Disperkimtan Targetkan 1.400 Unit Rumah Diperbaiki Tiap Tahun Lewat APBD hingga Kolaborasi Lintas Sektor

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, saat memaparkan target penanganan 1.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahunan melalui kolaborasi APBD Kota Bekasi dan Pemerintah Pusat di Kantor Disperkimtan, Bekasi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, saat memaparkan target penanganan 1.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahunan melalui kolaborasi APBD Kota Bekasi dan Pemerintah Pusat di Kantor Disperkimtan, Bekasi Selatan, Jumat (20/11/2026).

  • ​Target Ambisius: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi menargetkan perbaikan sekitar 1.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) setiap tahunnya.
  • ​Sumber Anggaran Multi-Sektor: Didanai melalui kolaborasi APBD Kota Bekasi, Bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, perbankan, hingga program BSPS dari Kementerian PU Pusat.
  • ​Breakdown Data 2026: Target mencakup 1.000 unit dari program BSPS pusat, 130 unit dari Bangub Jabar, serta lebih dari 60 unit bersumber dari APBD Kota Bekasi.
  • ​Fokus Verifikasi Lapangan: Penentuan penerima bantuan didasarkan pada laporan wilayah yang diverifikasi langsung oleh tim Disperkimtan di lapangan untuk mencegah salah sasaran.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN (DISPERKIMTAN) KOTA BEKASI tancap gas mengentaskan masalah kemiskinan dan permukiman kumuh.

Pihaknya menargetkan penanganan sekitar 1.400 unit perbaikan pada Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) setiap tahunnya untuk masyarakat Kota Bekasi.

Langkah masif ini digenjot melalui kolaborasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat krusial dalam menekan jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya yang padat penduduk.

​”Secara data semakin sedikit. Selain dari Pemkot, kita juga mendapat bantuan dari DKI, Bank, serta program BSPS dari Kementerian PU Pusat. Semua komponen ini bersama-sama mengurai masalah tersebut,” kata Widayat Subroto Hardi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (20/11/2026).

​Bagaimana Wali Kota Bekasi Mengatasi Masalah Rutilahu Melalui Kolaborasi Anggaran?

​Upaya pengentasan kemiskinan dan pembenahan permukiman terus menjadi prioritas di bawah kebijakan Wali Kota Bekasi.

Pemkot Bekasi secara aktif memadukan berbagai sumber pendanaan agar program perbaikan rumah ini dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan di seluruh kelurahan dan kecamatan.

​Pada tahun anggaran 2026 ini, Disperkimtan Kota Bekasi mengandalkan beberapa sumber pendanaan yang saling melengkapi.

Dari total target, Bantuan Gubernur (Ban Gub) Jawa Barat menyasar sebanyak 130 unit, sementara alokasi dari APBD Kota Bekasi dikerahkan untuk memperbaiki lebih dari 60 unit rumah warga prasejahtera.

​”Sementara itu, kontribusi terbesar berasal dari program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai sekitar 1.000 unit rumah,” urai Widayat.

​Melalui sinergi lintas pemerintahan tersebut, total akumulasi penanganan Rutilahu di Kota Bekasi sukses menyentuh angka kisaran 1.400 unit per tahun.

​Bagaimana Alur Pendataan dan Verifikasi Rutilahu di Kota Bekasi?

​Disperkimtan Kota Bekasi tidak ingin program bantuan sosial ini salah sasaran. Widayat menjelaskan, pendataan rumah tidak layak huni selalu dimulai dari bawah, yakni berdasarkan laporan, usulan, dan aspirasi dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan di wilayah Kota Bekasi.

​Setelah data awal terkumpul, barulah tim teknis Disperkimtan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

Langkah ini penting guna memastikan kondisi fisik rumah, status kepemilikan tanah, dan kelayakan administratif calon penerima manfaat.

​”Iya, dari wilayah ada laporan dan usulan, kemudian kita verifikasi ke lapangan. Pusat juga meminta data global ini agar mereka bisa ikut berperan,” jelasnya lebih lanjut.

​Mengapa Koordinasi Program BSPS Pusat Sangat Penting bagi Pemkot Bekasi?

​Meski mendapat bantuan ribuan unit dari pusat, tantangan koordinasi tetap membayangi di lapangan.

Widayat mengungkapkan, pelaksanaan program BSPS berada langsung di bawah kewenangan teknis pemerintah pusat melalui Kementerian PU.

​Untuk itu, Disperkimtan Kota Bekasi terus mendorong agar setiap pelaksanaan bantuan tersebut dapat dilaporkan secara transparan kepada pemerintah daerah.

Hal ini krusial demi menghindari tumpang tindih data dan memastikan sebaran bantuan merata di seluruh wilayah Bekasi.

​”Koordinasi dan keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki data perkembangan penanganan Rutilahu secara menyeluruh, termasuk program yang dilaksanakan melalui bantuan lintas pemerintahan,” pungkasnya.

​Ikuti terus perkembangan informasi pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan di Kota Bekasi secara cepat dan tepercaya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini!

​Dapatkan informasi terhangat dan tepercaya seputar Bekasi dengan bergabung di Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi.Com sekarang juga!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sabet Juara Umum Porprov Jabar XV 2026, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Atlet Langsung Tatap Pra-PON 2028
Semarak HUT ke-36, Adira Expo Bekasi Tebar Promo dan Doorprize Rp10 Juta di Padurenan Mustikajaya
Ukir Sejarah Baru! Kota Bekasi Sah Rebut Juara Umum Porprov Jabar XV 2026
Audit BPK Bergeser ke DKI, Wali Kota Bekasi Instruksikan Inspektorat Perketat Pengawasan Administrasi
HET LPG 3 Kg Kota Bekasi Lebih Mahal Rp2.750 dari Jakarta? Ini Alasan Pemkot Bekasi
Revitalisasi Lapangan Multiguna Rp5,63 Miliar Belum Rampung Hingga Porprov Jabar XV Berakhir
Era Open Bidding Berakhir, Manajemen Talenta ASN Pemkot Bekasi Resmi Berlaku untuk Isi Jabatan Kosong
Grand Opening Wakabe Keren, PT Mitra Patriot Pangkas Tarif Wahana Air 50 Persen tapi Batasi Kuota 20 Orang
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:41 WIB

Sabet Juara Umum Porprov Jabar XV 2026, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Atlet Langsung Tatap Pra-PON 2028

Jumat, 20 November 2026 - 13:12 WIB

Disperkimtan Targetkan 1.400 Unit Rumah Diperbaiki Tiap Tahun Lewat APBD hingga Kolaborasi Lintas Sektor

Jumat, 20 November 2026 - 10:53 WIB

Semarak HUT ke-36, Adira Expo Bekasi Tebar Promo dan Doorprize Rp10 Juta di Padurenan Mustikajaya

Kamis, 19 November 2026 - 15:02 WIB

Audit BPK Bergeser ke DKI, Wali Kota Bekasi Instruksikan Inspektorat Perketat Pengawasan Administrasi

Kamis, 19 November 2026 - 14:16 WIB

HET LPG 3 Kg Kota Bekasi Lebih Mahal Rp2.750 dari Jakarta? Ini Alasan Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x