Tarif Berlaku Maret 2026, Komisi 2 Desak Dishub Jaga Tren Positif Okupansi Trans Beken saat Gratis

- Jurnalis

Rabu, 25 Februari 2026 - 09:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

​Poin Utama:

  • ​Target Waktu: Bus Trans Beken mulai menerapkan tarif berbayar sebesar Rp4.500 pada awal Maret 2026.
  • ​Tren Penumpang: Selama masa uji coba gratis (sejak 10 Februari 2026), bus ini berhasil melayani 4.968 penumpang dalam sepekan.
  • ​Anggaran Subsidi: Usulan subsidi transportasi di APBD Perubahan 2026 mencapai Rp12,6 Miliar (Rp2,8 Miliar untuk Trans Beken & Rp9,8 Miliar untuk Biskita Trans Patriot).
  • ​Tuntutan DPRD: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi meminta action plan dan peta jalan (roadmap) jelas dari Dishub untuk menjaga animo masyarakat pasca-pemberlakuan tarif.

​BEKASI – Komisi 2 DPRD Kota Bekasi secara resmi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk menyusun perencanaan matang dan strategi jangka panjang.

Hal ini menyusul rencana penetapan tarif untuk layanan transportasi umum Bus Trans Bekasi Keren (Beken) yang diproyeksikan mulai berlaku pada awal Maret 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Desakan ini muncul setelah evaluasi operasional angkutan massal tersebut menunjukkan tren yang sangat positif.

Selama sepekan masa uji coba gratis yang dimulai sejak Selasa (10/02/2026), armada ini tercatat sukses melayani hingga 4.968 penumpang.

Angka ini mencerminkan tingginya antusiasme warga Bekasi terhadap transportasi publik yang nyaman dan memadai.

​Potensi Penurunan Penumpang Pasca Penetapan Tarif

​Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian awal operasional Bus Trans Beken saat masa uji coba.

Namun, ia juga menyoroti kewaspadaan terhadap potensi penurunan jumlah penumpang ketika kebijakan berbayar mulai diterapkan secara penuh.

​”Ketika berbicara menyoal Bus Trans Beken yang saat ini beroperasi dengan subsidi penuh atau gratis, jumlah penumpang diperkirakan mencapai sekitar 4.900 orang. Tetapi, bilamana nanti ditetapkan tarif sekitar Rp4.500 per penumpang, diproyeksikan akan ada penyusutan sebesar 15 persen. Ini berdasarkan kajian yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan,” jelas Latu kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangan resminya, Rabu (25/02/2026).

​Oleh karena itu, DPRD secara berkelanjutan menagih kesiapan Dishub untuk memaksimalkan operasional dan mempertahankan standar pelayanan agar masyarakat tetap setia menggunakan moda transportasi ini.

​Rincian Anggaran Subsidi Transportasi Publik 2026

​Selain persoalan strategi operasional, DPRD juga tengah mendalami usulan perubahan nilai subsidi untuk Bus Trans Beken dan Bus Biskita Trans Patriot melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

​Pemerintah merencanakan penyesuaian total subsidi transportasi publik menjadi Rp12,6 Miliar. Rincian alokasinya adalah sebesar Rp2,8 Miliar untuk operasional Bus Trans Beken dan Rp9,8 Miliar untuk Bus Biskita Trans Patriot.

Angka ini meningkat dari rencana awal Dishub Kota Bekasi yang sebelumnya hanya mengalokasikan Rp9 Miliar melalui APBD Murni 2026 untuk operasional kedua armada perintis tersebut.

​”Jangan sampai anggaran yang sudah kita keluarkan sebanyak Rp12,6 miliar atau mungkin lebih ini kurang optimal. Semuanya akan sangat tergantung pada bagaimana kita bisa merawat antusiasme masyarakat untuk terus menikmati layanan transportasi tersebut,” tegas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

​Tuntutan Peta Jalan (Roadmap) yang Jelas

​Latu Har Hary menambahkan, jika minat masyarakat menggunakan transportasi publik dari Pemerintah Kota Bekasi konsisten meningkat, hal itu akan berbanding lurus dengan efisiensi beban subsidi ke depannya.

​”Tetapi kembali lagi, kalau ternyata antusiasmenya hanya ramai di waktu gratis lalu merosot drastis ketika berbayar, itu artinya beban operasional kita akan terus membengkak,” ungkapnya.

​Menyikapi tantangan ini, Komisi 2 DPRD menekankan bahwa merawat eksistensi penumpang adalah Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Dishub. Penyusunan Action Plan yang komprehensif adalah sebuah keharusan.

​”Karena butuh perencanaan yang matang, strategi yang tajam, dan milestone yang terukur. Pertumbuhan dari tahun ke tahun (Year on Year/YoY) harus dievaluasi agar roadmap-nya jelas. Jangan sampai bus hanya ramai saat gratis, tapi langsung sepi penumpang saat berbayar,” pungkas Latu Har Hary.

Apakah Anda termasuk pengguna setia Bus Trans Beken selama masa uji coba? Bagaimana tanggapan Anda mengenai tarif Rp4.500 yang akan segera diberlakukan?

Bagikan opini dan masukan Anda di kolom komentar di bawah ini untuk mendukung transportasi Kota Bekasi yang lebih baik!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x