- Target Sasaran: Kebijakan pembatasan hingga larangan penggunaan rokok elektrik (vape) menyasar seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Bekasi, mencakup PNS, PPPK, hingga pegawai non-ASN.
- Dasar Regulasi: Pemkot Bekasi segera menyusun aturan turunan setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat dan Biro Hukum Pemprov Jabar merampungkan payung hukum “ASN Jawa Barat Tanpa Vape”.
- Alasan Utama: Selain menegakkan disiplin aparatur dan menciptakan lingkungan kerja sehat, kebijakan ini merespons temuan Kepolisian serta BNN terkait indikasi penyalahgunaan cairan (liquid) vape yang dicampur zat narkotika.
- Lokasi & Waktu: Ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhamad Solikhin, di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (16/11/2026).
PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) BEKASI bersiap menerapkan kebijakan larangan vape ASN Pemkot Bekasi di lingkungan Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (16/11/2026).
Langkah tegas ini diambil menyusul rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang tengah mematangkan regulasi kawasan kerja bebas rokok elektrik.
Aturan tersebut nantinya mengikat seluruh aparatur, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga non-ASN.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Regulasi Larangan Vape ASN Pemkot Bekasi dan Pengawasan Disiplin Aparatur
Mengapa Pemkot Bekasi bersiap melarang penggunaan vape bagi ASN?
Pemkot Bekasi menyiapkan larangan penggunaan rokok elektrik (vape) untuk membangun lingkungan kerja yang sehat, menjaga kedisiplinan aparatur, serta mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika.
Kebijakan ini sekaligus memperkuat komitmen kepala daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi dalam menciptakan tata kelola birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Berdasarkan laporan dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran cairan (liquid) rokok elektrik kini rawan disalahgunakan sebagai media konsumsi zat adiktif terlarang.
Kondisi darurat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah pencegahan di seluruh gedung pelayanan publik maupun kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Saya setuju sih karena vape juga ternyata kan keterangan dari BNN. Ada indikasi penyalahgunaan liquid itu bisa ke arah narkoba ya, jadi kita sifatnya segera menyesuaikan lah intinya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhamad Solikhin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Senin (16/11/2026).
Kapan aturan larangan vape ASN Pemkot Bekasi mulai diberlakukan?
Aturan larangan vape ASN Pemkot Bekasi akan segera diberlakukan setelah regulasi resmi dari Pemprov Jabar diterbitkan sebagai payung hukum di tingkat provinsi.
Saat ini, draf aturan tersebut sedang dimatangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat bersama Biro Hukum Pemprov Jabar.
Kampanye dan sosialisasi awal bertajuk “ASN Jawa Barat Tanpa Vape” juga telah mulai digencarkan melalui berbagai kanal publikasi resmi pemerintah provinsi.
Pemkot Bekasi memastikan tidak akan menunda proses adaptasi regulasi begitu aturan di tingkat atas rampung.
”Saya akan buat ini sekarang. Secara turunan nanti akan kita sesuaikan. Karena ada legal di atasnya kan,” jelasnya.
Siapa saja yang terdampak dampak kebijakan ASN Tanpa Vape di Kota Bekasi?
Kebijakan larangan merokok elektrik ini berlaku menyeluruh tanpa terkecuali bagi setiap aparatur yang bekerja di lingkungan Pemkot Bekasi.
Cakupan objek pengawasan yang nantinya dikoordinasikan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS): Seluruh pejabat struktural, fungsional, hingga staf pelaksana di tingkat sekretariat daerah, dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Seluruh tenaga aparatur kontrak pemerintah di sektor pelayanan dasar, teknis, pendidikan, maupun kesehatan.
- Pegawai Non-ASN: Tenaga kerja kontrak maupun staf pendukung operasional yang bertugas di area perkantoran Pemkot Bekasi.
- Lingkungan Pelayanan Publik: Area perkantoran di 12 kecamatan dan 56 kelurahan se-Kota Bekasi guna menjamin kenyamanan masyarakat saat mengurus administrasi.
Langkah penyesuaian regulasi oleh Pemkot Bekasi ini diharapkan mampu menutup celah peredaran gelap narkotika bermodus rokok elektrik sekaligus meningkatkan standar etika pelayanan publik di Kota Bekasi.
Bagaimana tanggapan Anda terkait rencana larangan penggunaan vape bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bekasi ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini kepada rekan kerja Anda, dan baca berita pemerintahan terkini lainnya di RakyatBekasi.Com.
Agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Kota dan Kabupaten Bekasi, segera ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan berikut: Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















