Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, menggelar kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2025 di RW 04, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil IV), yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Pondok Melati, dan Jatisampurna.
Ahmadi, yang akrab disapa Madonk ini, menyampaikan bahwa kegiatan reses ini menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung keluhan dan usulan masyarakat, terutama terkait posyandu dan pembangunan infrastruktur.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari beberapa reses yang saya lakukan, ibu-ibu posyandu sering menyampaikan aspirasi mereka. Posyandu adalah ujung tombak dalam menangani masalah seperti stunting, orang sakit, hingga orang dengan gangguan jiwa. Namun, perhatian pemerintah terhadap posyandu saat ini belum maksimal. Kami akan mendorong agar janji Wali Kota Bekasi terkait hal ini segera direalisasikan,” ujar Madonk kepada awak media, Jumat (25/04/2025) malam.
Selain posyandu, warga juga mengeluhkan kondisi pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak merata. Di RW 04, pembangunan jalan dan saluran air belum tersentuh selama hampir lima tahun, sehingga menjadi perhatian utama masyarakat.
“Masalah jalan dan saluran air menjadi keluhan utama warga. Pembangunan di wilayah ini sangat minim, sehingga kami akan mendorong agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” imbuhnya.
Madonk mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bekasi akan segera menggelar rapat Banggar untuk membahas sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe .
“Akselerasi pemerintahan baru akan menjadi fokus utama. Ada revisi dan efisiensi anggaran yang diajukan oleh Gubernur, sehingga kami perlu memastikan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal,” jelasnya.
Terkait anggaran posyandu, Madonk menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan mendorong peningkatan alokasi anggaran melalui Rencana Kerja (Renja) DP3A.
“Anggaran posyandu di Kota Bekasi sebenarnya tidak besar. Ini hanya soal kemauan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih. Dengan postur anggaran APBD yang saat ini mencapai Rp 6,2 triliun, saya yakin pemerintah bisa merealisasikan kebutuhan posyandu,” paparnya.
Warga Jatikramat, kata dia, berharap agar aspirasi yang mereka sampaikan dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dengan dukungan dari DPRD, diharapkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran posyandu dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu dirinya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga hingga terealisasi dalam program kerja pemerintah daerah.
“Kegiatan reses ini menunjukkan dedikasi DPRD Kota Bekasi dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya
Lebih jauh Madonk mengakui bahwa saat ini APBD Kota Bekasi mengalami defisit sebesar 1 persen, namun ia optimis bahwa anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jika pemerintah Kota Bekasi memiliki kemauan, semua ini bisa direalisasikan. Saya bersama teman-teman di Komisi IV akan terus mendorong agar kebutuhan posyandu dan infrastruktur di dapil-dapil lainnya juga dapat terpenuhi,” pungkasnya.
