Ketua Forum BPD Desak Gubernur Jabar Tunjuk Bupati Bekasi Definitif Yang Berintegritas

Kabupaten Bekasi – Pasca meninggalnya Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada Ahad (11/07) lalu, seakan melengkapi kosongnya kursi Wakil Bupati dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi yang sejak lama belum juga terisi.

Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi H Karno, S.Pd mengaku sangat prihatin atas kekosongan kekuasaan (Vacuum of Power) yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan Kabupaten Bekasi saat ini yang baru saja kehilangan Bupati karena meninggal dunia. Dan Forum BPD Kabupaten Bekasi banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kosongnya jabatan Bupati beserta wakilnya dan juga Sekretaris Daerah,” ujar Karno kepada awak media, Selasa (13/07) pagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, kata Karno, dapat dikategorikan sebuah kejadian luar biasa yang tentunya menghambat kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang tentunya sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kami mendesak kepada Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil sikap dan langkah cepat dan tepat dalam menyelesaikan kekosongan pimpinan di Kabupaten Bekasi,” desak Karno.

Lebih lanjut Karno juga membeberkan bahwa kosongnya tiga (3) kursi pucuk pimpinan di Kabupaten Bekasi adalah yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah republik ini. Sebagai Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi, Karno mengaku dirnya banyak menerima aduan dari masyarakat yang resah terkait kosongnya jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda di wilayahnya.

“Kosongnya jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda di Kabupaten Bekasi adalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini. Oleh karena itu, kami mendesak Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri segera menunjuk Bupati Bekasi definitif yang berintegritas, memahami karakteristik wilayah, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dan yang paling penting memiliki kepedulian kepada masyarakat. Sehingga good governance di Kabupaten Bekasi dapat terwujud,” bebernya.

Penerapan PPKM Darurat di masa pandemi Covid-19, terang Karno, bakal berimbas langsung bagi ekonomi masyarakat yang tentunya sangat mengharapkan peran pemerintah daerah yang mampu menjamin tetap terselenggaranya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kekosongan pemimpin di Kabupaten Bekasi akan berimbas pada pelayanan bagi masyarakat, terlebih di masa PPKM Darurat yang sedikit banyak menghancurkan sendi perekonomian golongan masyarakat menengah ke bawah yang bingung mau mengadu sama siapa, karena tidak punya pemimpin,” pungkasnya. (Mar)