DPRD Tagih Komitmen Wali Kota Bekasi Soal Modernisasi Angkot

​Poin Utama:

• ​Target: Modernisasi Angkot sebagai feeder (pengumpan) Bus Trans Bekasi Keren (Beken).
• ​Status: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi telah mengirimkan surat rekomendasi resmi kepada Pemkot Bekasi.
• ​Referensi Model: Mengusulkan skema subsidi serupa Jak Lingko (Jakarta) atau Wara Wiri (Surabaya).
• ​Kritik Utama: Angkot di Bekasi dinilai “hidup segan mati tak mau” tanpa arah kebijakan yang konkret.

KOTA ​BEKASI – Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendesak Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk segera merealisasikan modernisasi Angkutan Umum Kota (Angkot) sebagai penyokong utama layanan Bus Trans Bekasi Keren (Beken) yang baru saja diluncurkan pada rute Harapan Indah – Terminal Induk Bekasi.

​Bagaimana Rencana Pengembangan Angkot sebagai Feeder Bus Beken?

​Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diharapkan tidak hanya fokus pada pengadaan bus, tetapi juga membenahi sistem angkot sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang modern.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa kehadiran Bus Beken harus dibarengi dengan perbaikan transportasi massal secara menyeluruh.

​”Ini memang kabar baik, tetapi ada beberapa catatan. Komisi 2 sudah memberikan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dishub dan Wali Kota. Yang dibutuhkan masyarakat itu, tentunya bukan hanya soal bus, tetapi perbaikan sistem moda transportasi modern secara menyeluruh, termasuk angkot sebagai feeder,” kata Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Rabu (11/02/2026).

​Mengapa Modernisasi Angkot di Kota Bekasi Dianggap Mendesak?

​Modernisasi angkot mendesak dilakukan karena saat ini kondisi angkutan konvensional di Kota Bekasi terkesan terbengkalai dan kehilangan arah kebijakan. Latu menilai wajah transportasi di jalanan Bekasi saat ini menunjukkan ketimpangan yang nyata.

​”Kalau kita lihat wajah Bekasi hari ini, angkot ini seperti dianaktirikan, hidup segan mati tak mau. Padahal ini yang sebenarnya dinantikan masyarakat jika kita ingin mengubah pola pikir dari kendaraan pribadi ke transportasi massal,” ujar politikus PKS tersebut.

​Apa Skema yang Diusulkan DPRD untuk Angkot Bekasi?

​DPRD Kota Bekasi mengusulkan skema bisnis berbasis subsidi yang memungkinkan operator angkot tetap beroperasi dengan standar layanan yang lebih tinggi, mengacu pada keberhasilan kota-kota besar lain di Indonesia. Beberapa poin penting dalam usulan tersebut meliputi:

• ​Pola Operasional: Penjadwalan yang pasti dan rute yang terintegrasi.
• ​Skema Bisnis: Kerjasama yang jelas antara Pemkot Bekasi dan operator angkot.
• ​Sistem Subsidi: Pemberian subsidi per kilometer agar tarif tetap terjangkau namun layanan tetap prima.
• ​Rujukan Nasional: Mengadopsi kesuksesan Jak Lingko DKI Jakarta dan Wara Wiri Surabaya.

​Kapan Pembahasan Anggaran Modernisasi Angkot Dimulai?

​Pembahasan mengenai anggaran dan kebijakan transportasi ini sebenarnya telah ditekankan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi pada tahun 2024 dan 2025.

Namun, hingga awal tahun 2026, pihak legislatif masih menunggu langkah konkret dan kajian komprehensif dari Dinas Perhubungan (Dishub).

​Latu menambahkan bahwa implementasi ini harus matang secara kajian, terutama menyangkut:

1. ​Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. ​Kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. ​Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus ditanggung Pemkot Bekasi.

​Integrasi antara Bus Beken dan angkot modern diharapkan menjadi solusi kemacetan di wilayah penyangga Jakarta ini.

Masyarakat Bekasi diharapkan dapat terus mengawal janji pemerintah dalam perbaikan layanan transportasi publik.

​Punya keluhan terkait layanan transportasi umum atau infrastruktur di lingkungan Anda? Laporkan aspirasi Anda melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Bekasi atau sampaikan masukan melalui redaksi kami.