Jakarta – Serangkaian tudingan serius dialamatkan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dodi Hangodo, oleh kelompok yang menamakan diri Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI).
Dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Jumat (10/10/2025), KMPPI menyoroti dugaan pemborosan anggaran, intervensi proyek oleh keluarga menteri, hingga politisasi birokrasi di internal kementerian.
Puncaknya, KMPPI menyampaikan lima tuntutan utama, termasuk desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberhentikan Menteri Dodi Hangodo dari jabatannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menilai kinerja sang menteri telah menciptakan ketidakharmonisan dan berpotensi menghambat program strategis nasional.
Lima Tuntutan Utama dari KMPPI
Koordinator Lapangan KMPPI, Benny HF, merinci lima poin tuntutan yang menjadi dasar gerakan mereka. Tuntutan ini menyoroti berbagai masalah yang dianggap krusial dan mendesak untuk ditangani.
1. Dugaan Intervensi Proyek dan Permintaan Fee
Tuntutan pertama adalah penghentian intimidasi dan intervensi dalam proses lelang proyek. Benny menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak keluarga menteri untuk memenangkan pihak tertentu.
”Kami menolak adanya intervensi dan intimidasi ke beberapa kepala Balai agar memenangkan pihak tertentu,” ujar Benny. Ia merinci dugaan ini terjadi pada proyek di satker Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air di salah satu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Tengah, di mana ada permintaan fee proyek sebesar 12% kepada pihak swasta dan BUMN.
2. Hentikan Politisasi Birokrasi
KMPPI juga menuntut dihentikannya politisasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
Hal ini merujuk pada rotasi besar-besaran terhadap 578 pejabat dan pemberhentian 5 pejabat eselon I yang dinilai berdampak pada kinerja kementerian.
“Kami menuntut pemulihan nama baik dan jabatan mereka kembali,” tambah Benny.
3. Dugaan Pemborosan Uang Negara
Menteri PU Dodi Hangodo dituding telah memboroskan anggaran negara dengan menggunakan fasilitas mewah untuk perjalanan dinas.
“Menteri PU menggunakan private jet yang disewa dengan uang negara untuk perjalanan dinas ke Bali, Semarang, dan Lombok. Tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” tegas Benny.
4. Ketidakharmonisan Internal Kementerian
Kondisi internal kementerian juga menjadi sorotan. KMPPI mengklaim adanya ketidakharmonisan antara Menteri Dodi Hangodo dengan beberapa Direktur Jenderal (Dirjen), yang berimbas negatif pada kelancaran program-program pembangunan.
5. Desakan Pemecatan Menteri PU
Sebagai tuntutan pamungkas, KMPPI mendesak Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas.
“Kami meminta Presiden untuk memberhentikan dan memecat Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin,” seru Benny.
Menurutnya, posisi strategis ini membutuhkan figur yang kredibel dan mampu bekerja sama secara solid dengan seluruh jajarannya.
Sorotan Lain: Pengaturan Proyek Tim Sukses Pilkada
Selain lima tuntutan utama, KMPPI juga menyoroti adanya dugaan pengaturan proyek yang diberikan kepada oknum yang terafiliasi dengan tim sukses Pilkada di Nganjuk beberapa waktu lalu.
Mereka mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan Kementerian PU dari potensi kerusakan yang lebih besar.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum terkait tudingan yang dilayangkan oleh KMPPI.
