- Langkah Kebijakan: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto resmi mengirimkan kembali surat usulan pembatasan jam operasional truk bertonase besar kepada Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (14/11/2026).
- Pemicu Utama: Tingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat di jalur arteri berstatus Jalan Nasional di wilayah Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir.
- Titik Krusial Jalur Arteri: Ruas Jalan Nasional di perkotaan meliputi Jalan Sultan Agung (Kecamatan Medansatria), Jalan Jenderal Sudirman (Kecamatan Bekasi Barat), Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kecamatan Bekasi Selatan), Jalan Ir. H. Juanda (Kecamatan Bekasi Timur), hingga Jalan Siliwangi (Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bantargebang).
- Target Pengaturan: Memisahkan waktu melintas kendaraan angkutan berat dari jam sibuk mobilitas harian warga pengguna kendaraan roda dua dan roda empat.
WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO kembali melayangkan surat resmi kepada Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna mendesak pembatasan jam operasional truk bertonase besar di jalur arteri perkotaan.
Langkah tegas Pemkot Bekasi ini diambil menyusul maraknya rentetan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan berat di wilayah Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir.
Melalui usulan tersebut, pemerintah pusat diharapkan segera menetapkan regulasi waktu melintas agar truk besar tidak lagi berbaur dengan mobilitas warga pada jam sibuk.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan Wali Kota Bekasi Terkait Regulasi Kendaraan Berat di Jalur Arteri
Mengapa Wali Kota Bekasi Kembali Mengusulkan Pembatasan Jam Operasional Truk?
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kembali mengusulkan pembatasan jam operasional truk karena mayoritas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bertonase besar terjadi di ruas Jalan Nasional yang membelah kawasan pusat aktivitas warga.
Kewenangan penuh atas pengaturan rambu dan pembatasan lalu lintas di Jalan Nasional berada di tangan pemerintah pusat, yakni Kementerian PU dan Kemenhub, sehingga Pemkot Bekasi tidak dapat menetapkan diskresi sepihak tanpa persetujuan kementerian terkait.
”Jadi responnya adalah tentu kita akan kembali lagi mengusulkan. Karena kan yang terjadi kejadian ini banyak di Jalan Nasional. Nah, kita minta jalan nasional yang berada di perkotaan itu bisa diatur terkait dengan mobilisasi, terkait dengan pergerakannya,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (14/11/2026).
Sejumlah jalur arteri berstatus Jalan Nasional di Kota Bekasi yang setiap harinya dipadati kendaraan berat antara lain:
- Koridor Barat–Pusat Kota: Jalan Sultan Agung di Kecamatan Medansatria dan Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Bekasi Barat.
- Koridor Pusat Pemerintahan & Niaga: Jalan Jenderal Ahmad Yani di Kecamatan Bekasi Selatan hingga Jalan Ir. H. Juanda di Kecamatan Bekasi Timur.
- Koridor Logistik Selatan: Jalan Raya Narogong dan Jalan Siliwangi yang melintasi Kecamatan Rawalumbu hingga Kecamatan Bantargebang.
Apa Dampak Truk Bertonase Besar Melintas di Jam Sibuk Kota Bekasi?
Dampak utama truk bertonase besar yang melintas tanpa pembatasan waktu di jalur arteri Kota Bekasi adalah tingginya risiko kecelakaan fatal serta kemacetan parah saat jam berangkat dan pulang kerja.
Bercampurnya kendaraan logistik berukuran raksasa dengan ribuan pengendara sepeda motor dan mobil pribadi pada jam mobilitas tinggi menciptakan titik buta (blind spot) yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Tri menjelaskan bahwa pembatasan jam operasional sangat krusial agar pergerakan kendaraan roda dua maupun roda empat milik masyarakat dapat terlindungi pada jam-jam sibuk. Pemisahan waktu operasional menjadi solusi paling rasional untuk menekan angka fatalitas di jalan raya.
”Dia tidak bercampur dengan lalu lintas yang kemudian keseharian. Oleh karena itu tentu kita menunggu respon dari pusat, dari Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan. Kita sudah mengusulkan kembali, saya sudah membuat surat, kita akan kirimkan,” ulasnya.
Bagaimana Mekanisme Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Berat yang Diharapkan Pemkot Bekasi?
Mekanisme pembatasan jam operasional kendaraan berat yang diharapkan Pemkot Bekasi adalah penetapan jendela waktu khusus (window time) oleh pemerintah pusat agar truk bertonase besar hanya diizinkan melintas di luar jam sibuk warga.
Jika regulasi dari Kementerian PU dan Kemenhub telah diterbitkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi bersama jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dapat melakukan penindakan tegas di lapangan serta menyinergikan pemeliharaan infrastruktur jalan bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
Pengiriman kembali surat usulan resmi ini diharapkan segera berbuah keputusan konkret berupa aturan dan mekanisme waktu operasional yang mengikat bagi seluruh pengusaha angkutan logistik.
”Dan kita minta agar diberikan apa namanya, pengaturan terkait dengan jam operasi dari kendaraan berat yang ada,” katanya.
Pemkot Bekasi kini menanti langkah cepat pemerintah pusat melalui Kemenhub dan BPJN Kementerian PU agar nyawa warga di jalan arteri perkotaan tidak lagi terancam oleh bebasnya lalu lalang kendaraan bertonase besar.
Bagaimana pendapat Anda mengenai jam operasional truk besar di jalan raya Kota Bekasi? Bagikan artikel ini dan tulis tanggapan Anda di kolom komentar.
Jangan lupa baca berita terkini seputar kebijakan publik lainnya serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini agar Anda selalu mendapatkan pembaruan informasi tercepat dan terpercaya setiap hari.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















