Bagaimana Metodologi SETARA Institute Menakar Tingkat Toleransi di Tingkat Pemerintah Daerah?
Metodologi SETARA Institute menakar tingkat toleransi di tingkat pemerintah daerah dengan menggunakan delapan variabel sistemik yang mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga negara dengan standar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak sipil dan politik.
Indeks Kota Toleran (IKT) yang telah dipublikasikan sejak tahun 2015 ini menggunakan skala Likert dengan rentang gradatif 1 hingga 7, dan mengandalkan tiga teknik uji validitas: triangulasi sumber data, kuesioner asesmen mandiri (self-assessment), serta validasi melalui pertemuan serial para ahli (expert meeting series).
Untuk memahami area mana saja yang harus dibenahi oleh Pemkot Bekasi dan FKUB dalam merancang program kerja anggaran, berikut adalah rincian persentase bobot penilaian yang digunakan SETARA Institute:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Variabel Penilaian IKT | Bobot | Deskripsi dan Fokus Indikator |
| Kebijakan Pemerintah Kota | 20% | Menilai keberadaan regulasi daerah yang promotif terhadap inklusi sosial dan menghukum ketiadaan produk hukum yang bersifat diskriminatif. |
| Peristiwa Intoleransi | 20% | Mengukur rasio, frekuensi, dan intensitas insiden pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) secara empiris di wilayah tersebut. |
| Tindakan Nyata Pemerintah | 15% | Mengevaluasi kecepatan, ketepatan, serta netralitas aparatur negara (termasuk peran FKUB) dalam merespons konflik bernuansa SARA. |
| Rencana Pembangunan (RPJMD) | 10% | Memastikan visi inklusi sosial dan toleransi tertuang secara legal dan formal dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan daerah. |
| Dinamika Masyarakat Sipil | 10% | Menakar kualitas peran aktif organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dalam mempromosikan dialog silang identitas. |
| Pernyataan Publik | 10% | Menganalisis narasi politik kepala daerah yang secara terbuka dan konsisten mendukung keberagaman serta menolak intoleransi. |
| Inklusi Sosial Keagamaan | 10% | Melihat ketersediaan ruang perjumpaan kultural dan interaksi setara antar-identitas dalam lanskap kehidupan sehari-hari. |
| Heterogenitas Agama | 5% | Menghitung tingkat keragaman komposisi demografi berdasarkan persentase pemeluk agama di luar agama mayoritas. |
Sumber: Kerangka Metodologi IKT SETARA Institute.
Dari pemetaan variabel tersebut, jelas bahwa FKUB dan Wali Kota Bekasi memiliki porsi dominan dalam mendulang poin pada indikator Tindakan Nyata Pemerintah, Peristiwa Intoleransi, serta Kebijakan Pemerintah.
Keterlibatan Ketua FKUB H. Abdul Manan dalam memberikan masukan langsung pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi merupakan salah satu taktik strategis untuk mengamankan poin pada variabel perencanaan.
Jika satu saja variabel mengalami kelemahan—misalnya keterlambatan merespons keluhan izin rumah ibadah—maka persentase akhir secara kumulatif akan langsung menyeret turun peringkat IKT Kota Bekasi di tingkat nasional.
Apa Saja Tantangan Regulasi dan Kewenangan FKUB Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006?
Tantangan regulasi dan kewenangan FKUB bersumber dari implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang mewajibkan lembaga ini menjadi gerbang utama dalam pemberian rekomendasi legal pendirian rumah ibadah di tengah resistensi sosial yang kerap terjadi.
Regulasi yang ditandatangani pada 21 Maret 2006 ini mendefinisikan FKUB sebagai wadah dialog antarumat yang dibentuk oleh masyarakat namun difasilitasi penuh secara anggaran dan administratif oleh pemerintah daerah.
PBM ini merupakan instrumen hukum krusial yang mengatur campur tangan negara guna menjaga stabilitas, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan yang rumit.
Berdasarkan Pasal 14 PBM 2006, pendirian sebuah fasilitas keagamaan tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap standar teknis bangunan gedung, melainkan harus lolos dari dua syarat khusus yang berdimensi sosial.
Syarat pertama adalah menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sedikitnya 90 orang calon pengguna fasilitas ibadah tersebut yang disahkan oleh pejabat berwenang.
Syarat kedua, yang kerap menjadi episentrum konflik, adalah kewajiban memperoleh dukungan riil dari paling sedikit 60 orang warga setempat di lokasi pendirian, yang dibuktikan dengan tanda tangan dan disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
Setelah kedua syarat sosiologis ini terpenuhi, barulah dokumen tersebut dibawa ke meja FKUB untuk diterbitkan Rekomendasi Tertulis sebagai syarat pamungkas sebelum Kepala Daerah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dalam praktiknya di wilayah aglomerasi seperti Kota Bekasi, mencari 60 dukungan dari warga lokal sering kali berbenturan dengan penolakan berlatar sentimen teologis atau kekhawatiran terhadap perubahan identitas kultural lingkungan.
Kasus historis yang sempat mencuat di Kota Bekasi, seperti polemik panjang pendirian Gereja Santa Clara di wilayah Bekasi Utara, menjadi bukti empiris betapa peliknya tugas FKUB dalam menjembatani kebuntuan administrasi tersebut.
Saat terjadi penolakan, FKUB diinstruksikan oleh PBM 2006 untuk tidak menggunakan pendekatan represif, melainkan turun langsung melakukan verifikasi lapangan, mediasi kekeluargaan, serta memberikan pertimbangan objektif kepada Wali Kota Bekasi.
Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2023 secara resmi telah menolak judicial review terhadap PBM 2006, menegaskan bahwa aturan wajib izin dan rekomendasi ini sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan bentuk perlindungan negara demi menghindari anarki sosial.
Oleh karena itu, kewenangan FKUB bukan sebatas seremonial atau kumpul tokoh agama. FKUB Kota Bekasi mengemban tanggung jawab nyata dalam meredam potensi gesekan di lapangan, menampung aspirasi ormas keagamaan, serta berwenang mengusulkan penyediaan lokasi alternatif jika syarat dukungan warga (syarat 60 orang) tidak mampu dipenuhi padahal kebutuhan fasilitas ibadah sangat mendesak.
Ketajaman analisis kelembagaan dalam mengeluarkan rekomendasi inilah yang akan menjadi penentu apakah kerukunan di Kota Bekasi berdiri di atas fondasi keadilan regulasi atau sekadar harmoni semu.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
