BEKASI TIMUR – Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan dirinya For Gani (Forum Generasi Anak Indonesia) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi yang berada di Jalan Lapangan Tengah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Senin (15/07/2024).
Koordinator Aksi, Ferdian menyampaikan, sejak digulirkan sistem penerimaan siswa secara online, kekhawatiran orangtua siswa terus berlanjut dari tahun ke tahun.
Pasalnya, anak-anak yang sudah mendaftar tidak memiliki kepastian dari pemerintah kota bekasi tentang masa depan nasib anak-anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apakah mereka bisa melanjutkan ke SMP Negeri (SMPN) atau harus putus sekolah lantaran keterbatasan biaya. Seharusnya masalah ini tidak berulang,” kata Ferdian dalam aksinya.
Pemerintah Kota Bekasi sepatutnya telah memiliki solusi dalam mengakomodir keinginan siswa lulusan SD ke SMPN.
Faktanya, setiap tahun jumlah lulusan SD Negeri dan Swasta tetap berkisar di angka 44.562 lulusan.
Sementara, daya tampung SMPN hanya 13.600 di tahun 2024 ini. Dan daya tampung swasta juga tidak berubah, yakni berkisar 21 ribu.
“Jika dijumlah, maka daya tampung SMPN dan swasta hanya 34.600 calon siswa. Lantas hendak dikemanakan 9.962 anak lulusan SD tahun 2024 ini,” ucapnya.
“Oleh karena itu, kami Forum Generasi Anak Indonesia (For Gani) mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan Disdik untuk memenuhi hak pendidikan anak serta mengakomodir 9.962 anak masuk SMP Negeri agar meringankan beban orang tua,” tambahnya.
Selain itu, Ferdian juga mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar memberikan transparansi terkait data siswa baru baik yang berdasarkan rombel maupun di luar rombel.
Perlu diketahui jika berpacu pada aturan Kemendikbud jatah rombel itu hanya diperuntukan 32 siswa untuk 7 kelas.
Namun pada praktiknya, di Kota Bekasi siswa perkelasnya itu bisa 40 an lebih dan ditambah dengan penambahan kelas atau lebih dari 7 kelas.
“Pertanyaannya disini, jika perkelas lebih dari 32 siswa/i maka itu pakai jalur apa? Dan apa dasar pertimbangan Disdik meloloskan siswa/i yang tidak melewati jalur PPDB online, kebijakan tersebut kan sangat janggal dan rentan terjadinya jual beli bangku sekolah,” tegas Ferdian.
Persoalan rombel pun diakui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Warsim saat berdialog dengan massa aksi di Plaza Pemkot Bekasi. Meski demikian, Warsim mengaku tak mempunyai kapasitas dan berkelit bahwa kebijakan tersebut dibuat oleh Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad.
“Lantas kalau begini kita harus menuntut kemana? Kadisnya mengundurkan diri karena mau nyalon kepala daerah, Sekdisnya kebingungan, Pj Wali Kota Bekasi seolah-olah tutup mata,” tutur Ferdian seraya mencibir.
Lebih lanjut Ferdian menduga kuat adanya persekongkolan dengan modus jual beli bangku sekolah yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif oleh para pemangku kebijakan.
Berikut tuntutan massa aksi For Gani:
- Meminta transparansi data siswa/i PPDB 2024, baik online maupun offline.
- Evaluasi seluruh panitia PPDB Online 2024.
- Usut tuntas praktik jual beli bangku sekolah.
- Transparansi terkait mekanisme penerimaan siswa/i baru dengan jalur offline, karena dinilai rentan adanya praktik KKN.
- Mendesak Warsim untuk mundur dari jabatannya selaku Sekdisdik Kota Bekasi.
