Wacana Dana Hibah RW Kota Bekasi Naik Jadi Rp150 Juta pada 2028, Komisi 2: Jangan Bebani APBD Tanpa Evaluasi Menyeluruh!

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 12:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infografis wacana kenaikan Dana Hibah RW Kota Bekasi.

Infografis wacana kenaikan Dana Hibah RW Kota Bekasi.

  • ​Usulan Kenaikan Pagu: Pemkot Bekasi mewacanakan kenaikan alokasi Dana Hibah RW Kota Bekasi sebesar Rp50 juta, dari Rp100 juta menjadi Rp150 juta per RW pada tahun anggaran 2028.
  • ​Belum Dibahas Resmi: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan bahwa gagasan Wali Kota Bekasi tersebut belum masuk pembahasan resmi bersama pihak legislatif di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, per Rabu (18/11/2026).
  • ​Syarat Mutlak Legislatif: DPRD menuntut audit efektivitas dan evaluasi kualitas fisik program dana hibah Rp100 juta yang telah berjalan di 1.031 RW se-Kota Bekasi, bukan sekadar kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) administratif.
  • ​Kalkulasi Beban Fiskal: Kenaikan menjadi Rp150 juta per RW berpotensi menyedot APBD Kota Bekasi hingga Rp154,65 miliar per tahun, sehingga berisiko memangkas ruang fiskal untuk penanganan banjir, sampah, dan infrastruktur dasar.

WACANA PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) BEKASI menaikkan alokasi Dana Hibah RW Kota Bekasi dari Rp100 juta menjadi Rp150 juta pada 2028 mendatang mendapat catatan kritis dari parlemen.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa rencana Wali Kota Bekasi tersebut belum pernah dibahas secara resmi bersama anggota legislatif lainnya di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Sebelum menambah pagu Rp50 juta per RW, Pemkot Bekasi didesak melakukan evaluasi menyeluruh serta menghitung ketahanan fiskal APBD Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Catatan Kritis DPRD terhadap Wacana Wali Kota Bekasi Naikkan Dana Hibah RW Kota Bekasi

​Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan komitmennya dalam mendukung perhatian Pemkot Bekasi terhadap pemerataan pembangunan lingkungan tingkat Rukun Warga (RW).

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 4 yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Pondokmelati, dan Jatisampurna ini menggarisbawahi bahwa setiap penambahan pagu anggaran wajib melewati kajian komprehensif.

​”Pada prinsipnya kami mendukung gagasan Pak Wali Kota untuk meningkatkan dana hibah RW dari Rp100 juta menjadi Rp150 juta. Ini merupakan bentuk perhatian terhadap pembangunan di tingkat lingkungan. Tetapi, sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan DPRD. Karena itu, rencana ini perlu dikomunikasikan dan dibahas bersama,” kata Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (18/11/2026).

​Mengapa Kenaikan Dana Hibah RW Kota Bekasi Menjadi Rp150 Juta Wajib Dievaluasi Terlebih Dahulu?

​Kenaikan Dana Hibah RW Kota Bekasi wajib dievaluasi terlebih dahulu karena Pemkot Bekasi harus membuktikan efektivitas, kualitas fisik pekerjaan, dan dampak nyata dari program hibah Rp100 juta yang telah berjalan sebelumnya.

Legislator yang akrab disapa Bang Djampang ini menilai tolok ukur keberhasilan program tidak boleh hanya berhenti pada tingkat serapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi maupun kelengkapan administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) semata.

​evaluasi di lapangan harus mampu menjawab apakah dana tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan warga di seluruh wilayah, mulai dari Kecamatan Pondokgede, Rawalumbu, Bantargebang, Mustikajaya, hingga Medansatria.

​”Jangan sampai kita terlalu cepat berbicara menaikkan anggaran, sementara penggunaan anggaran sebelumnya belum dievaluasi secara menyeluruh. Kita ingin tahu sejauh mana dana Rp100 juta itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan apa manfaat yang sudah dirasakan warga,” tegasnya.

​Bagaimana Dampak Kenaikan Dana Hibah RW terhadap Program Prioritas Pemkot Bekasi Lainnya?

