BEKASI TIMUR – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal kecewa dengan kinerja Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bekasi Hanan Tarya.
Pasalnya, nota dinas rapat kerja dan silaturahmi Komisi I dengan Pj Wali Kota Bekasi tidak difasilitasi oleh Sekwan yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.
Sejumlah problematika di Kota Bekasi, kata dia, seperti persoalan Tenaga Kerja Kontrak (TKK), pemotongan gaji TKK, hingga polemik pasar Kranji yang hingga saat ini belum tuntas, membutuhkan kerja cepat dan kerja cerdas dari aparatur pemangku kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekwan jangan malah mengikut apa kata pimpinan DPRD, padahal Komisi I itu juga AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang memiliki kebijakan dan tupoksi sendiri untuk kebaikan bersama,” tegasnya
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, kata dia, banyak hal yang harus didiskusikan dengan Pj Wali Kota Bekasi mengingat Komisi I memiliki program kerja dan tupoksi yang membidangi Hukum dan Kinerja Pemerintahan Daerah, Kepegawaian, Perizinan, Pertanahan, Kerjasama dan Investasi, Komunikasi dan Informasi, serta Transmigrasi dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
“Mengingat beliau baru menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Bekasi, maka Komisi I berkewajiban menggelar rapat kerja dengan agenda pembahasan isu yang sedang marak saat ini seperti; aksi TKK yang tidak menerima melalui Outsourcing, polemik revitalisasi pasar yang tak kunjung tuntas, tentunya demi pelayanan masyarakat yang lebih baik ke depannya,” bebernya.
Lebih lanjut politisi asal Golkar ini meminta kepada Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad untuk mengevaluasi Sekwan yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya.
“Jika Sekwan tidak bisa bijak dalam mengambil keputusan dan kebijakan, saya menyarankan Sekwan untuk digantikan dengan yang lebih berani dan tidak mudah terintervensi demi kepentingan bersama,” tutup Faisal. (mar)
