DPRD Dukung Wisata Air Kalimalang Jadi Ikon Baru Bekasi, Namun Beri Peringatan Keras Soal Risiko Lingkungan

- Jurnalis

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman.

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman.

KOTA BEKASI – Rencana besar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menyulap Kalimalang menjadi destinasi wisata air modern mendapat dukungan dari legislatif.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberikan sejumlah catatan kritis yang wajib dipenuhi agar proyek ambisius ini tidak mengorbankan fungsi utama Kalimalang sebagai sumber air baku dan justru menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

​Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut, namun menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini adalah sebuah gagasan besar yang ingin menjadikan Bekasi punya wajah baru: ruang publik yang indah, jalur perahu wisata, jembatan ikonik, serta kawasan kuliner dan UMKM yang hidup di sepanjang bantaran sungai,” ujar Wildan kepada rakyatbekasi.com dalam keterangan resminya, Jumat (22/08/2025).

​Visi Megah di Balik Proyek Wisata Air Kalimalang

Proyek Wisata Air Kalimalang Bekasi diproyeksikan menjadi magnet baru bagi warga lokal maupun wisatawan.

Konsep utamanya adalah menciptakan sebuah ruang publik terintegrasi yang tidak hanya menawarkan rekreasi air, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

​Kehadiran jalur perahu wisata, jembatan dengan desain artistik, serta sentra kuliner diharapkan dapat mengubah wajah Kalimalang yang selama ini lebih dikenal sebagai jalur infrastruktur menjadi destinasi kebanggaan Kota Bekasi.

​Catatan Kritis: Jangan Gadaikan Lingkungan Demi Wisata

​Di balik visi yang megah, Wildan menyoroti beberapa potensi risiko yang harus dimitigasi secara serius oleh Pemkot Bekasi. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan krusial yang tidak boleh diabaikan:

  • ​Kualitas Air Baku: Aktivitas perahu wisata berpotensi mencemari air, baik melalui tumpahan bahan bakar maupun sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. Ini menjadi ancaman langsung terhadap fungsi Kalimalang sebagai pemasok air baku.
  • ​Potensi Banjir dan Fungsi Sungai: Desain jembatan, dermaga, dan bangunan lainnya di sempadan sungai harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak menghambat aliran air dan memperburuk risiko banjir.
  • ​Pengelolaan Sampah dan Lalu Lintas: Peningkatan aktivitas di sekitar kawasan wisata dipastikan akan menghasilkan volume sampah yang lebih besar dan kepadatan lalu lintas. Sistem pengelolaan yang andal mutlak diperlukan.

​”Setiap desain wisata wajib melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL), dengan protokol darurat jika kualitas air terganggu,” tegasnya.

​Prinsip “Air First Policy” dan Tata Kelola Profesional

​Untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai harapan, Wildan mengusulkan penerapan prinsip “Air First Policy”. Artinya, prioritas utama adalah dan akan selalu menjaga kualitas serta kuantitas air baku.

​“Air baku harus tetap jadi prioritas utama. Semua bangunan harus taat aturan sempadan, dan pengelolaan kawasan harus transparan,” sambungnya.

Ia juga menyarankan agar pengelolaan destinasi wisata ini diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional. Selain itu, konsep wisata harus dirancang secara berkelanjutan dengan menerapkan aturan ketat.

​”Konsep wisata harus menekankan prinsip tidak boleh ada sampah plastik, dan wajib ada fasilitas pengendali sampah di sungai,” katanya.

​Pentingnya Kolaborasi Lintas Wilayah

Mengingat Kalimalang merupakan aset vital yang melintasi beberapa wilayah dan dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II, kerja sama menjadi kunci.

DPRD mendorong Pemkot Bekasi untuk segera membuat perjanjian kerja sama (PKS) yang mengikat dengan PJT II dan Pemprov DKI Jakarta.

​”Harus ada kepastian hukum dan teknis operasional melalui kerja sama lintas wilayah yang jelas,” tutur Wildan.

​Etalase Peradaban Baru yang Bertanggung Jawab

​Wildan menutup pernyataannya dengan sebuah refleksi. Menurutnya, bantaran Kalimalang berpotensi menjadi etalase peradaban baru Kota Bekasi, tempat warga bersantai, anak muda berkreasi, UMKM berkembang, dan keluarga menikmati waktu bersama.

​”Tetapi semua itu hanya akan indah bila kita tidak menggadaikan amanah lama: menjaga air untuk hidup. Bekasi layak punya ikon baru, tetapi amanah air tidak boleh ditukar dengan gemerlap wisata sesaat,” pungkasnya.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x