- Respons Tegas PDIP: Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa polemik pengakuan Gibran Rakabuming Raka sudah selesai sejak partai menjatuhkan sanksi pemecatan atas pelanggaran ideologi.
- Lokasi & Momentum Pernyataan: Pernyataan tersebut disampaikan Hasto seusai kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi di Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
- Kritik Pragmatisme Politik: PDIP menilai kader yang keluar dari barisan partai hanya digerakkan oleh ambisi kekuasaan dan pragmatisme politik yang rapuh terhadap goncangan.
- Konteks Pengunduran Diri: Video monolog Gibran mengenai dilema meninggalkan PDIP pada Pilpres 2024 diunggah pada Sabtu (14/11/2026), dua hari setelah ia resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
SEKRETARIS JENDERAL (SEKJEN) DPP PDI PERJUANGAN, HASTO KRISTIYANTO, menyentil keras praktik pragmatisme politik menyusul pengakuan Gibran Rakabuming Raka yang menyebut berat meninggalkan partai berlambang banteng moncong putih pada Pilpres 2024.
Pernyataan lugas itu dilontarkan Hasto seusai menghadiri kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) yang diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi di kawasan Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Bagi PDI Perjuangan, persoalan tersebut telah tertutup rapat sejak partai menjatuhkan sanksi pemecatan akibat ketidaktaatan terhadap ideologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Respons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Pengakuan Gibran Rakabuming Raka
Mengapa PDI Perjuangan Menilai Pengakuan Gibran Sudah Selesai Secara Politik?
PDI Perjuangan menilai pengakuan Gibran Rakabuming Raka sudah selesai karena DPP PDI Perjuangan telah menjatuhkan sanksi pemecatan resmi terhadap Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution akibat ketidaktaatan terhadap garis ideologi partai.
Keputusan organisasi tersebut bersifat mengikat dan menutup seluruh ruang kompromi terhadap manuver politik yang menyimpang dari prinsip dasar perjuangan partai.
Hasto menegaskan bahwa garis perjuangan PDI Perjuangan bertumpu pada kepentingan rakyat luas dan penegakan konstitusi, bukan kepentingan dinasti.
”Komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi, dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga apalagi dengan intervensi kekuasaan. Ya sudah selesai,” tegas Hasto Kristiyanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Danau Duta Harapan, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara fundamental PDI Perjuangan digerakkan oleh keyakinan ideologi dan komitmen pembebasan terhadap rakyat marhaen. Setiap gerak langkah kader di panggung kekuasaan wajib tunduk pada nilai-nilai dasar tersebut.
”Kemudian politik itu juga membangun peradaban. Politik itu juga disertai dengan disiplin kader. Ini yang menjadi pegangan teguh bagi PDI Perjuangan,” celotehnya.
Bagaimana Sikap PDI Perjuangan Terhadap Kader yang Hanya Mengejar Ambisi Kekuasaan?
PDI Perjuangan mempersilakan setiap kader yang tidak lagi taat pada ideologi partai dan mengabaikan komitmen pembebasan rakyat marhaen untuk keluar dari barisan kepengurusan maupun keanggotaan.
Kekuasaan di mata PDI Perjuangan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membangun masa depan, menyelesaikan persoalan mendasar warga, serta menciptakan sarana produksi bagi masyarakat.
Terkait penegakan disiplin organisasi tersebut, Hasto merujuk langsung pada instruksi tegas Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
”Ya silahkan keluar dari PDI Perjuangan. Itu kan kebijakan dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang wajib dijalankan dengan penuh kedisiplinan,” jelasnya.
Menurut Hasto, rekam jejak kader yang memilih hengkang dari kepengurusan dan keanggotaan partai menjadi bukti sahih bahwa langkah mereka tidak lagi berakar pada ideologi.
Sebaliknya, manuver tersebut semata-mata digerakkan oleh pragmatisme politik serta ambisi kekuasaan jangka pendek.
”Ternyata yang dibangun sangat rapuh. Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik. Sedangkan, PDIP menyatukan antara ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, dengan gerakan turun ke bawah bersama rakyat di dalam melakukan pelembagaan partai,” tuturnya.
Apa Isi Curhatan Gibran Rakabuming Raka Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden?
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan curhatan mengenai beratnya meninggalkan PDI Perjuangan melalui video monolog di akun media sosial pribadinya pada Sabtu (14/11/2026), tepat dua hari setelah ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri Gibran tersebut juga telah diterima secara resmi oleh pihak MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.
Berikut adalah rangkaian fakta di balik pernyataan Gibran Rakabuming Raka:
- September 2023: Gibran menerima pinangan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024.
- Kamis, 12 November 2026: Gibran resmi mengajukan pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden RI kepada MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.
- Sabtu, 14 November 2026: Gibran mengunggah video monolog yang mengisahkan pergulatan batinnya saat melepas jabatan Wali Kota Solo dan meninggalkan PDI Perjuangan.
Dalam video monolog tersebut, Gibran mengisahkan dilema yang ia hadapi saat menyetujui pinangan sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 silam.
”Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang. Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” kata Gibran dalam video tersebut.
Selain menyinggung beratnya mendelegasikan tugas pembangunan sebagai Wali Kota Solo kepada pihak lain, Gibran juga menyoroti konsekuensi politik yang harus ia tanggung saat berpisah jalan dengan PDI Perjuangan yang telah membesarkan karier politiknya.
”Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ucap Gibran.
Sikap tegas DPP PDI Perjuangan di Bekasi Utara ini sekaligus mempertegas garis demarkasi partai antara politik berbasis ideologi kerakyatan dengan manuver politik pragmatis pasca-dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Bagaimana pandangan Anda mengenai dinamika politik nasional dan ketegasan disiplin ideologi partai ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini kepada rekan Anda, dan baca terus ulasan politik terkini lainnya di RakyatBekasi.Com. Jangan lupa ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan berita tercepat dan terpercaya setiap hari!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
