KOTA BEKASI – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal mengaku akan hadir secara mandiri untuk menemui Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad bilamana tidak berkenan untuk menghadiri panggilan Rapat Kerja oleh Komisi 1.
Politisi Kalimalang asal fraksi Golkar Persatuan ini mengatakan hal tersebut mengingat Kabiro Hukum Kemendagri ini sudah mangkir untuk ketiga kalinya.
“Kita sudah sampaikan ke Sekda, kita enggak mau tahu pokoknya. Justru sekarang kita tuntut mereka yang akan menjadwalkan ke kita, harus hadir,” ucap Faisal saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (21/03/2024) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
[irp posts=”9603″ ]
“Ya mereka janji pada Minggu depan, ada pertemuan lagi. Kita tetap meminta rapat sampai tadi kita bilang sama kalau emang merasa sungkan atau gimana, kita yang ke kantor dia (Pj) untuk kita rapat kesana,” katanya.
Ketidakhadiran Pj Wali Kota Bekasi pada Rapat Kerja dengan Komisi 1, kata dia, informasi yang diterima pihaknya karena yang bersangkutan tengah dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Makanya saya bilang ke Sekda, semua yang ada di lingkaran Pj ini, patut diduga saya bilang, tidak hadir karena mereka,” katanya.
Terlebih, kata dia kembali mangkirnya Pj Wali Kota patut dicurigai oleh bisikan di internal mereka sendiri yang tidak menggubris panggilan Komisi 1.
“Ya hadir pun sebetulnya juga karena bisikan mereka, kalau menurut saya ya gitu. Jadi prinsipnya, kalo bisa sesegera mungkin kita mau berdiskusi dengan Pj,” imbuhnya.
[irp posts=”9596″ ]
“Karena semakin lama ditunda, semakin banyak juga persoalan yang akan menjadi pertanyaan kita,” tambahnya.
Lebih jauh Faisal membeberkan bahwa bagaimana pun juga Raden Gani Muhamad bukanlah orang asli dari wilayah Kota Bekasi.
Sehingga menurutnya Raden Gani Muhamad perlu mendapatkan masukkan ataupun dorongan kebijakan dari Anggota Legislatif yang notabene sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
[irp posts=”9608″ ]
“Pj kan bukan orang sini, dia engga tahu detail terkait persoalan disini. Okey dia dapat pembisik dari lingkaran Pemerintah, tapi dia juga butuh dong penyeimbang dan pembisik dari kita yang sifatnya aspirasi dari masyarakat langsung. Jadi biar dia dapat info yang lengkap dan solusinya juga enak buat dia,” pungkasnya.
