untuk dieksekusi oleh OPD teknis.
Berikut adalah rincian dua fokus pembahasan dan data yang dicermati oleh Komisi II DPRD Kota Bekasi:
- Evaluasi Sebelum Akhir Tahun 2026: Mengaudit kinerja pengawasan lapangan Dishub Kota Bekasi terhadap mobilitas truk bersumbu tiga di jalur arteri sebelum penutupan tahun anggaran 2026.
- Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2027: Menjadikan temuan sepanjang tahun 2026 sebagai basis penyusunan kebijakan dan anggaran pengawasan lalu lintas pada awal tahun 2027.
- Bedah Data Internal Kecelakaan: Mencermati catatan resmi Dishub Kota Bekasi terkait statistik kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk sumbu tiga maupun jenis kendaraan lainnya sebagai dasar penentuan rekomendasi.
”Jadi kita melakukan dua pembahasan. Yang pertama adalah evaluasi sebelum akhir tahun. Kita juga butuh evaluasi akhir tahun, karena kejadian-kejadian ini kan di tahun 2026. Sehingga hasil evaluasi di tahun 2026 itu menjadi bahan perencanaan di tahun 2027 yang akan datang,” jelasnya.
Apa Dampak Jika Pemkot Bekasi Mengabaikan Rekomendasi Komisi II DPRD Kota Bekasi?
Apabila Pemkot Bekasi melalui Dishub Kota Bekasi mengabaikan rekomendasi hasil evaluasi Komisi II DPRD Kota Bekasi, maka hal tersebut membuktikan adanya kegagalan sistemik dalam perencanaan tata kelola pemerintahan daerah.
Parlemen menuntut komitmen nyata pihak eksekutif dalam menindaklanjuti setiap poin rekomendasi keselamatan publik.
Kajian berbasis data internal jumlah kecelakaan dari Dishub Kota Bekasi akan menjadi tolok ukur objektif bagi DPRD Kota Bekasi dalam mengawal implementasi kebijakan di lapangan.
”Kalau sampai rekomendasi yang kita keluarkan di Komisi II tidak dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait, terutama Dishub, berarti ada yang salah dari perencanaan Pemerintah Kota Bekasi,” tegasnya.
Langkah pengawasan ketat dari Komisi II DPRD Kota Bekasi ini diharapkan mampu memacu Pemkot Bekasi dan Dishub Kota Bekasi untuk segera membenahi sistem pengendalian angkutan barang bertonase besar demi menjamin keselamatan warga di jalan raya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai maraknya truk sumbu tiga yang melintas di jalan arteri Kota Bekasi pada jam sibuk? Bagikan artikel ini dan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa baca berita terkait lainnya dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini seputar Kota dan Kabupaten Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
