- Warga Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP) RW 14, Jatimulya, menyuarakan penolakan terhadap proyek sodetan air dari Jalan Joyo Martono menuju Kali Sasak Jarang karena khawatir akan memicu banjir.
- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi memastikan proyek infrastruktur tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan kajian teknis catchment area.
- Pemkot Bekasi telah berkoordinasi secara lintas wilayah dengan Dinas SDA Kabupaten Bekasi terkait pengelolaan saluran pembuangan air.
- Pemerintah siap membangun turap tambahan apabila warga terdampak membutuhkan solusi konkret untuk menahan luapan debit air.
WARGA PERUMAHAN BULAK KAPAL PERMAI (BKP), Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, melayangkan protes penolakan keras terhadap proyek sodetan air yang membentang dari kawasan Jalan Joyo Martono, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Warga setempat khawatir sodetan yang bermuara ke Kali Sasak Jarang tersebut akan memperparah ancaman banjir di permukiman mereka.
Menanggapi protes ini, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi memastikan pengerjaan proyek tetap dilanjutkan beriringan dengan proses mediasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegasan DBMSDA Kota Bekasi Hadapi Penolakan Warga
Mengapa Proyek Sodetan Joyo Martono Tetap Dilanjutkan?
Pengerjaan gorong-gorong dan sodetan air ini tetap dilanjutkan karena aliran menuju Kali Sasak Jarang merupakan satu-satunya jalur pembuangan yang paling memungkinkan berdasarkan topografi dan catchment area wilayah tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, menerangkan bahwa instansinya tidak memiliki opsi lokasi pembuangan lain untuk menampung genangan air dari kawasan Bekasi Timur.
”Memang saat ini kita ada pekerjaan, itu dari Jalan Joyo Martono bikin gorong-gorong buang ke Kali Sasak Jarang. Memang kan secara catchment area-nya memang buangnya ke situ, engga ada lokasi lainnya lagi,” kata Idi Sutanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (07/10/2026).
Pemerintah secara aktif telah melakukan upaya persuasif kepada warga setempat yang menolak proyek sodetan lintas wilayah ini.
Upaya tersebut berfokus pada pemberian edukasi mengenai urgensi pembangunan saluran pembuangan demi kepentingan publik yang lebih luas.
”Intinya proyek pemerintah tetap berjalan, toh kita juga ada kajian teknisnya. Makanya kan kita ngundangnya Dinas SDA Kabupaten Bekasi juga biar mereka mengerti secara dasar pembangunan crossing itu,”
Bagaimana Solusi Pemkot Bekasi Mencegah Banjir di Pemukiman BKP?
Sebagai komitmen nyata dalam mencegah potensi banjir di perbatasan, Pemkot Bekasi membuka ruang dialog dan bersedia mengalokasikan pembangunan turap di titik-titik rawan luapan air jika hal tersebut diajukan oleh warga BKP.
Pemkot Bekasi juga secara intens berkomunikasi dengan Dinas SDA Pemerintah Kabupaten Bekasi agar turut mengkaji desain tata air lintas wilayah administratif ini.
”Yang dimana memang arah pembangunan dan saluran air nya memang buangnya harus ke situ. Ini kan sebenarnya ada kebutuhan, kalau misalkan mereka minta dibuatkan turapnya ya kita kerjain juga. Toh itu di bawah crossing tol kan kita udah bikin duplikasi,”
Saluran air yang melintasi area perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, khususnya di bawah area crossing tol, wajib memiliki aliran pembuangan yang terintegrasi secara fungsional.
”Jadi dimanfaatin juga bareng lah gitu kan pengairan itu. Secara teknis sebenarnya engga berhak nolak. Karena kita memang buangnya ke situ,”
Kejelasan analisis tata air lintas wilayah sangat krusial guna memastikan proyek infrastruktur berjalan tanpa merugikan warga di perbatasan. Redaksi akan terus mengawal perkembangan penyelesaian proyek ini secara objektif.
Jangan sampai ketinggalan informasi kebijakan publik maupun berita terhangat lainnya! Bagikan artikel ini dan pastikan Anda terhubung melalui Saluran WhatsApp RakyatBekasi agar selalu update.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
