Panggil RSUD dan Dinkes, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Bahas Minimnya Fasilitas Kesehatan

- Jurnalis

Rabu, 13 November 2024 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

DPRD Kota Bekasi melalui Komisi IV menggelar rapat bersama pihak Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk membahas berbagai isu terkait minimnya fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.

Rapat ini dihadiri oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang oleh Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Madonk, menyatakan bahwa pelayanan RSUD Kota Bekasi di bawah pimpinan dokter Kusanto sudah baik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sepengetahuan saya, RSUD Kota Bekasi di bawah pimpinan dokter Kusanto sudah bagus dari segi pelayanannya. Makanya kami akan support nanti di badan anggaran untuk RSUD Kota Bekasi,” ujarnya.

Madonk juga menyoroti pentingnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi untuk lebih jeli terhadap indikasi-indikasi yang ganjal mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta.

Ia menekankan bahwa rumah sakit swasta harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak melempar pasien terus-menerus ke RSUD Kota Bekasi.

“Karena adanya dugaan indikasi pelayanan kesehatan rumah sakit swasta yang kurang baik, apalagi terdengar dikomersilkan,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Madonk tersebut, saat ditemui di ruang Fraksi PKB.

Madonk juga mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa pelayanan di rumah sakit swasta seringkali kurang baik, dengan berbagai alasan mulai dari kamar penuh dan lainnya.

“Adanya indikasi laporan masyarakat kalau kita mau ke RS Swasta pastinya pelayanan kurang baik, dengan berbagai macam alasan fasilitas mulai kamar penuh lainnya,” lanjutnya.

Komisi IV, lanjutnya, akan memanggil semua pihak terkait, baik dari rumah sakit swasta maupun dari RS Asosiasi Swasta.

“Kita akan sidak, jika ada temuan indikasi hal tersebut dari beberapa rumah sakit swasta, meski gak semua rumah sakit melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Komisi IV meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk tegas dalam mencabut izin praktek rumah sakit swasta yang tidak memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat Kota Bekasi.

“Kita akan terus kejar dalam hal ini biar tidak ada masyarakat Kota Bekasi yang tidak dilayani dengan baik ketika ke rumah sakit,” tutupnya.

Rapat ini menjadi langkah awal Komisi IV DPRD Kota Bekasi dalam memastikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi, baik milik pemerintah maupun swasta, dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x