Dinamika Penetapan UMK dan UMSK 2025, Pj Wali Kota Bekasi Butuh Kajian Final Sebelum ke Gubernur

- Jurnalis

Senin, 16 Desember 2024 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad sedang mengkaji lebih lanjut terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kota Bekasi Tahun 2025 yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota (Depeko) bersama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Gani menyebut bahwa tidak ada konsekuensi bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk menolak kenaikan UMK sebesar 6,5 persen.

Di sisi lain, jika APINDO merasa keberatan terkait UMSK, kajian lebih lanjut diperlukan sebelum rekomendasi penetapan UMK dan UMSK Tahun Depan diberikan kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin paling lambat pada tanggal 18 Desember.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kasus yang berbeda, kalau UMK ini kan Pemerintah Pusat sudah menetapkan, mau tidak mau, suka tidak suka kebijakannya sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat yaitu 6,5 persen,” ujar Pj Gani saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung Mal Pelayanan Publik Graha H. Dudung T. Ruskandi selepas peresmian mal tersebut di Jalan Ahmad Yani, Senin (16/12/2024).

Pj Gani menjelaskan bahwa penetapan UMSK pada prinsipnya berada pada Dewan Pengupahan yang melibatkan APINDO, buruh, dan pemerintah.

Gubernur, kata dia, tidak akan menetapkan kedua upah jika tidak ada kesepakatan bersama.

“Jadi prinsipnya UMSK itu harus disepakati sebagaimana Permenaker yang dikeluarkan mengenai UMK itu,” jelasnya.

Namun demikian, APINDO Kota Bekasi menyebut para pelaku usaha terancam gulung tikar massal jika usulan kenaikan UMSK Kota Bekasi Tahun 2025 direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menyikapi hal itu, PJ Gani, yang juga Kabiro Hukum asal Kemendagri, mengaku akan berkoordinasi dengan intens dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penetapan UMK dan UMSK bisa menemui titik temu.

“Gubernur hanya menerima kalau sudah ada kesepakatan. Karena di Permenaker itu Gubernur dapat menetapkan jika sudah ada kesepakatan,” tambahnya.

Pj Gani juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Kota Bekasi agar tetap terjaga dan tidak hanya melihat dari satu sudut pandang kebijakan.

“Kita jaga iklim investasi, jangan sampai dengan upah yang sudah sedemikian tinggi di Kota Bekasi ini bisa mematikan investasi. Kita jaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan investasi yang ada di Kota Bekasi harus terus berjalan,” ujarnya.

“Jangan sampai nanti banyak pabrik yang tutup, merelokasi ke tempat lain hanya gara-gara tidak kuat membayar upah di Kota Bekasi. Ini bisa menjadi bencana bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) bersama Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah menyepakati hasil Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar 6,5 persen sesuai dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto.

Usulan kenaikan upah sebesar 6,5 persen atau sekitar Rp 347.322 membuat UMK Kota Bekasi pada Tahun 2025 berkisar di angka Rp 5,6 juta dari sebelumnya Rp 5,343,430.

Penetapan UMSK Tahun 2025 juga telah disetujui bersama, dengan kenaikan untuk beberapa sektor.

Dalam pembahasan penetapan UMSK, unsur akademisi melihat ada satu sektor, yakni konstruksi, yang memenuhi syarat untuk kenaikan UMSK.

Sektor konstruksi di Kota Bekasi diusulkan naik sebesar 0,5 persen dari ambang batas awal penetapan UMSK dan UMK yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 6,5 persen.

Pemerintah Kota Bekasi dan Depeko menetapkan kenaikan upah untuk tiga sektor UMSK tertentu:

  • Sektor Pertambangan selaku Golongan Kerja Pertama dengan risiko tinggi diusulkan naik 1 persen (menjadi 7,5 persen).
  • Sektor Manufaktur selaku Golongan Kerja Kedua dengan risiko sedang diusulkan naik 0,635 persen (menjadi 7,135 persen).
  • Sektor Padat Karya selaku Golongan Kerja Ketiga dengan risiko kecil diusulkan naik 0,35 persen (menjadi 6,85 persen).

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Laga Persija Jakarta Kontra Persib Bandung Kondisi Rumput Stadion Patriot Candrabhaga Memprihatinkan
Dituding jadi Penyebab Terdegradasinya Persipasi ke Liga 4, ‘Curva Nord Bekasi’ Desak Pecat Manajer Apung Widadi
Tiga Orang Dilarikan ke RSUD karena Sesak Nafas, Disdamkarmat Evakuasi Limbah B3 Kaporit
Persija vs Persib Bakal Berlaga di Stadion Patriot Candrabhaga, Car Free Day Minggir Dulu
Tersandung Gratifikasi ‘Bali Gate’ Caleg PSI, KPU Kota Bekasi Akan Evaluasi Anggota Pasca Putusan DKPP
KPU Kota Bekasi Tunggu Tindak Lanjut Rekomendasi Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP RI
DKPP RI Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir, Anggota KPU Kota Bekasi ini Terima dengan Lapang Dada
Demi Menjaga Mutu Pelayanan, Perumda Tirta Patriot Bakal Lakukan Penyesuaian Tarif

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 22:40 WIB

Jelang Laga Persija Jakarta Kontra Persib Bandung Kondisi Rumput Stadion Patriot Candrabhaga Memprihatinkan

Sabtu, 15 Februari 2025 - 13:44 WIB

Dituding jadi Penyebab Terdegradasinya Persipasi ke Liga 4, ‘Curva Nord Bekasi’ Desak Pecat Manajer Apung Widadi

Sabtu, 15 Februari 2025 - 11:32 WIB

Tiga Orang Dilarikan ke RSUD karena Sesak Nafas, Disdamkarmat Evakuasi Limbah B3 Kaporit

Jumat, 14 Februari 2025 - 15:33 WIB

Persija vs Persib Bakal Berlaga di Stadion Patriot Candrabhaga, Car Free Day Minggir Dulu

Jumat, 14 Februari 2025 - 15:09 WIB

Tersandung Gratifikasi ‘Bali Gate’ Caleg PSI, KPU Kota Bekasi Akan Evaluasi Anggota Pasca Putusan DKPP

Berita Terbaru

error: Content is protected !!