DPRD Kota Bekasi Minta Tri Adhianto dan Harris Bobihoe Hindari Polarisasi Birokrasi

- Jurnalis

Jumat, 21 Februari 2025 - 13:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto beserta istri dan Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi dengan agenda Penyampaian Pidato Sambutan Pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2030, Kamis (20/02/2025).

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto beserta istri dan Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi dengan agenda Penyampaian Pidato Sambutan Pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2030, Kamis (20/02/2025).

Pimpinan DPRD Kota Bekasi meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, untuk menjaga agar tidak ada stigma polarisasi birokrasi di internal Aparatur Pemerintah Daerah.

Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk pesan untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun mendatang.

“Pesannya kepada Wali Kota terpilih dan Wakilnya agar membuat birokrasi di Kota Bekasi tetap kondusif. Jangan sampai nanti birokrasi terpolarisasi karena banyak isu-isu kabinet dinas yang baru lah mutasi,” ucap Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, saat diwawancarai RakyatBekasi.com belum lama ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 481 pasangan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, yang terdiri atas 961 orang di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/02/2025). Di antara mereka termasuk Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.

DPRD Kota Bekasi juga telah menyelenggarakan Sidang Paripurna Penyampaian Pidato Pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD dan seluruh stakeholder terkait, guna mengawal dan mendengarkan janji visi misi kepala daerah untuk periode 2025-2030.

Oleh karena itu, Sardi menegaskan bahwa pihaknya menyarankan kepada pimpinan eksekutif agar mampu menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan kondusif, serta bersinergi dengan legislatif.

“Kita ingin pemerintah daerah ini kondusif, sinergi antara legislatif dan eksekutif Wali Kota dengan pimpinan DPRD,” sambungnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, menilai bahwa pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe selama memimpin sebagai kepala daerah di Kota Bekasi harus menciptakan birokrasi yang bersih di tengah masyarakat.

“Kalau secara internal pemerintahan, harus menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan lincah,” katanya saat dihubungi terpisah.

Menurut Adi Susila, Tri Adhianto memiliki pekerjaan rumah yang beragam di sisi eksternal, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, dan lainnya.

“Saya kira Pak Tri banyak PR-nya. Kota Bekasi ini banyak banget masalah-masalah yang harus diatasi, mulai dari kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, penataan kota, kemudian transportasi yang menurut saya harus segera dieksekusi bagaimana caranya supaya bisa diintegrasikan,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, diharapkan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan menjaga agar birokrasi tetap kondusif, bersih, dan efektif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x