Ketua DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Pj Gani Agar Tak Segan Evaluasi Kinerja UPTD Pajak dan Retribusi

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, merekomendasikan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, untuk tidak ragu dalam melakukan evaluasi kerja terstruktur dan sistematis jika Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi tidak bekerja secara maksimal dalam merealisasikan pendapatan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul instruksi Pj Wali Kota Bekasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil untuk meningkatkan realisasi pendapatan pada Triwulan Pertama 2025 yang ditargetkan, dalam rangka menyambut pelaksanaan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri mendatang.

“Seharusnya seluruh penerimaan pajak dan retribusi tersistem. Kalau tidak tercapai juga, baiknya semua UPTD pendapatan dievaluasi kinerjanya,” ucap Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, Rabu (15/01/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyarankan kepada pihak eksekutif selaku pelaksana pemerintahan agar tidak segan-segan untuk mempush kinerja Bidang Pengawas dan Pengendalian Pendapatan (Wasdal) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi agar bekerja lebih optimal dibandingkan sebelumnya.

“Saya rasa kinerja Wasdal Bapenda bisa lebih dioptimalkan kerjanya untuk pengawasan realisasi pendapatan. Sebab, pendapatan tidak tercapai bisa berdampak pada proses pembangunan di Kota Bekasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menginstruksikan jajaran OPD penghasil untuk meningkatkan realisasi pendapatan pada Triwulan Pertama 2025 yang ditargetkan, dalam rangka menyambut pelaksanaan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri mendatang.

Pj Gani menyampaikan bahwa hal ini penting untuk diingatkan, mengingat Pemerintah Daerah memerlukan biaya guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran OPD penghasil, kaitan dengan triwulan pertama yang harus kita lakukan. Di triwulan pertama ini ada event Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tentu kita memerlukan biaya atau PAD untuk membayar semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ucap Gani.

Menurutnya, kewajiban tersebut adalah upaya Pemerintah dalam membayar gaji dan tunjangan para pegawai.

“Oleh karena itu, kami harapkan di awal Triwulan Pertama kepada seluruh OPD penghasil PAD khususnya, untuk segera melakukan kinerja terbaik,” jelasnya.

Pj Gani menekankan pentingnya sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama seluruh pihak atas kewajiban Pemerintah Kota Bekasi untuk aparatur dan masyarakat dalam membangun Kota Bekasi.

“Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada PAD di Tahun 2025, ini akan signifikan. Dengan kebijakan PLN, PPHTB, dan hal-hal lain, tentu perlu dilakukan langkah-langkah strategis,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa perlu mengoptimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menggenjot PAD Tahun 2025.

“Bagaimana kita bisa mengatasi potensi dengan adanya kebijakan tersebut agar tidak berdampak berkurangnya atau menurunnya PAD di Pemerintah Kota Bekasi. Mari optimalkan potensi-potensi yang ada untuk bisa mendapatkan hasil terbaik,” ujar Pj Gani seraya mengeluh.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan OPD penghasil dapat meningkatkan realisasi pendapatan dan memastikan kesiapan Pemkot Bekasi dalam menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan optimal.