- Target Ambisius: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi menargetkan perbaikan sekitar 1.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) setiap tahunnya.
- Sumber Anggaran Multi-Sektor: Didanai melalui kolaborasi APBD Kota Bekasi, Bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, perbankan, hingga program BSPS dari Kementerian PU Pusat.
- Breakdown Data 2026: Target mencakup 1.000 unit dari program BSPS pusat, 130 unit dari Bangub Jabar, serta lebih dari 60 unit bersumber dari APBD Kota Bekasi.
- Fokus Verifikasi Lapangan: Penentuan penerima bantuan didasarkan pada laporan wilayah yang diverifikasi langsung oleh tim Disperkimtan di lapangan untuk mencegah salah sasaran.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN (DISPERKIMTAN) KOTA BEKASI tancap gas mengentaskan masalah kemiskinan dan permukiman kumuh.
Pihaknya menargetkan penanganan sekitar 1.400 unit perbaikan pada Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) setiap tahunnya untuk masyarakat Kota Bekasi.
Langkah masif ini digenjot melalui kolaborasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat krusial dalam menekan jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya yang padat penduduk.
”Secara data semakin sedikit. Selain dari Pemkot, kita juga mendapat bantuan dari DKI, Bank, serta program BSPS dari Kementerian PU Pusat. Semua komponen ini bersama-sama mengurai masalah tersebut,” kata Widayat Subroto Hardi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (20/11/2026).
Bagaimana Wali Kota Bekasi Mengatasi Masalah Rutilahu Melalui Kolaborasi Anggaran?
Upaya pengentasan kemiskinan dan pembenahan permukiman terus menjadi prioritas di bawah kebijakan Wali Kota Bekasi.
Pemkot Bekasi secara aktif memadukan berbagai sumber pendanaan agar program perbaikan rumah ini dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan di seluruh kelurahan dan kecamatan.
Pada tahun anggaran 2026 ini, Disperkimtan Kota Bekasi mengandalkan beberapa sumber pendanaan yang saling melengkapi.
Dari total target, Bantuan Gubernur (Ban Gub) Jawa Barat menyasar sebanyak 130 unit, sementara alokasi dari APBD Kota Bekasi dikerahkan untuk memperbaiki lebih dari 60 unit rumah warga prasejahtera.
”Sementara itu, kontribusi terbesar berasal dari program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai sekitar 1.000 unit rumah,” urai Widayat.
Melalui sinergi lintas pemerintahan tersebut, total akumulasi penanganan Rutilahu di Kota Bekasi sukses menyentuh angka kisaran 1.400 unit per tahun.
Bagaimana Alur Pendataan dan Verifikasi Rutilahu di Kota Bekasi?
Disperkimtan Kota Bekasi tidak ingin program bantuan sosial ini salah sasaran. Widayat menjelaskan, pendataan rumah tidak layak huni selalu dimulai dari bawah, yakni berdasarkan laporan, usulan, dan aspirasi dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan di wilayah Kota Bekasi.
Setelah data awal terkumpul, barulah tim teknis Disperkimtan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.
Langkah ini penting guna memastikan kondisi fisik rumah, status kepemilikan tanah, dan kelayakan administratif calon penerima manfaat.
”Iya, dari wilayah ada laporan dan usulan, kemudian kita verifikasi ke lapangan. Pusat juga meminta data global ini agar mereka bisa ikut berperan,” jelasnya lebih lanjut.
Mengapa Koordinasi Program BSPS Pusat Sangat Penting bagi Pemkot Bekasi?
Meski mendapat bantuan ribuan unit dari pusat, tantangan koordinasi tetap membayangi di lapangan.
Widayat mengungkapkan, pelaksanaan program BSPS berada langsung di bawah kewenangan teknis pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
Untuk itu, Disperkimtan Kota Bekasi terus mendorong agar setiap pelaksanaan bantuan tersebut dapat dilaporkan secara transparan kepada pemerintah daerah.
Hal ini krusial demi menghindari tumpang tindih data dan memastikan sebaran bantuan merata di seluruh wilayah Bekasi.
”Koordinasi dan keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki data perkembangan penanganan Rutilahu secara menyeluruh, termasuk program yang dilaksanakan melalui bantuan lintas pemerintahan,” pungkasnya.
Ikuti terus perkembangan informasi pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan di Kota Bekasi secara cepat dan tepercaya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini!
Dapatkan informasi terhangat dan tepercaya seputar Bekasi dengan bergabung di Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi.Com sekarang juga!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




























