- Himpunan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Bekasi (HM PRB) mendesak KPK memeriksa Anggota DPR RI Ranny Fahd Arafiq terkait potensi aliran dana korupsi.
- Suami Ranny, Fahd Arafiq, terjaring OTT KPK pada 14 September 2026 atas dugaan suap HGB Summarecon di Kabupaten Bogor dengan nilai sitaan mencapai ratusan miliar rupiah.
- Desakan penelusuran dana ini mencuat kuat menjelang Musda Golkar Kota Bekasi, menyusul adanya rekam jejak aduan politik uang pada Pileg 2024 dan isu pembiayaan umrah bagi Pengurus Kecamatan (PK).
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) didesak segera memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyusul penahanan sang suami dalam pusaran kasus korupsi pengurusan lahan.
Tuntutan tajam ini disuarakan langsung oleh Himpunan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Bekasi (HM PRB) pada Rabu (23/09/2026).
Penelusuran aliran dana dinilai sangat krusial guna menjaga marwah iklim politik lokal, terutama menjelang perhelatan Musda Golkar Kota Bekasi yang santer mengaitkan nama Ranny sebagai kandidat terkuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan KPK Periksa Ranny Fahd Arafiq Jelang Musda Golkar Kota Bekasi
Himpunan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Bekasi (HM PRB) resmi menyuarakan tuntutan agar KPK segera membongkar dugaan aliran dana haram ke aktivitas politik.
Langkah ini menyusul penahanan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 lalu.
Fahd ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, di mana KPK menyita uang tunai bernilai fantastis yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
”Kami mendorong KPK memeriksa Ranny Fahd Arafiq. Bukan berarti kami menyimpulkan Ranny terlibat, tetapi perlu ditelusuri apakah ada aliran dana dari Fahd yang digunakan untuk kepentingan politik Ranny,” kata Koordinator HM PRB, Eko Nopriawan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (23/09/2026).
Menurut Eko, posisi Ranny sebagai legislator pusat sekaligus figur sentral Partai Golkar menuntut standar transparansi yang tinggi.
Penelusuran sumber pembiayaan politik sang istri menjadi keharusan jika penyidik menemukan celah transaksi dari perkara yang menjerat sang suami.
Mengapa Dugaan Politik Uang pada Pileg 2024 Kembali Disorot?
Catatan merah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi pada perhelatan Pemilu 2024 kembali diungkit sebagai dasar kecurigaan publik.
Tepatnya pada 12 Februari 2024, lembaga pengawas tersebut menerima laporan dugaan pembagian uang di masa tenang yang menyeret nama Ranny sebagai calon anggota legislatif saat itu.
”Waktu Pileg 2024 sempat ramai di Bawaslu Kota Bekasi ada aduan terkait dugaan money politic yang menyeret nama Ranny. Sekarang suaminya menjadi tersangka KPK. Karena itu, menurut kami, kalau memang ada indikasi hubungan keuangan, harus ditelusuri secara hukum,” katanya.
HM PRB menuntut agar aparat penegak hukum tidak menganggap angin lalu dugaan tersebut. Rekam jejak aduan itu semestinya dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk memetakan aliran transaksi jika ada indikasi keterkaitan sumber dana.
Apa Dampak Skandal Ini terhadap Musda Golkar Kota Bekasi?
Sorotan tajam terhadap sumber kekayaan politik keluarga Arafiq makin meruncing seiring memanasnya bursa pemilihan pimpinan beringin di daerah.
Ranny Fahd Arafiq disebut-sebut bakal berlaga memperebutkan kursi Ketua DPD dalam Musda Golkar Kota Bekasi. Dinamika ini bahkan diwarnai desas-desus mengenai gelontoran fasilitas mewah ke tingkat Pengurus Kecamatan (PK).
HM PRB secara lugas menyinggung isu pemberangkatan ibadah umrah yang dinikmati pengurus partai di wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang diklaim mendapat sokongan dari Ranny.
”Ada informasi dan isu PK Bekasi Barat belum lama pergi umrah. Isunya dibiayai oleh Ranny. Ini tentu harus diverifikasi. Kalau memang benar, siapa yang membiayai dan dari sumber dana apa harus jelas,” ujarnya.
Eko menegaskan, meski informasi tersebut masih berbalut isu, KPK harus proaktif menjadikannya bahan verifikasi intelijen, bukan sekadar kesimpulan prematur.
”Kalau Ranny benar-benar maju dalam Musda Golkar Kota Bekasi, KPK harus turun dan melihat sumber pembiayaannya. Jangan ragu menegakkan hukum apabila ditemukan indikasi korupsi atau transaksi yang berkaitan dengan perkara ini,” kata dia.
Bagaimana Status Hukum Ranny Fahd Arafiq Saat Ini?
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis pernyataan resmi yang menetapkan Ranny Fahd Arafiq sebagai tersangka atau pihak yang terlibat dalam suap HGB Summarecon.
Spekulasi mengenai suntikan dana korupsi ke kantong politik Ranny mutlak masih harus dibuktikan di meja penyidikan melalui alat bukti yang sah.
Fokus KPK saat ini masih mengusut Fahd Arafiq dan sejumlah tersangka lainnya atas perkara pokok dugaan korupsi lahan di Kabupaten Bogor.
Meski demikian, HM PRB berharap penyidik berani mengusut ke mana muara uang bernilai ratusan miliar tersebut berlabuh.
”Yang kami minta sederhana, telusuri saja. Kalau tidak ada keterkaitan, tentu akan terlihat dari hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ada aliran dana, harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tandasnya.
Masyarakat dan publik perpolitikan Kota Bekasi kini menanti langkah konkret dari komisi antirasuah untuk memastikan proses demokrasi di tingkat lokal terbebas dari perputaran uang panas. Hukum harus ditegakkan secara buta tanpa pandang bulu.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai desakan pemeriksaan ini? Mari berdiskusi dan tinggalkan komentar Anda. Pastikan Anda tidak ketinggalan update berita politik paling tajam dengan membagikan artikel ini dan mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini].
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
