Ini Dia Modus Penggelembungan Suara Caleg dan Parpol di Bekasi Timur via siRekap

- Jurnalis

Senin, 4 Maret 2024 - 10:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota PPK Bekasi Timur Gregy Thomas kontan meneteskan airmata seusai menjelaskan kronologi dugaan penggelembungan di wilayahnya.

Anggota PPK Bekasi Timur Gregy Thomas kontan meneteskan airmata seusai menjelaskan kronologi dugaan penggelembungan di wilayahnya.

BEKASI TIMUR – Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur Gregy Thomas menjelaskan terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di wilayahnya hingga pihaknya dituding memihak ke salah satu calon legislatif. Dugaan penggelembungan suara tersebut, kata Gregy, diawali ketika para petugas tengah melakukan rekapitulasi C1 Plano. [irp posts=”9243″ ] Saat itu, guna melakukan proses input data anggota PPK mempunyai aplikasi siRekap untuk mengakses hasil rekapitulasi.
“Aplikasi siRekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi. Pertama aplikasi siRekap utama/admin (yang mengendalikan secara keseluruhan), dan yang kedua aplikasi siRekap operator,” ucap Gregy kepada rakyatbekasi saat ditemui di sekitaran wilayah Bekasi Timur, Minggu (03/03/2024).
Aplikasi siRekap admin, Kata Gregy, dipegang oleh Ketua PPK Bekasi Timur yakni M Lukman selaku pengakses akun. Sedangkan, aplikasi siRekap operator dipegang oleh para anggota PPK. [irp posts=”9238″ ] Aplikasi siRekap sendiri tentunya memiliki fungsi, yang tentunya dapat melakukan skorsing. Skorsing sendiri ialah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan Plano sudah selesai diberlangsungkan.
“Dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapan pun oleh si yang pemegang akun utama, berikut juga dengan pengeditan perbaikan, ketika tanpa diskors khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapan pun, jam berapapun dan dimana pun, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Ketua PPK,” sambungnya
Menurut pengakuan Gregy, dirinya bersama para anggota PPK Bekasi Timur lainnya tentunya tidak mengetahui secara detail imbas dugaan terjadinya penggelembungan suara. [irp posts=”9231″ ] Karena, pihaknya bersama rekan-rekan PPK lainnya tidak mempunyai akses untuk mengotak-atik dari aplikasi siRekap.
“Pada dasarnya saya juga tidak mengetahui tanpa sepengetahuan saya dan rekan PPK lain khususnya (soal dugaan penggelembungan suara), Karena kita engga punya kendali di akun siRekap admin itu. Ketua PPK saja yang punya,” jelasnya
“Kendala ini memang terjadi, sebetulnya pada saat awal rekapitulasi suara semua berjalan lancar saksi (Partai) pun mengikuti punya hasil catatannya berdasarkan laporan langsung pada saat pelaksanaan Plano seperti itu punya, itu sudah oke, udah match lah, tidak ada indikator merah yang menandakan ketidak sinkronan,” katanya
[irp posts=”9227″ ] Kemudian, jeda satu atau dua hari terakhir, kata dia, Ketua PPK Bekasi Timur diinformasikan mengalami sakit dan beberapa hari kemudian tidak hadir ke rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
“Sehari dua hari kemudian Ketua saya tidak ada dua hari itu pada saat di hari Rabu malam itu Ketua saya sakit, akhirnya pulang dan di hari Kamis begitu pun Jumat itu tidak nongol lagi kesini,” imbuhnya
Ia mengungkapkan, untuk rekapitulasi suara C1 Plano tidak ada yang mengalami masalah apapun. Melainkan, dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah ketidak sinkronnya data C1 Plano dengan data yang diinput ke aplikasi siRekap.
“Kejadian itu sebetulnya bukan di C Plano, C Plano itu sudah real, kita sudah sepakat bahwasanya kita sepakat di C Plano itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Jadi itu sudah valid, sudah real, akan tetapi kejadian ini terjadi, ketika memang pelaksanaan Plano itu selesai dua hari kemudian terjadi ketidak sinkronan, makanya nongol warna merah di Aplikasi siRekap,” paparnya
[irp posts=”9212″ ] Setelah itu, pada Jumat (01/03) kemarin sekira pukul 21.30 WIB. Terjadi freeze data siRekap yang tidak diketahui oleh para anggota PPK, hingga para anggota PPK sempat mengkomunikasikan hal itu ke KPU Kota Bekasi khusunya ke staf teknis.
“Staf teknis KPU mengatakan bahwa ada perintah dari bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk mengehentikan semua akun,” ungkapnya.
Padahal di lain kesempatan, Gregy juga tengah mengurusi Kelurahan Bekasi Jaya yang diinformasikan ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. “Saya ngurus ke Bawaslu bersama dengan Komisioner. Saya dapat juga kaget (soal dugaan penggelembungan suara),” pungkasnya

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasihani Anak Istri, PPPK Aliansi Merah Putih Minta Oknum Dishub Pelaku Pungli Tak Langsung Dipecat
Darurat Limbah! Sejumlah Kali di Bekasi Menghitam Pekat dan Bau
Kali Bekasi Tercemar Parah, DLH Kota Bekasi Salahkan Bogor
Wali Kota Tri Adhianto Soroti Molornya Proyek JPO Stasiun Bekasi
Mendagri Wacanakan Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Pemkot Bekasi Pilih Fokus Atasi Defisit APBD 2027
Laba Anjlok 96%! Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi Krisis Parah
Tata Kelola Buruk, Evaluasi Perumda Tirta Bhagasasi Mendesak!
Tak Kunjung Naik Status, Nasib 3.442 PPPK Paruh Waktu Pemkot Bekasi Tunggu Pemerintah Pusat
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

1 Comment

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 14:53 WIB

Kasihani Anak Istri, PPPK Aliansi Merah Putih Minta Oknum Dishub Pelaku Pungli Tak Langsung Dipecat

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:49 WIB

Kali Bekasi Tercemar Parah, DLH Kota Bekasi Salahkan Bogor

Selasa, 4 Agustus 2026 - 11:35 WIB

Wali Kota Tri Adhianto Soroti Molornya Proyek JPO Stasiun Bekasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 10:26 WIB

Mendagri Wacanakan Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Pemkot Bekasi Pilih Fokus Atasi Defisit APBD 2027

Senin, 3 Agustus 2026 - 20:51 WIB

Laba Anjlok 96%! Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi Krisis Parah

Berita Terbaru

Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dengan jajaran Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi guna mengevaluasi kinerja operasional, kebocoran air, dan polemik internal pegawai di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (03/08/2026). (Foto: Istimewa).

Parlementaria

Kinerja Disorot, DPRD Semprot Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi

Selasa, 4 Agu 2026 - 15:39 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x