- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menginstruksikan percepatan serapan anggaran secara masif menjelang akhir tahun anggaran 2026.
- Target utama adalah menekan potensi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar keuangan Pemkot Bekasi terserap optimal.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dan seluruh OPD dituntut segera mengevaluasi proyek strategis yang berpotensi mandek.
- Realisasi belanja daerah diharapkan menjadi stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Bekasi.
WALI KOTA BEKASI, TRI ADHIANTO, secara tegas menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dan seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi untuk mengebut serapan belanja daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026.
Langkah strategis ini diambil guna mencegah terjadinya pembengkakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencerminkan belum maksimalnya kinerja keuangan daerah.
Optimalisasi pencairan anggaran tersebut dinilai sangat krusial untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan menstimulus sektor rill masyarakat di wilayah Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Wali Kota Bekasi Cegah Pembengkakan SiLPA 2026
Upaya pencegahan tingginya angka SiLPA menjadi prioritas utama jajaran Pemkot Bekasi memasuki triwulan akhir 2026.
Dana yang telah dialokasikan di dalam APBD harus segera direalisasikan agar roda perekonomian akar rumput tetap berputar kencang.
“Pencairan dan penyerapan anggaran wajib dioptimalkan agar Kota Bekasi tidak menyisakan angka SiLPA yang terlalu besar. Anggaran harus berputar untuk menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Selasa (06/10/2026).
Mengapa Evaluasi Proyek Strategis di Kota Bekasi Menjadi Sangat Mendesak?
Evaluasi menyeluruh di tingkat instansi dinilai sangat mendesak karena sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 kian menipis.
Pimpinan daerah menyoroti sejumlah program kerja di berbagai OPD Kota Bekasi yang menunjukkan perlambatan progres fisik, sehingga berisiko gagal rampung pada waktunya.
”Sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan dan pekerjaan yang hingga kini belum rampung, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah,” jelasnya.
Tenggat waktu akhir tahun yang ketat memaksa setiap pimpinan instansi untuk terjun langsung memantau progres di lapangan.
“Evaluasi kembali program-program yang belum rampung. Jangan menunda hingga kehabisan waktu,” ujarnya.
Bagaimana Dampak APBD Perubahan Terhadap Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bekasi?
Masuknya sejumlah beban pekerjaan susulan melalui APBD Perubahan menuntut akselerasi ekstra dan kecermatan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bekasi.
Proses administrasi lelang dituntut berjalan simultan, cepat, namun tetap berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Menyikapi hal tersebut, seluruh staf pengadaan diinstruksikan agar proaktif menjemput bola memetakan potensi masalah perizinan atau spesifikasi bersama instansi terkait.
“Bagian Pengadaan Barang/Jasa agar terus berkomunikasi aktif dengan SKPD terkait kendala teknis untuk segera dicarikan solusinya,” kata Tri.
Apa Solusi Pemkot Bekasi Hadapi Kendala Teknis Penyerapan Anggaran?
Solusi paling rasional dalam memecah kebuntuan teknis di lapangan adalah dengan memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektoral di lingkungan Pemkot Bekasi.
Banyak hambatan administratif proyek yang sejatinya dapat diurai secara cepat apabila terbangun sinergi dua arah antar aparatur.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika ada kemauan keras dari kita semua,” tandasnya.
Melalui dorongan kuat ini, realisasi serapan belanja daerah di triwulan akhir diharapkan dapat melonjak signifikan.
Efek dominonya, manfaat pembangunan fisik maupun non-fisik dapat segera dirasakan secara langsung oleh seluruh elemen warga tanpa harus tersendat oleh birokrasi berbelit.
Pemerintah Kota Bekasi kini menargetkan seluruh proyek strategis, baik fisik infrastruktur maupun program layanan publik, dapat tuntas sesuai kontrak kerja sebelum pergantian tahun.
Publik akan terus mengawasi sekaligus menanti pembuktian komitmen seluruh OPD Kota Bekasi dalam menekan angka SiLPA dan merealisasikan belanja secara tepat guna serta tepat sasaran.
Baca informasi menarik dan tajam lainnya, serta ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update dengan berita terkini seputar pemerintahan dan politik di Kota dan Kabupaten Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
