Skandal SPMB 2026: 3 Indikasi Kecurangan Fatal Lolos Verifikasi Disdik Kota Bekasi

• ​Ditemukan sejumlah indikasi kecurangan dalam sistem SPMB Tahap 1 dan Tahap 2 di Kota Bekasi, mulai dari manipulasi data mutasi hingga lolosnya berkas kosong.
• ​Pendaftar dari luar daerah (Bogor) terpantau lolos verifikasi sebagai pendaftar “Dalam Kota”, mengabaikan sistem penolakan otomatis.
• ​Terdapat pendaftar dari luar daerah yang diterima pada jalur Mutasi, padahal kuota yang tersedia untuk luar daerah tercatat 0 (nol).
• ​Proses sinkronisasi data oleh Disdik Kota Bekasi kini dipertanyakan kredibilitasnya menyusul temuan bukti-bukti kejanggalan tersebut.

​Pasca penutupan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kota Bekasi pada 8 Juli lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kini tengah dibayangi dugaan skandal kecurangan.

Proses sinkronisasi data yang sedang berjalan menuai sorotan tajam setelah ditemukannya sejumlah kejanggalan fatal pada sistem verifikasi yang meloloskan pendaftar bermasalah.

Temuan ini menjadi tamparan keras di tengah klaim transparansi penyelenggaraan SPMB 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Apa Saja Bentuk Kecurangan SPMB 2026 di Kota Bekasi?

​Berdasarkan investigasi dan data tangkapan layar sistem pendaftaran SPMB 2026 yang diperoleh, terdapat tiga indikasi kecurangan krusial yang seharusnya dapat dicegah jika proses verifikasi berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

​1. Lolosnya Berkas Kosong pada Jalur Non-Akademik

Temuan pertama menunjukkan sebuah akun pendaftar (atas nama Axxx Pxxxx Hxxxxx, asal Bogor) berhasil lolos verifikasi pada Jalur Prestasi Non-Akademik meskipun dokumen pendukung yang diunggah sama sekali tidak ada (berkas kosong).

Ironisnya, verifikator Disdik Kota Bekasi diduga tetap menyetujui (ACC) pengajuan tersebut tanpa melalui pengecekan substansi dokumen yang menjadi syarat wajib.

​2. Manipulasi Status Pendaftar Luar Kota Menjadi Dalam Kota

Kejanggalan kedua terjadi pada Jalur Mutasi. Seorang pendaftar asal luar kota (atas nama Axxxx Axxxxxxxx, asal Bogor) terpantau lolos verifikasi dengan status “Asal Pendaftar: Dalam Kota”.

Seharusnya, sistem secara otomatis menolak (auto-reject) pendaftar yang tidak sesuai dengan domisili asalnya. Namun, berkas ini kembali di-ACC oleh pihak verifikator Disdik.

​3. Kuota Luar Daerah Nol, Tapi Ada Pendaftar yang Diterima

Temuan ketiga memperlihatkan adanya manipulasi kuota pada Jalur Mutasi di SMP Negeri 1 Bekasi. Berdasarkan data sistem, kuota Jalur Mutasi untuk pendaftar dari Luar Daerah tercatat 0 (nol).

Anehnya, sistem mencatat ada 8 pendaftar dari Luar Daerah, dan beberapa di antaranya dinyatakan diterima. Hal ini jelas menabrak persentase distribusi kuota yang telah ditetapkan di awal.

​(Baca juga: [SPMB 2026 Ditutup, 3 SMPN di Kota Bekasi Malah Sepi Peminat])

​Bagaimana Tanggapan Disdik Kota Bekasi Terkait Temuan Ini?

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Disdik Kota Bekasi mengenai lolosnya berkas-berkas bermasalah tersebut. Sebelumnya, pihak Disdik menyatakan sedang fokus melakukan pencocokan data final.

​”Saat ini kami sedang melakukan sinkronisasi data. Baik, dari pendaftaran dari Tahap 1 maupun Tahap 2 untuk mengetahui secara pasti berkaitan dengan jumlah anak yang diterima di sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Bekasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Bekasi, Chondro Wibhowo kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Minggu (12/07/2026).

​Namun, dengan munculnya bukti-bukti kecurangan ini, publik menuntut transparansi dan audit menyeluruh terhadap proses sinkronisasi yang diklaim sedang berlangsung.

​Apakah Hasil SPMB 2026 Bisa Dibatalkan?

​Munculnya indikasi “permainan” dalam verifikasi data ini memunculkan kecemasan di kalangan orang tua calon peserta didik yang telah mendaftar sesuai prosedur.

Jika terbukti ada manipulasi yang melibatkan oknum verifikator, Pemkot Bekasi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendiskualifikasi pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan, serta mengevaluasi sistem penerimaan agar tidak merugikan warga Kota Bekasi yang berhak.

​Diharapkan Pemkot Bekasi segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas temuan ini sebelum pengumuman final dikeluarkan, demi menjaga integritas sistem pendidikan di Kota Bekasi. Pantau terus rakyatbekasi.com untuk perkembangan investigasi dugaan kecurangan SPMB 2026!