​Dampak kenaikan dana hibah RW tanpa perencanaan matang berisiko menggerus porsi anggaran untuk penyelesaian masalah krusial perkotaan yang ditangani Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Latu mengingatkan agar wacana penambahan Rp50 juta per RW ini ditempatkan secara proporsional di dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi secara utuh.

​Sinergi program lingkungan dengan proyek strategis yang dikerjakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

​”Masih banyak pekerjaan rumah pembangunan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari persoalan infrastruktur, penanganan banjir, pengelolaan sampah, perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

​Berapa Beban Fiskal APBD Kota Bekasi Jika Dana Hibah RW Naik pada 2028?

​Beban fiskal APBD Kota Bekasi diproyeksikan melonjak sekitar Rp51,55 miliar per tahun apabila alokasi dana hibah resmi dinaikkan menjadi Rp150 juta untuk seluruh RW pada 2028.

Berdasarkan data Pemkot Bekasi, saat ini tercatat ada 1.031 RW yang tersebar di 56 kelurahan dan 12 kecamatan se-Kota Bekasi.

​Sebagai gambaran konkret bagi pembaca, rincian simulasi beban anggaran hibah RW terhadap postur APBD Kota Bekasi meliputi:

  • ​Pagu Saat Ini (Rp100 Juta x 1.031 RW): Membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp103,1 miliar per tahun.
  • ​Pagu Usulan 2028 (Rp150 Juta x 1.031 RW): Membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp154,65 miliar per tahun.
  • ​Selisih Penambahan Beban APBD: Timbul beban tambahan sebesar Rp51,55 miliar setiap tahun anggaran yang harus ditutupi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

​Oleh sebab itu, Latu yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi mewanti-wanti Wali Kota Bekasi agar cermat menghitung kapasitas fiskal daerah sebelum mengunci kebijakan tersebut.

Keseimbangan postur APBD Kota Bekasi wajib dijaga agar keberlanjutan pembiayaan pembangunan makro tidak tersendat.

​”Yang harus kita pikirkan bukan hanya apakah anggaran bisa dinaikkan, tetapi apakah kemampuan fiskal daerah memungkinkan. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang terlihat baik secara nominal, tetapi kemudian membebani APBD dan mengurangi ruang anggaran untuk menyelesaikan persoalan kota lainnya,” cetusnya.

​Hingga berita ini diturunkan, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi masih menunggu naskah kajian komprehensif serta laporan evaluasi pelaksanaan program hibah RW berjalan dari pihak eksekutif sebelum membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja bersama.

​Bagaimana kondisi realisasi pembangunan dari dana hibah Rp100 juta di lingkungan RW Anda saat ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini kepada pengurus RT/RW di wilayah Anda, dan pastikan Anda mengikuti Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi.Com agar selalu mendapat pembaruan informasi kebijakan publik terkini di Kota dan Kabupaten Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dihantam 6 Laporan Krusial dari Pemotongan Remunerasi 1.700 Pegawai hingga Dugaan Kerugian Negara, DPRD Desak Copot Dirut RSUD CAM Kota Bekasi!
Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga
​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!
Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!
Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh
Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK
DPRD Sorot Tajam Proyeksi Investasi Kota Bekasi Rp 18 Triliun: Jangan Sampai Warga Lokal Cuma Jadi Penonton!
Kecelakaan Truk Bertonase Besar Terus Berulang di Bekasi Timur, DPRD Desak Dishub Berani Putar Balik Angkutan Tak Laik Jalan
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:08 WIB

Wacana Dana Hibah RW Kota Bekasi Naik Jadi Rp150 Juta pada 2028, Komisi 2: Jangan Bebani APBD Tanpa Evaluasi Menyeluruh!

Rabu, 18 November 2026 - 01:50 WIB

Dihantam 6 Laporan Krusial dari Pemotongan Remunerasi 1.700 Pegawai hingga Dugaan Kerugian Negara, DPRD Desak Copot Dirut RSUD CAM Kota Bekasi!

Sabtu, 14 November 2026 - 15:47 WIB

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x