- Aksi Protes: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi melakukan walk out dan menolak menandatangani berita acara rapat penetapan usulan UMK Kota Bekasi 2027.
- Sebab Konflik: APINDO menyoroti ketidakkonsistenan unsur Pemkot Bekasi yang mendadak menaikkan usulan indeks alfa dari 0,7 menjadi 0,9 saat voting di Depeko.
- Insiden Rapat: Jalannya pleno di Gedung Disnaker Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026) malam, sempat terhenti karena para pejabat pergi, sebelum kembali usai Magrib (pukul 19.00 WIB) untuk menggelar pemungutan suara (voting).
- Usulan Akhir: Meski tanpa tanda tangan APINDO, Depeko tetap menyepakati rekomendasi kenaikan UMK Kota Bekasi 2027 sebesar 8,01 persen (+Rp480.619,95) menjadi Rp6.480.062,95.
GEJOLAK MEWARNAI PEMBAHASAN UPAH pekerja setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi memutuskan walk out (WO) dari rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi di Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jalan Rawa Tembaga 3 No. 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jumat (20/11/2026) malam.
Langkah keras ini diambil sebagai bentuk protes atas ketidakkonsistenan unsur pemerintah (Pemkot Bekasi) yang dinilai mendadak berpihak pada buruh dan mengubah analisis pengupahan secara sepihak saat mekanisme pemungutan suara (voting).
Inkonsistensi Pemkot Bekasi Picu APINDO Walk Out dari Pembahasan UMK Kota Bekasi 2027
Mengapa APINDO Memilih Walk Out dari Rapat Pleno Depeko Bekasi?
APINDO memutuskan hengkang dari forum Depeko karena menilai adanya inkonsistensi dan ketidakprofesionalan dari unsur pemerintah dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan melalui voting.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
APINDO menolak menandatangani berita acara rapat, meskipun usulan kenaikan UMK Bekasi 2027 akhirnya tetap disepakati aklamasi oleh unsur lain di forum tersebut sebesar Rp6.480.062,95 (naik 8,01 persen dari Rp5.999.443).
”Dalam pemaparan tersebut, APINDO mengajukan besaran alfa sebesar 0,6, sementara unsur pemerintah mengusulkan 0,7. Adapun unsur akademisi dan BPS juga menyampaikan hasil analisis masing-masing, sedangkan serikat pekerja mengusulkan alfa sebesar 1,” kata Farid Elhakamy kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).
Farid menjelaskan, dari awal masing-masing unsur telah memaparkan hasil analisis formulasi pengupahan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa.
Namun, kebuntuan terjadi karena aspirasi yang berbeda tidak kunjung menemui titik temu.
Bagaimana Kronologi Terhentinya Sidang Depeko Sebelum Voting UMK?
Situasi rapat pleno di Gedung Disnaker sempat dipertanyakan oleh APINDO ketika persidangan mendadak dihentikan secara sepihak.
Tanpa alasan dan penjelasan yang memadai, sejumlah pejabat Pemkot Bekasi yang hadir di dalam forum memilih meninggalkan ruangan.
”Entah apa yang terjadi, sidang tiba-tiba berhenti. Pejabat-pejabat itu pergi. Kemudian habis Magrib, sekitar pukul 07.00 WIB mereka datang lagi dan langsung voting,” lanjut Farid.
Interupsi tak terduga ini dinilai mengganggu objektivitas musyawarah. APINDO dikejutkan dengan sikap para pejabat yang langsung menggulirkan mekanisme voting tanpa adanya ruang mediasi lanjutan yang sehat begitu kembali ke ruang sidang.
Kenapa Sikap Pemerintah Dianggap Tidak Objektif dan Memihak Buruh?
Bagi APINDO, persoalan mendasar yang paling disesalkan bukanlah kekalahan suara dalam voting, melainkan berubahnya komitmen dan kajian yang diusung oleh unsur pemerintah.
Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah objektif justru dianggap berubah haluan guna mengakomodasi tuntutan buruh.
Farid menegaskan, perubahan drastis angka usulan alfa dari pihak birokrat mencederai profesionalitas Depeko.
”Kalau dia analisanya 0,7, ya tetap 0,7. Eh, tiba-tiba dia masuk ke 0,9. Berarti dia bekerja bukan atas nama pemerintah. Dia bekerja untuk buruh,” tegas Farid.
Akibat hilangnya konsistensi dan independensi tersebut, APINDO memilih menarik diri dan memastikan tidak memberikan legitimasi hukum berupa tanda tangan terhadap hasil pleno malam itu.
Bagi mereka, membiarkan dinamika tersebut sama saja dengan memaklumi proses pengambilan keputusan yang cacat prosedur.
Meski diwarnai boikot dari perwakilan pengusaha, draf rekomendasi UMK Kota Bekasi 2027 sebesar Rp6.480.062,95 tersebut kini tetap meluncur ke meja Wali Kota Bekasi untuk segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat agar dapat disahkan menjadi Keputusan Gubernur sebelum tenggat 25 November 2026.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai aksi walk out APINDO dan perubahan sikap Pemkot Bekasi dalam penentuan UMK ini? Bagikan berita ini, tulis komentar Anda di bawah, dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini untuk selalu mendapatkan pembaruan berita tepercaya seputar Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




























