Dalih Hemat Energi, ASN Pemkot Bekasi ‘Libur’ ke Kantor Tiap Rabu!

​Poin Utama:

• ​Pemkot Bekasi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi ASN mulai pekan depan.
• ​Kebijakan diambil untuk menekan konsumsi BBM dan operasional listrik imbas gejolak ekonomi global.
• ​Kapasitas kehadiran (Work From Office/WFO) pegawai administrasi dipangkas maksimal 50 persen.
• ​Sektor pelayanan publik krusial seperti RSUD, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup tetap beroperasi 100 persen.

​Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi mengambil langkah drastis dengan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah yang diklaim sebagai upaya efisiensi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi listrik ini diambil menyusul arahan Pemerintah Pusat demi mengantisipasi dampak ekonomi akibat eskalasi perang di Timur Tengah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Pemkot Bekasi Terapkan WFH Bagi ASN Setiap Rabu?

​Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini diterapkan sebagai langkah taktis Pemkot Bekasi untuk menekan pengeluaran energi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyebut keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bekasi.

​”Jadi kita baru saja melakukan evaluasi, kemudian melihat perkembangan kearifan lokal yang ada di Kota Bekasi. Sementara kita akan Minggu depan setiap Rabu kita akan tetapkan sebagai WFH,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dikutip Senin (30/03/2026).

​Penyesuaian ritme kerja ini diyakini tidak hanya menekan biaya bahan bakar dari mobilitas harian pegawai, tetapi juga memangkas beban biaya operasional gedung pemerintahan.

​Bagaimana Skema WFH ASN Pemkot Bekasi dan Nasib Pelayanan Publik?

​Skema WFH ini akan menurunkan mobilitas pegawai administrasi yang bekerja di kantor (WFO) hingga menyentuh angka 50 persen.

Namun, Pemkot Bekasi menggaransi bahwa OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik—seperti rumah sakit, pengaturan lalu lintas, pemadam kebakaran, dan pengangkutan sampah—sama sekali tidak terpengaruh oleh kebijakan ini.

​”Karena memang kan kalau untuk pelayanan seperti di Rumah Sakit. Kemudian, pengaturan Lalu Lintas, Satpol-PP, Dinas Kebersihan kan tidak bisa. Karena sampah tetap harus diangkut,” tegas Tri Adhianto.

​Sebagai bentuk efisiensi berlapis, Pemkot Bekasi juga mewajibkan konsolidasi ruangan kerja bagi 50 persen pegawai yang tetap WFO.

Para kepala bidang akan disatukan ruang kerjanya dengan kepala dinas agar tidak berpencar, sehingga penggunaan penyejuk udara (AC) dan lampu penerangan dapat ditekan seminimal mungkin.

​Apa Arahan Pemerintah Pusat Terkait Penghematan Energi?

​Penyesuaian jam kerja di tingkat daerah ini merupakan turunan langsung dari strategi mitigasi Pemerintah Pusat dalam menghadapi imbas perang di Timur Tengah.

Wacana pemberlakuan WFH satu hari dalam lima hari kerja bagi ASN telah digodok secara serius pasca-Rapat Terbatas (Ratas) di Istana.

​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyoroti besarnya potensi penghematan dari pembatasan mobilitas pegawai negara.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga usai Ratas, Kamis (19/03/2026) lalu.

​Saat ini, kajian teknis Pemerintah Pusat masih terus disempurnakan. Skema efisiensi operasional ini rencananya:

• ​Berlaku secara nasional bagi seluruh ASN.
• ​Didorong untuk direplikasi oleh perusahaan swasta.
• ​Menjadi bantalan shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi dari guncangan geopolitik.

​Kebijakan WFH tiap Rabu ini diharapkan murni terealisasi untuk efisiensi anggaran negara dan daerah, bukan sekadar menjadi ajang ‘libur terselubung’ bagi birokrasi.

​[Baca Juga: Kiamat Medsos Bocil Bekasi]

​Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan WFH tiap Rabu bagi ASN Pemkot Bekasi ini? Apakah akan efektif berhemat atau justru memperlambat birokrasi?

Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini. Pantau terus rakyatbekasi.com untuk update berita pemerintahan dan kebijakan publik terkini!