- Realisasi belanja APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi per 9 Juli 2026 tercatat baru mencapai angka 37,97 persen atau senilai Rp2,72 Triliun.
- Terdapat sisa anggaran mengendap sebesar Rp4,45 Triliun (62,03%) dari total pagu APBD Rp7,18 Triliun yang belum terserap.
- Wali Kota Bekasi mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi percepatan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan Ketiga.
Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga memasuki semester kedua tahun 2026 masih mendapat rapor merah. Pasalnya, realisasi belanja daerah per awal Juli tercatat baru menyentuh angka 37,97 persen.
Menanggapi lambatnya progres ini, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara tegas mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bekasi, untuk segera memacu percepatan belanja modal dan proyek fisik.
Mengapa Serapan APBD Kota Bekasi Masih di Bawah 40 Persen?
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi belanja Pemkot Bekasi masih jauh dari harapan karena masih banyak tahapan lelang proyek fisik yang sedang berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga 9 Juli 2026, serapan anggaran faktanya baru mencapai 37,97 persen, meskipun pimpinan daerah sempat memprakirakan angka yang lebih tinggi.
”Penyerapan Belanja kita masuk di Triwulan Kedua lalu, Diprakirakan hampir mendekati 50 persen, kalau menurut saya memang perlu ada percepatan. Karena, kan kita lebih banyak pekerjaan pekerjaan yang modal, bukan belanja pegawai,” tegas Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (14/07/2026).
Tri Adhianto meyakini bahwa akselerasi serapan anggaran secara signifikan akan segera terlihat usai memasuki masa Triwulan Ketiga.
Pihaknya mengklaim bahwa secara manajerial, proses lelang dan administratif sudah berjalan.
”Karena hari ini pekerjaan fisiknya sedang berlangsung, kontrol kontraknya sudah. Tinggal, kita walaupun ada anggaran cukup banyak cadangan di tabungan pemerintah. Tapi itu sudah teralokasikan untuk pembayaran,” jelasnya.
Berapa Sisa Anggaran Pemkot Bekasi yang Belum Terealisasi?
Saat ini, sisa anggaran daerah yang belum terealisasi dan masih tertahan menembus angka lebih dari Rp4 Triliun.
Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, merinci bahwa dari total pagu yang ada, mayoritas dana pembangunan tahun 2026 tersebut masih berstatus belum direalisasikan oleh perangkat daerah terkait.
”Dari Total pagu Rp. 7,18 Triliun. Laporan ini disampaikan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD 2026,” tutur Yudianto.
Untuk memperjelas potret kondisi keuangan daerah, berikut adalah rincian data realisasi APBD Pemkot Bekasi per 9 Juli 2026:
- Total Pagu Anggaran: Rp7,18 Triliun.
- Anggaran Sudah Terserap: Rp2,72 Triliun (37,97%).
- Sisa Anggaran Belum Terealisasi: Rp4,45 Triliun (62,03%).
”Lantaran sisa anggaran yang belum terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 4,45 triliun atau 62,03 persen,” imbuhnya.
Oleh karena itu, BPKAD memberikan peringatan keras kepada seluruh Perangkat Daerah hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk segera mempercepat eksekusi pengadaan barang dan jasa.
Langkah taktis ini mutlak diperlukan agar target kinerja pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat pada tahun 2026 dapat tercapai secara optimal tanpa menyisakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang terlalu besar di akhir tahun.
Kondisi serapan APBD yang lamban ini tentu menjadi alarm bagi kinerja birokrasi Pemkot Bekasi, mengingat perputaran anggaran daerah sangat krusial dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta menuntaskan infrastruktur publik.
Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran tahun ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini agar masyarakat turut mengawal APBD kita. Baca terus update terkini seputar politik dan pemerintahan hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
