Pemerintah Kota Bekasi masih optimis bisa meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun mendatang. Meski, pada saat ini fiskal keuangan anggaran daerah masih belum mencapai target yang diharapkan.
Pasalnya, hingga (01/11/2024), capaian penerimaan PAD baru mencapai 67 persen, setelah memasuki Triwulan Akhir pada Tahun 2024.
“Pastinya OPD-OPD penghasil, perangkat daerah penghasil tentunya akan kita push lagi. Kita semakin tekan lagi, karena dalam setiap tahun itu kan target sudah ditetapkan oleh OPD-OPD penghasil, maka kita tagihkan,” ucap Asda 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Lintong Dianto Putra saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Rabu (06/11/2024) Sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada saat Kepala OPD menduduki jabatannya, kata dia, tentunya telah menandatangani pakta integritas, yang menangguhkan kesanggupan diri bilamana ditunjuk sebagai pengampu yang menaungi.
“Artinya itu yang harus kita tagih untuk komitmennya di mana perangkat daerah penghasil itu harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Bagus kalau bisa over target, Bagaimana OPD itu mencapai target? Ya OPD mencapai target kan sudah dihitung potensinya oleh masing-masing perangkat daerah, sebelum penetapan PAD,” kata Lintong.
“Retribusi, Pajak dan lain sebagainya, itu lah yang kita tagihkan. Dengan komitmen dari Kepala OPD untuk muncul integritasnya,” sambungnya.
Meski demikian, Lintong masih meyakini adanya perbaikan kinerja OPD sehingga bisa merealisasikan capaian yang ditangguhkan. Oleh karena itu, sejumlah target akan kembali di-push bersamaan dengan kinerjanya.
“Kita masih optimis untuk mendongkrak PAD. Yang sekarang ini masih di bawah, Artinya Pak Pj Wali Kota Bekasi tentunya juga sudah mempunyai kebijakan untuk terus mendorong TAPD dan mendorong DPRD, untuk melakukan pengawasan,” tutupnya.
Dengan, menurut dia melakukan peningkatan terus hingga sampai di akhir tahun nanti. Supaya, kondisi neraca keuangan anggaran daerah tidak stagnan pada posisi sekarang, karena pemerintah membutuhkan itu.
