- Utang Perumda Tirta Bhagasasi membengkak hingga Rp440 miliar pada 2025, sementara laba perusahaan merosot tajam menjadi hanya Rp1 miliar.
- Tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water) mencapai lebih dari 50 persen akibat dugaan sambungan ilegal dan kebocoran jaringan.
- Tiga mantan pejabat BUMD tersebut telah berstatus tersangka atas kasus markup sambungan baru yang merugikan negara Rp4,5 miliar.
- Lembaga Independent Human Institute (IHI) mendesak Pemkab Bekasi sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) segera melakukan audit dan perombakan total.
Kinerja Perumda Tirta Bhagasasi kini tengah menjadi sorotan tajam menyusul memburuknya kualitas pelayanan dan kondisi keuangan perusahaan yang dinilai berada dalam fase krisis multidimensional.
Keluhan warga Kabupaten Bekasi terkait aliran air bersih yang keruh hingga sering mati mendominasi ruang publik, terutama di tengah puncaknya musim kemarau.
Namun, karut-marut pelayanan ini rupanya tidak hanya dipengaruhi oleh cuaca. Catatan finansial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini justru menunjukkan pembengkakan utang dan penurunan laba secara drastis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Peningkatan aset perusahaan nyatanya gagal dikonversi menjadi operasional yang sehat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laba Terjun Bebas, Utang Perumda Tirta Bhagasasi Makin Membengkak
Secara berturut-turut, pembukuan keuangan perusahaan menunjukkan tren penurunan yang sangat mengkhawatirkan.
Laba yang kian tergerus mengindikasikan tekanan berat terhadap arus kas perusahaan.
Berikut adalah rincian penurunan performa keuangan Perumda Tirta Bhagasasi:
- Tahun 2021: Total aset tercatat sebesar Rp750 miliar, dengan utang Rp240 miliar, dan laba mencapai Rp30 miliar.
- Tahun 2024: Aset meningkat menjadi Rp960 miliar, namun utang melonjak 75 persen menjadi Rp420 miliar, dan laba merosot ke angka Rp9 miliar.
- Tahun 2025: Nilai aset menyusut menjadi Rp940 miliar, utang kembali naik ke level Rp440 miliar, sedangkan laba anjlok drastis tersisa sekitar Rp1 miliar (turun lebih dari 96 persen sejak 2021).
Mengapa Tingkat Kehilangan Air Tirta Bhagasasi Sangat Tinggi?
Tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang menembus angka 50 persen disebabkan oleh kelemahan tata kelola operasional.
Peneliti Lembaga Independent Human Institute (IHI), Ramdhan Ghozali, mengungkapkan ada tiga faktor utama pemicunya, yakni klausul Minimum Off Take dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan air curah, maraknya Sambungan Langganan (SL) ilegal, serta lambannya pemeliharaan kebocoran distribusi.
”Krisis ini dipicu oleh tidak komitmennya elit pejabat Perumda, minimnya etos kerja pegawai, lemahnya fungsi pengawasan internal oleh SPI dan Dewan Pengawas maupun eksternal, konflik kepentingan akibat rangkap jabatan direksi sebagai ketua KONI, dan adanya pemisahan aset wilayah ke Kota Bekasi yang menggerus basis pendapatan perusahaan. Hal itu diperparah oleh dugaan korupsi berjamaah, mulai dari SL ilegal, keberadaan pegawai fiktif, rekening fiktif, hingga praktik suap ijon proyek,” kata Ramdhan Ghozali kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (03/08/2026).
Apa Dampak Korupsi dan Lemahnya Pengawasan di Tubuh BUMD?
Kondisi tersebut berdampak langsung pada terhentinya inovasi layanan publik dan memperburuk neraca keuangan.
Belum lama ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bahkan menetapkan tiga mantan pejabat Perumda Tirta Bhagasasi sebagai tersangka.
Mereka terjerat kasus dugaan markup sambungan langsung pelanggan baru pada periode 2024–2025 yang disinyalir merugikan negara hingga Rp4,5 miliar.
”KPM harus bertindak cepat sebagai dokter spesialis yang profesional dalam mendiagnosis penyakit sesungguhnya, lalu meracik resep yang tepat untuk kesembuhan Perumda Tirta Bhagasasi yang kini setara mengalami stroke berat. Sebagai pasien, Perumda Tirta Bhagasasi pun wajib terbuka sepenuhnya, jujur mengakui seluruh keluhan, kelemahan, dan permasalahan yang sedang maupun berpotensi dihadapi, ingat Ikan Busuk dari Kepalanya,” terang Ramdhan.
Bagaimana Langkah Evaluasi Pemkab Bekasi ke Depan?
Tanpa perombakan menyeluruh pada sektor tata kelola dan pengawasan, keberlanjutan BUMD ini dipastikan terancam.
Penyehatan perusahaan tidak bisa sekadar bergantung pada kebijakan reaktif atau pergantian personel sementara tanpa menyentuh akar permasalahan kebocoran anggaran.
”Hasil Riset Penelitian Lembaga, sudah kami sampaikan kepada plt. Bupati Bekasi selaku KPM, dan rencana kami tembuskan ke Forkopimda lainnya serta Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi agar ditindak lanjuti sebagaimana mestinya,” tutupnya.
Kondisi krisis multidimensional ini tentu harus segera disikapi tegas oleh Pemkab Bekasi melalui evaluasi total demi menyelamatkan aset daerah dan memulihkan hak-hak dasar masyarakat selaku konsumen air bersih.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai kualitas pelayanan Perumda Tirta Bhagasasi saat ini? Bagikan keluhan atau pengalaman Anda di kolom komentar, dan terus ikuti perkembangan berita investigasi mendalam lainnya hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
