- DPP Partai Golkar memantau ketat manuver Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari, jelang perhelatan Musyawarah Daerah (Musda).
- Terdapat dugaan tindakan “main kayu” berupa pencopotan dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Kecamatan (PK) secara sepihak terhadap kubu yang berseberangan.
- Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menginstruksikan seluruh kader yang dirugikan agar segera melapor ke Mahkamah Partai.
- Sanksi tegas hingga ancaman pencoretan atau diskualifikasi dari bursa pencalonan menanti jika terbukti terjadi pelanggaran etik dan administratif.
DINAMIKA POLITIK INTERNAL menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi memanas setelah mencuatnya dugaan manuver pembersihan kader secara sepihak.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kini memberikan atensi khusus terhadap tindak-tanduk Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari, yang dinilai terlalu agresif dalam mengamankan basis dukungannya.
Langkah pencopotan kader di tingkat bawah ini memicu teguran keras dari pengurus pusat yang tidak akan menoleransi cara-cara inkonstitusional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Panasnya Tensi Jelang Musda Golkar Kota Bekasi
Mengapa Manuver Ade Puspitasari Mendapat Sorotan Tajam DPP?
Langkah politik Ade Puspitasari disorot tajam karena ditengarai telah melakukan perombakan internal yang menyalahi prosedur demi menyingkirkan kader-kader yang dianggap berseberangan dengan kubunya.
Indikasi ini menguat menyusul adanya aksi pencopotan hingga penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Kecamatan (PK) secara sepihak.
Tindakan “main kayu” ini dinilai oleh elit Golkar di tingkat pusat berpotensi merusak iklim demokrasi internal serta mencederai konsolidasi partai di Kota Patriot.
Apa Dampak Sanksi Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran?
DPP Partai Golkar telah menyiapkan instrumen sanksi berat jika manuver sepihak tersebut terus dilanjutkan guna sekadar mengamankan kursi kekuasaan.
Sanksi terberat yang menanti sang petahana adalah ancaman pencoretan nama Ade Puspitasari dari bursa calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi atau diskualifikasi dari arena Musda.
”Jika merasa dirugikan untuk segera melaporkan ke Mahkamah Partai. Jika memang nanti ada temuan dan ada pelanggaran yang dilakukan, maka akan diberikan sanksi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Rabu (30/09/2026).
Bagaimana Nasib Kader Golkar Kota Bekasi di Akar Rumput?
Guna menjaga kondusivitas organisasi dan menegakkan keadilan politik di tingkat akar rumput, pihak DPP mengimbau seluruh barisan kader di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Bekasi untuk tidak gentar.
Kader yang menjadi korban kebijakan sepihak tersebut diminta segera mengonsolidasikan bukti dan bersuara melalui jalur resmi partai, yakni Mahkamah Partai, agar hak-hak politik mereka dipulihkan.
Penegasan dari pengurus pusat ini menjadi sinyal kuning yang menentukan nasib persaingan di Musda Golkar Kota Bekasi.
Akankah intrik politik internal ini berujung pada gugurnya pencalonan sang petahana, atau panggung Musda justru melahirkan peta kekuatan kepemimpinan yang baru? Publik dan pemerhati politik Bekasi kini menanti langkah penegakan disiplin selanjutnya.
Tinggalkan Opini Anda! Bagaimana pandangan Anda terkait dinamika politik Golkar di Kota Bekasi ini? Bagikan artikel ini, dan pastikan Anda selalu update dengan informasi pemerintahan dan politik terakurat dengan mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] sekarang juga!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
