Poin Utama:
- Kasus: Dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (2021-2026) dan indikasi aliran dana ke pusat.
- Anggaran: Pajak menyumbang sekitar Rp1.971,6 Triliun (80-83%) dari total pendapatan negara di APBN 2025.
- Tuntutan: Evaluasi total DJP, transparansi tata kelola, dan pemecatan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
- Peringatan: Krisis kepercayaan publik berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menyoroti tajam serangkaian dugaan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai mencederai kepercayaan publik.
Mereka mendesak Menteri Keuangan untuk segera melakukan evaluasi total dan tindakan tegas demi menyelamatkan “tulang punggung” perekonomian negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa GMNI Menilai Pajak Kita Tidak Aman?
Kekhawatiran ini muncul menyusul terungkapnya kabar dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.
Hal ini menambah daftar panjang kasus integritas di tubuh DJP setelah kasus Rafael Alun Trisambodo dan Angin Prayitno.
”Pajak adalah pendapatan negara yang bersumber dari rakyat Indonesia untuk dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat,” kata Koordinator Lapangan Aksi, Feronika Nurlat Latbual, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/01/2026).
Feronika menegaskan bahwa dengan sumbangan bruto sebesar Rp2.278,8 Triliun dalam APBN 2025, sektor perpajakan adalah nadi utama negara. Namun, integritas pengelolaannya kini dipertanyakan akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab.
Apa Tuntutan GMNI Terkait Kasus Korupsi Pajak Ini?
Merespons kondisi tersebut, DPC GMNI Jakarta Timur melalui kajian isu mendalam melayangkan empat tuntutan keras kepada pemerintah pusat. Mereka meminta negara tidak hanya pandai menagih kewajiban warga, tetapi juga menjamin kebersihan instansinya.
Berikut adalah 4 tuntutan utama yang disampaikan:
- Evaluasi Total: Melakukan perombakan dan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak.
- Tindak Tegas: Memproses hukum setiap oknum yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi di tubuh DJP tanpa pandang bulu.
- Transparansi: Membuka data tata kelola perpajakan di Indonesia kepada publik secara transparan.
- Copot Pejabat Terkait: Meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memecat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto karena dianggap gagal membangun integritas SDM di instansinya.
Bagaimana Dampak Kasus Ini Terhadap Wajib Pajak?
Rentetan kasus korupsi, mulai dari pencucian uang hingga suap korporasi besar, dinilai menciptakan ketakutan dan skeptisisme di kalangan wajib pajak, baik kelas menengah bawah maupun elit.
Menurut Feronika, pemerintah jangan sampai berdalih menyalahkan rakyat jika target pajak tidak tercapai, sementara di sisi lain terjadi pembiaran terhadap “kebocoran” di dalam sistem.
Aspirasi ini disuarakan agar pajak yang berasal dari keringat rakyat benar-benar kembali untuk kesejahteraan sosial, bukan masuk ke kantong oknum pejabat.
GMNI Jakarta Timur berharap aksi dan tuntutan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional dapat pulih kembali.
Punya informasi terkait dugaan pungli atau maladministrasi layanan publik di wilayah Bekasi? Laporkan segera ke Redaksi RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
