- Pimpinan tingkat kecamatan (Camat) di Kota Bekasi diduga menerima dana upah pungut bernilai fantastis di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta.
- Para pejabat di tingkat kelurahan yang tersebar di 56 wilayah administratif Kota Bekasi juga disebut turut mengantongi dana hingga puluhan juta rupiah.
- Praktik ini memicu kritik keras dari LSM GMBI karena dianggap membebani Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah krisis anggaran pendidikan dan kesehatan.
- Kebijakan pemberian upah pungut dinilai berlebihan karena seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menerima komponen gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
DI TENGAH MENDESAKNYA kebutuhan alokasi anggaran untuk mengoptimalkan layanan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi justru tersandung isu pemborosan.
Sejumlah pejabat tinggi di wilayah, mulai dari pimpinan kecamatan (Camat) hingga kelurahan (Lurah), diduga menerima aliran dana upah pungut bernilai ratusan juta rupiah yang secara signifikan berpotensi membebani Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kritik tajam terhadap kebijakan yang dinilai tidak populis ini langsung dilontarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kota Bekasi. Mereka menuntut kejelasan asas kepatutan serta legalitas hukum atas pencairan insentif jumbo tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Sungguh ironis. Di saat Kota Bekasi sangat membutuhkan peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, pemangku jabatan di tingkat kecamatan justru menerima upah pungut dengan angka yang sangat besar,” kata Wakil Ketua LSM GMBI Kota Bekasi, Delvin Chaniago kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (07/10/2026).
Sikap Tegas Wali Kota Bekasi Dinanti Terkait Pemborosan Upah Pungut
Sorotan publik kini mengarah pada bagaimana ketegasan kepemimpinan Wali Kota Bekasi dalam menyikapi dugaan pemborosan anggaran yang mengalir ke kantong aparatur wilayah.
Transparansi dari kepala daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa alokasi APBD benar-benar difokuskan pada pelayanan publik, bukan sekadar mempertebal insentif birokrat.
Berapa Estimasi Dana Upah Pungut yang Mengalir ke Camat dan Lurah di Kota Bekasi?
Berdasarkan data awal yang dihimpun oleh LSM GMBI, setiap Camat di Kota Bekasi ditaksir mengantongi dana upah pungut pada kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta.
Angka ini semakin membengkak karena para aparatur di tingkat kelurahan pun turut disebut menikmati kucuran dana yang nilainya menembus puluhan juta rupiah per orang.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait potensi kebocoran anggaran secara masif. Hitungan matematis sederhana memperlihatkan akumulasi yang mengkhawatirkan jika dana puluhan juta tersebut disalurkan secara merata ke seluruh kelurahan.
”Bisa dibayangkan, pejabat di kelurahan saja mendapat puluhan juta. Apabila dikalikan dengan 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi, sudah berapa banyak uang rakyat yang terbuang sia-sia? Pertanyaannya, dengan payung hukum apa pejabat tersebut bisa menerima upah pungut sebesar itu?” tegas Delvin mempertanyakan.
Mengapa Insentif Upah Pungut Pemkot Bekasi Dinilai Cacat Etika?
Pemberian insentif tambahan berupa upah pungut ini dinilai sudah tidak relevan dan cacat secara etika birokrasi, mengingat tingkat kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat struktural Pemkot Bekasi sudah masuk kategori sangat memadai.
Setiap bulan, para pejabat daerah ini rutin mengantongi gaji pokok beserta komponen tunjangan kinerja daerah yang nilainya tidak kecil.
”Kalau menurut saya, mereka itu sudah digaji dan sudah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Seharusnya, semua komponen kesejahteraan itu sudah termasuk di dalamnya, tidak perlu lagi ada upah pungut,” pungkasnya.
Hingga saat ini, aktivis masyarakat sipil dan publik Kota Bekasi masih menunggu langkah proaktif dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Transparansi mengenai legalitas dan urgensi pencairan dana upah pungut ini menjadi tolok ukur keseriusan Pemkot Bekasi dalam mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab.
Jangan sampai isu ini menguap tanpa ada evaluasi mendalam. Terus pantau perkembangan kebijakan pemerintah dan politik lokal dengan bergabung bersama kami, ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu mendapat update tercepat dan terpercaya.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
