KOTA BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar menyerah menghadapi massa aksi lantaran didesak buka-bukaan data PPDB Online 2023 yang dinilai sarat dengan kecurangan.
Bahkan, Uu menyebut dirinya sudah aki-aki dan tidak tidak sanggup memenuhi tuntutan demonstran.
“Saya sudah aki-aki,” kata Uu saat menemui massa aksi yang mengatasnamakan Forum Peduli Pendidikan Kota Bekasi ini, Senin (17/07/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alhasil, puluhan pemuda dan mahasiswa mendesak Uu mundur dari jabatan yang diembannya karena tidak profesional dan menjaga integritas Pemerintah Kota Bekasi.
“Penolakan transparansi dengan alibi sudah aki-aki mencerminkan ketidakprofesionalan seorang pejabat. Bagaimana tidak kacau penyelenggaraan PPDB Online tahun ini jika pemangku kebijakannya seperti itu. Lebih baik mundur saja dan serahkan kepada yang berkompeten dan mampu bekerja untuk rakyat,” ujar Koordinator Aksi, Ali kepada awak media.
Ali menjelaskan, pihaknya menggelar aksi demonstrasi lantaran masih banyak anak-anak yang tidak terakomodir di sekolah negeri.
Selain itu, dalam pelaksanaan PPDB Online penuh kejanggalan pada data yang disajikan Dinas Pendidikan saat sosialisasi yang diperuntukan kepada masyarakat.
“Dalam sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengumumkan jumlah kuota SMP Negeri hanya 10.368 atau 324 Rombongan Belajar (Rombel). Namun jumlah siswa yang diterima sejak tahap 1 dan dua sebanyak 11.915, sehingga ada selisih angka mencapai 1.547 siswa atau ada penambahan rombel menjadi 372,” ungkapnya.
Terlebih, ia mengungkapkan persoalan PPDB tidak pernah menemukan solusi yang kongkrit, maka setiap tahun pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan atau data yang disajikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
“Dari tahun ke tahun pasti ada persoalan yang muncul dalam pelaksanaan sistem PPDB. Misalnya tentang, migrasi domisili melalui Kartu Keluarga (KK) calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua, ini umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan. Misalnya saja seperti yang terjadi di kota Bekasi,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Nicolas Tamba, salah seorang massa aksi mendesak Pelaksana Tugas (PLT) Wali Kota Bekasi harus lakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PPDB online.
“Problem lainnya adalah, jumlah lulusan Sekolah Dasar tahun 2023 sebanyak 43.697 siswa, sementara daya tampung Sekolah Negeri, Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) hanya 31.187. Artinya tersisa sebanyak 12.510 anak yang belum jelas masa depan pendidikannya. Maka dari itu Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto harus lakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar dan Ketua PPDB online, Deded Kusmayadi,” tukasnya.
Dalam aksi yang berlangsung selama 2 jam itu, Forum Peduli Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- Transparansi Data PPDB Online 2023.
- Transparansi Jumlah Rombel Tahun 2022 dan Kuota Rombel 2023.
- Pecat Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Pelaksana PPDB Online Kota Bekasi karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi.
- Pecat Kepala SMPN maupun Oknum yang melakukan Kolusi PPDB Online.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
