Dana Hibah Rp100 Juta per RW Segera Cair, Pemkot Bekasi Wajibkan Pembentukan Pokmas

- Jurnalis

Minggu, 2 November 2025 - 14:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Wali Kota Bekasi.

Kantor Wali Kota Bekasi.

Bekasi, Rakyatbekasi.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memastikan program unggulan “Bekasi Keren” akan segera memasuki tahap realisasi. Salah satu syarat utama bagi setiap Rukun Warga (RW) untuk mencairkan dana hibah sebesar Rp 100 juta adalah dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terlebih dahulu.

​Landasan hukum untuk program ini telah dikukuhkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 23 Tahun 2025. Dengan terbitnya Perwal tersebut, proses pencairan dana kini tinggal menunggu kesiapan administrasi di tingkat wilayah.

Perwal Terbit, Tahap Persiapan Hampir Rampung

​Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, Heni Setyowati, menyatakan bahwa seluruh persiapan di tingkat pemerintah daerah telah memasuki tahap akhir. Kini, bola berada di tangan masyarakat untuk segera membentuk Pokmas sebagai wadah pelaksana program.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​“Alhamdulillah, Perwal-nya sudah terbit, jadi tinggal pelaksanaan di lapangan. Saat ini, setiap RW sedang dalam progres pembentukan Pokmas,” ujar Heni kepada wartawan, dikutip Minggu (02/11/2025).

​Sebelumnya, untuk memastikan program berjalan transparan dan akuntabel, Pemkot Bekasi telah menggelar serangkaian kegiatan pendukung. Di antaranya adalah sosialisasi program serta bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola tipe IV.

Peran Krusial Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

​Dalam struktur pelaksanaan program Bekasi Keren, lurah memegang peranan vital. Heni Setyowati menegaskan bahwa lurah akan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan pendampingan di wilayahnya.

​“Peran lurah menjadi kunci. Mereka akan dibantu oleh tim pendamping dari kecamatan dan unsur UPTD terkait untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan,” jelasnya.

​Bimtek terakhir yang menyasar para camat dan lurah pada Jumat, 24 Oktober lalu, bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman teknis. “Kami juga memastikan informasi teknis dari bimtek tersebut benar-benar tersampaikan ke pengurus RW melalui lurahnya masing-masing,” tambah Heni.

Mekanisme Pencairan Dana Bekasi Keren

​Alur pencairan dana hibah Rp 100 juta ini dirancang secara sistematis untuk menjamin ketertiban administrasi. Berikut adalah tahapannya:

  1. Pembentukan Pokmas: Masyarakat di tingkat RW membentuk Pokmas yang susunan kepengurusannya disahkan secara resmi.
  2. Penandatanganan Kontrak: Ketua Pokmas yang telah terbentuk akan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) atau kontrak dengan lurah selaku KPA.
  3. Proses Pencairan: Setelah kontrak ditandatangani, dana hibah dapat diproses untuk dicairkan ke rekening Pokmas dan siap digunakan untuk program pembangunan yang telah direncanakan.

​Program Bekasi Keren sendiri bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, di mana warga dapat secara langsung merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungannya, seperti perbaikan infrastruktur skala kecil, pemberdayaan ekonomi, hingga penataan lingkungan.

Warga Kota Bekasi, program pembangunan apa yang paling mendesak untuk direalisasikan di lingkungan RW Anda? Sampaikan aspirasi Anda di kolom komentar!


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Groundbreaking PSEL Sumurbatu: Zulhas Hadir Atasi Darurat Sampah Bekasi
Normalisasi Kali Harun, Distaru Kota Bekasi Ratakan 40 Bangunan Liar
Akademisi UGM Kritik Cara Wali Kota Bekasi Tegur PKL: Pemimpin Harus Jadi Teladan, Bukan Adu Mulut
Terbukti Pungli Sopir Truk di Pos Poncol, Wali Kota Bekasi Usulkan Pemecatan 5 Petugas Dishub ke BKN
Buntut Sidak Wali Kota Bekasi, Satpol-PP Pertebal Pasukan Usir PKL Liar di Plaza Patriot!
Wali Kota Bekasi Copot Sementara 5 Pejabat Pemkot untuk Diperiksa Maraton
Buntut PKL Semrawut di Plaza Patriot, Wali Kota Bekasi Nonaktifkan 5 Pejabat Teras Pemkot!
Buntut Sidak Wali Kota Bekasi di Plaza Patriot, Satpol PP Akui Pengawasan Lemah dan Bakal Evaluasi Petugas
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 20:09 WIB

Groundbreaking PSEL Sumurbatu: Zulhas Hadir Atasi Darurat Sampah Bekasi

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:08 WIB

Normalisasi Kali Harun, Distaru Kota Bekasi Ratakan 40 Bangunan Liar

Senin, 24 Agustus 2026 - 11:28 WIB

Akademisi UGM Kritik Cara Wali Kota Bekasi Tegur PKL: Pemimpin Harus Jadi Teladan, Bukan Adu Mulut

Senin, 24 Agustus 2026 - 11:04 WIB

Terbukti Pungli Sopir Truk di Pos Poncol, Wali Kota Bekasi Usulkan Pemecatan 5 Petugas Dishub ke BKN

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:38 WIB

Buntut Sidak Wali Kota Bekasi, Satpol-PP Pertebal Pasukan Usir PKL Liar di Plaza Patriot!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x